Denpasar (Antara Bali) - Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Bali mendorong agar sertifikasi sumber daya manusia di bank perkreditan rakyat (BPR) gencar dilakukan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
"Kita tidak boleh menganggap enteng MEA, kami juga persiapkan SDM dan permodalan," kata Ketua Perbarindo Bali, I Ketut Wiratjana ditemui usai menghadiri evaluasi kinerja BPR di Denpasar, Senin.
Ia mengharapkan sertifikasi tersebut dilakukan tidak hanya pada komisaris dan jajaran direksi tetapi juga hingga level pekerja terbawah.
Menurut dia, jajaran komisaris dan direksi sejak 11 tahun lalu telah menjalani sertifikasi namun masih menggunakan modul yang lama.
Sehingga pihaknya dan instansi terkait lainnya menginginkan adanya perubahan terkait materi sertifikasi.
Untuk itu, Perbarindo, OJK dan Dinas Tenaga Kerja, lanjut dia, telah melakukan rapat guna memperbaharui sertifikasi yang disesuaikan dengan tantangan dalam MEA.
"Kami baru prakompetensi. Mudah-mudahan modul (11 tahun lalu) diterima dan dikonvensi," ucapnya.
Nantinya modul yang disertifikasi untuk jajaran level komisaris dan direksi di antaranya menyangkut pengelolaan BPR, pemberian kredit, kesehatan perbankan dan pengawasan direksi untuk level komisaris.
Di tengah arus MEA, BPR di Bali, kata dia, akan tetap fokus kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengingat sektot tersebut memiliki potensi yang besar dengan jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 60 juta UMKM.
UMKM, lanjut dia, juga dikenal sektor yang tangguh meskipun sudah beberapa kali terjadi krisis ekonomi global yang berdampak terhadap ekonomi nasional.
Meskipun di Denpasar, Bali, telah banyak bermunculan bank-bank asing sebelum kebijakan MEA dan eksistensi BPR masih dinilai kokoh, Wiratjana optmistis BPR di Bali mampu bersaing.
"Bank asing sebelumnya sudah masuk jadi kita sudah biasa menghadapi bank asing," ucapnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kita tidak boleh menganggap enteng MEA, kami juga persiapkan SDM dan permodalan," kata Ketua Perbarindo Bali, I Ketut Wiratjana ditemui usai menghadiri evaluasi kinerja BPR di Denpasar, Senin.
Ia mengharapkan sertifikasi tersebut dilakukan tidak hanya pada komisaris dan jajaran direksi tetapi juga hingga level pekerja terbawah.
Menurut dia, jajaran komisaris dan direksi sejak 11 tahun lalu telah menjalani sertifikasi namun masih menggunakan modul yang lama.
Sehingga pihaknya dan instansi terkait lainnya menginginkan adanya perubahan terkait materi sertifikasi.
Untuk itu, Perbarindo, OJK dan Dinas Tenaga Kerja, lanjut dia, telah melakukan rapat guna memperbaharui sertifikasi yang disesuaikan dengan tantangan dalam MEA.
"Kami baru prakompetensi. Mudah-mudahan modul (11 tahun lalu) diterima dan dikonvensi," ucapnya.
Nantinya modul yang disertifikasi untuk jajaran level komisaris dan direksi di antaranya menyangkut pengelolaan BPR, pemberian kredit, kesehatan perbankan dan pengawasan direksi untuk level komisaris.
Di tengah arus MEA, BPR di Bali, kata dia, akan tetap fokus kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengingat sektot tersebut memiliki potensi yang besar dengan jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 60 juta UMKM.
UMKM, lanjut dia, juga dikenal sektor yang tangguh meskipun sudah beberapa kali terjadi krisis ekonomi global yang berdampak terhadap ekonomi nasional.
Meskipun di Denpasar, Bali, telah banyak bermunculan bank-bank asing sebelum kebijakan MEA dan eksistensi BPR masih dinilai kokoh, Wiratjana optmistis BPR di Bali mampu bersaing.
"Bank asing sebelumnya sudah masuk jadi kita sudah biasa menghadapi bank asing," ucapnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015