Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan lewat alokasi dana APBN untuk Bali sebesar Rp8,37 triliun pada tahun anggaran 2016 dapat memacu percepatan pembangunan yang berimbas bagi kesejahtaraan masyarakat di Pulau Dewata.
"Gelontoran dana APBN sebesar itu, akan sangat banyak uang yang beredar di Bali pada tahun anggaran 2016. Belum lagi PAD kabupaten/kota yang saya perkirakan mencapai Rp10 triliun," kata Pastika pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2016 untuk Provinsi Bali, di Denpasar, Kamis.
Dia berharap, seluruh dana tak sekadar habis dan teralisasi tepat waktu. Yang lebih penting, realisasi anggaran harus berdampak signifikan bagi penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan memperkecil angka gini ratio (kesenjangan).
Menyitir data yang diperolehnya dari sebuah media, Pastika mengemukakan fakta bahwa saat ini Indonesia menempati peringkat III sebagai negara dengan tingkat kesenjangan terburuk. "Hal ini perlu mendapat perhatian kita bersama. Mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat yang memfokuskan pembangunan dari wilayah pinggiran," ujarnya.
Sejalan dengan kebijakan nasional, Pemprov Bali telah melaksanakan sejumlah program yang dititikberatkan di wilayah pedesaan seperti Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu), Bedah Rumah dan Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi).
"Kita sudah menyelesaikan pembangunan 11 ribu unit bedah rumah dan melaksanakan Program Gerbangsadu di 225 desa. Ke depannya, berbagai program unggulan itu akan terus digenjot untuk menurunkan angka gini ratio," ucapnya.
Di sisi lain, menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, dia menyampaikan bahwa penyerahan DIPA yang dilaksanakan lebih awal merupakan cermin dari komitmen bersama untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran tepat waktu, lebih merata dan memberikan "multiplier effect" yang lebih besar bagi perekonomian.
"Evaluasi atas kinerja tahun sebelumnya hendaknya dijawab dengan akselerasi pencapaian target kinerja melalui langkah inovatif dan kreatif di tahun 2016 mendatang," ujarnya.
Secara khusus, Pastika mengingatkan agar bupati/walikota senantiasa cermat dan memahami aturan karena kegiatan pembangunan difokuskan di tingkat kabupaten/kota. Kata Pastika, kecermatan mutlak diperlukan guna menghindari terjadinya duplikasi anggaran atas suatu kegiatan serta tumpang tindih yang memicu pelaksanaan anggaran yang tidak efisien.
"Penyerapan anggaran juga harus mendapat perhatian agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun yang berakibat pada terlambatnya proses pembangunan. Untuk itu, para Bupati/Wali kota harus segera menyampaikan DIPA pada satuan kerja perangkat daerah di wilayah masing-masing serta memastikan pelaksanaannya sesuai aturan dan ketentuan," katanya.
Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali R Wiwin Istanti melaporkan, kucuran dana APBN sebesar Rp.8,37 triliun terbagi dalam 468 DIPA yang meliputi Satker Vertikal Kementerian/Lembaga, SKPD dalam rangka Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Transfer ke Daerah untuk Provinsi dan Transfer Daerah untuk Kabupaten/Kota.
Menurut Wiwin, penyerahan DIPA Tahun 2016 merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2016. Alokasi anggaran untuk transfer daerah antara lain terdiri dari unsur Dana Insentif Daerah (DID) yang besarannya bervariasi.
DID merupakan kebijakan pusat yang memberi insentif bagi daerah dengan kinerja baik. Tolpk ukurnya antara lain opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 dan ketepatan waktu dalam penetapan Perda APBD Tahun Anggaran 2014.
Mengacu pada hasil penilaian tersebut, Kabupaten Badung memperoleh DID paling besar yaitu Rp39,84 miliar, disusul Gianyar sebesar Rp39,20 miliar. Sementara Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Jembrana, Tabanan dan Denpasar masing-masing dijatah DID sebesar Rp5 miliar.
Gubernur Pastika mengkritisi alokasi DID karena kabupaten Badung yang notabene paling kaya memperoleh dana paling besar. "Itu Klungkung, Bangli dan Karangasem tak dapat ya?" ujarnya mempertanyakan.
Padahal, imbuh Pastika, tiga kabupaten itu masih menyisakan angka kemiskinan cukup tinggi. Dia khawatir, kebijakan ini mempertajam kesenjangan. Ke depan, Pastika berharap pola pemberian DID dievaluasi dan tingkat kemiskinan juga dijadikan pertimbangan.
