Denpasar (Antara Bali) - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Firman Subagio mengatakan permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah selama ini terkait dengan akses permodalan yang minim kepada UMKM.
"UMKM itu sangat nyata, tetapi lebih banyak yang tidak memiliki jaringan perbankan. Inilah sebabnya lahirnya Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan," katanya saat bertatap muka dengan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta di Denpasar, Jumat.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap UMKM yang sangat berpotensi mendongkrak kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Keberadaan UMKM yang dihadapi selama ini yaitu akses permodalan. Sekalipun lembaga keuangan memiliki modal, namun sering terkendala di jaminan. Karena itu akses permodalan dan promosi bagi UMKM perlu ditingkatkan," ujarnya.
Karena itu perlu ada undang-undang yang mengatur akses penjaminan dari peminjaman modal bagi UMKM.
"Selama ini masalah yang dihadapi UMKM ketika mengakses modal di perbankan terganjal masalah penjaminan. Saya harapkan dari rancangan undang-undang ini bisa mempermudah UMKM untuk mengakses modal karena pihak perbankan nanti bisa bekerja sama dengan pihak penjamin untuk bisa memberikan modal bagi UMKM tersebut," ujarnya.
Firman Subagio menyebutkan bahwa sebagian besar UMKM menjadi tulang punggung perekonomian rakyat Indonesia dan itu harus dikembangkan ke depannya.
"Tadi kami berkunjung ke Desa Celuk, Gianyar. Disana saya melihat akses permodalan yang sulit dari perajin perak terkait sulitnya mengakses pinjaman. Kami langsung koordinasi dengan Jamkrindo terkait itu, karena apakah itu benar, walaupun itu juga tidak benar-benar salah," ujar anggota Fraksi Golkar.
Ia mengatakan agar ada kesesuaian antara keinginan dari UMKM maupun kebijakan yang akan dibuat, maka perlu kajian yang lebih dalam dan berlanjut.
"Memang benar ada masalah-masalah di daerah sehingga perlu digali untuk perencanaan UU," ujarnya.
Agenda kunjungan kerja Baleg DPR RI yakni menyosialisasikan RUU tentang Penjaminan, dan dalam rangka menyerap informasi di daerah. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"UMKM itu sangat nyata, tetapi lebih banyak yang tidak memiliki jaringan perbankan. Inilah sebabnya lahirnya Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan," katanya saat bertatap muka dengan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta di Denpasar, Jumat.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap UMKM yang sangat berpotensi mendongkrak kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Keberadaan UMKM yang dihadapi selama ini yaitu akses permodalan. Sekalipun lembaga keuangan memiliki modal, namun sering terkendala di jaminan. Karena itu akses permodalan dan promosi bagi UMKM perlu ditingkatkan," ujarnya.
Karena itu perlu ada undang-undang yang mengatur akses penjaminan dari peminjaman modal bagi UMKM.
"Selama ini masalah yang dihadapi UMKM ketika mengakses modal di perbankan terganjal masalah penjaminan. Saya harapkan dari rancangan undang-undang ini bisa mempermudah UMKM untuk mengakses modal karena pihak perbankan nanti bisa bekerja sama dengan pihak penjamin untuk bisa memberikan modal bagi UMKM tersebut," ujarnya.
Firman Subagio menyebutkan bahwa sebagian besar UMKM menjadi tulang punggung perekonomian rakyat Indonesia dan itu harus dikembangkan ke depannya.
"Tadi kami berkunjung ke Desa Celuk, Gianyar. Disana saya melihat akses permodalan yang sulit dari perajin perak terkait sulitnya mengakses pinjaman. Kami langsung koordinasi dengan Jamkrindo terkait itu, karena apakah itu benar, walaupun itu juga tidak benar-benar salah," ujar anggota Fraksi Golkar.
Ia mengatakan agar ada kesesuaian antara keinginan dari UMKM maupun kebijakan yang akan dibuat, maka perlu kajian yang lebih dalam dan berlanjut.
"Memang benar ada masalah-masalah di daerah sehingga perlu digali untuk perencanaan UU," ujarnya.
Agenda kunjungan kerja Baleg DPR RI yakni menyosialisasikan RUU tentang Penjaminan, dan dalam rangka menyerap informasi di daerah. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015