Kegiatan penyerahan DIPA dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Bali dan instansi vertikal penerima DIPA Tahun 2016. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Gelontoran dana APBN sebesar itu, akan sangat banyak uang yang beredar di Bali pada tahun anggaran 2016. Belum lagi PAD kabupaten/kota yang saya perkirakan mencapai Rp10 triliun," kata Pastika pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2016 untuk Provinsi Bali, di Denpasar, Kamis.
Dia berharap, seluruh dana tak sekadar habis dan teralisasi tepat waktu. Yang lebih penting, realisasi anggaran harus berdampak signifikan bagi penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan memperkecil angka gini ratio (kesenjangan).
Menyitir data yang diperolehnya dari sebuah media, Pastika mengemukakan fakta bahwa saat ini Indonesia menempati peringkat III sebagai negara dengan tingkat kesenjangan terburuk. "Hal ini perlu mendapat perhatian kita bersama. Mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat yang memfokuskan pembangunan dari wilayah pinggiran," ujarnya.
Sejalan dengan kebijakan nasional, Pemprov Bali telah melaksanakan sejumlah program yang dititikberatkan di wilayah pedesaan seperti Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu), Bedah Rumah dan Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi).
"Kita sudah menyelesaikan pembangunan 11 ribu unit bedah rumah dan melaksanakan Program Gerbangsadu di 225 desa. Ke depannya, berbagai program unggulan itu akan terus digenjot untuk menurunkan angka gini ratio," ucapnya.
Di sisi lain, menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, dia menyampaikan bahwa penyerahan DIPA yang dilaksanakan lebih awal merupakan cermin dari komitmen bersama untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran tepat waktu, lebih merata dan memberikan "multiplier effect" yang lebih besar bagi perekonomian.
"Evaluasi atas kinerja tahun sebelumnya hendaknya dijawab dengan akselerasi pencapaian target kinerja melalui langkah inovatif dan kreatif di tahun 2016 mendatang," ujarnya.
Secara khusus, Pastika mengingatkan agar bupati/walikota senantiasa cermat dan memahami aturan karena kegiatan pembangunan difokuskan di tingkat kabupaten/kota. Kata Pastika, kecermatan mutlak diperlukan guna menghindari terjadinya duplikasi anggaran atas suatu kegiatan serta tumpang tindih yang memicu pelaksanaan anggaran yang tidak efisien.
"Penyerapan anggaran juga harus mendapat perhatian agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun yang berakibat pada terlambatnya proses pembangunan. Untuk itu, para Bupati/Wali kota harus segera menyampaikan DIPA pada satuan kerja perangkat daerah di wilayah masing-masing serta memastikan pelaksanaannya sesuai aturan dan ketentuan," katanya.
Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali R Wiwin Istanti melaporkan, kucuran dana APBN sebesar Rp.8,37 triliun terbagi dalam 468 DIPA yang meliputi Satker Vertikal Kementerian/Lembaga, SKPD dalam rangka Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Transfer ke Daerah untuk Provinsi dan Transfer Daerah untuk Kabupaten/Kota.
Menurut Wiwin, penyerahan DIPA Tahun 2016 merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2016. Alokasi anggaran untuk transfer daerah antara lain terdiri dari unsur Dana Insentif Daerah (DID) yang besarannya bervariasi.
DID merupakan kebijakan pusat yang memberi insentif bagi daerah dengan kinerja baik. Tolpk ukurnya antara lain opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014 dan ketepatan waktu dalam penetapan Perda APBD Tahun Anggaran 2014.
Mengacu pada hasil penilaian tersebut, Kabupaten Badung memperoleh DID paling besar yaitu Rp39,84 miliar, disusul Gianyar sebesar Rp39,20 miliar. Sementara Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Jembrana, Tabanan dan Denpasar masing-masing dijatah DID sebesar Rp5 miliar.
Gubernur Pastika mengkritisi alokasi DID karena kabupaten Badung yang notabene paling kaya memperoleh dana paling besar. "Itu Klungkung, Bangli dan Karangasem tak dapat ya?" ujarnya mempertanyakan.
Padahal, imbuh Pastika, tiga kabupaten itu masih menyisakan angka kemiskinan cukup tinggi. Dia khawatir, kebijakan ini mempertajam kesenjangan. Ke depan, Pastika berharap pola pemberian DID dievaluasi dan tingkat kemiskinan juga dijadikan pertimbangan.
Kegiatan penyerahan DIPA dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Bali dan instansi vertikal penerima DIPA Tahun 2016. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015