Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali berjanji akan memberikan bantuan kendaraan operasional bagi jajaran pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) provinsi setempat sebagai upaya untuk mendukung kinerja lembaga tersebut.
Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat menerima audiensi dari PHDI dan MUDP Bali, di Denpasar, Selasa, mengatakan peran kedua lembaga itu sangat penting dalam upaya membina umat dari sisi agama, adat dan budaya.
"Untuk itu, kinerja lembaga tersebut perlu didukung dari segi sarana operasional, yang akan diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan kendaraan dinas. Dengan bantuan tersebut diharapkan PHDI dan MUDP dapat terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat," ucapnya.
Di sisi lain, Sudikerta mengungkapkan keprihatinannya terhadap realita yang sering terjadi di masyarakat, ketika pelaksanaan kegiatan adat dan keagamaan yang sifatnya resmi seringkali tidak mengundang PHDI dan MUDP.
Kedua lembaga itu, menurut dia, harus dilibatkan guna memberikan pemahaman kepada umat apabila ada penyimpangan dalam ritual yang dilaksanakan sesuai tugas-tugasnya.
"Seharusnya lembaga-lembaga ini diundang untuk memberikan pemahaman, karena itu sudah menjadi tugas mereka," ucap Sudikerta.
Sementara itu, Ketua MUDP Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha mengatakan bahwa kegiatan pembinaan terhadap umat yang dilaksanakannya tidak hanya menghadiri undangan saja, tetapi juga pelaksanaan program pembinaan yang sudah dirancang pada anggaran MUDP.
Menurut dia, banyaknya daerah yang perlu mendapatkan pembinaan, dan jarak tempuh yang lumayan jauh perlu didukung dengan sarana yang memadai.
Kendaraan dinas yang dipakainya saat ini, diakuinya sudah tidak layak lagi. Untuk itu, Suwena sangat berharap Pemprov Bali bisa memberikan bantuan kendaraan dinas yang lebih layak.
Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua PHDI Bali I Gusti Ngurah Sudiana. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat menerima audiensi dari PHDI dan MUDP Bali, di Denpasar, Selasa, mengatakan peran kedua lembaga itu sangat penting dalam upaya membina umat dari sisi agama, adat dan budaya.
"Untuk itu, kinerja lembaga tersebut perlu didukung dari segi sarana operasional, yang akan diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan kendaraan dinas. Dengan bantuan tersebut diharapkan PHDI dan MUDP dapat terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat," ucapnya.
Di sisi lain, Sudikerta mengungkapkan keprihatinannya terhadap realita yang sering terjadi di masyarakat, ketika pelaksanaan kegiatan adat dan keagamaan yang sifatnya resmi seringkali tidak mengundang PHDI dan MUDP.
Kedua lembaga itu, menurut dia, harus dilibatkan guna memberikan pemahaman kepada umat apabila ada penyimpangan dalam ritual yang dilaksanakan sesuai tugas-tugasnya.
"Seharusnya lembaga-lembaga ini diundang untuk memberikan pemahaman, karena itu sudah menjadi tugas mereka," ucap Sudikerta.
Sementara itu, Ketua MUDP Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha mengatakan bahwa kegiatan pembinaan terhadap umat yang dilaksanakannya tidak hanya menghadiri undangan saja, tetapi juga pelaksanaan program pembinaan yang sudah dirancang pada anggaran MUDP.
Menurut dia, banyaknya daerah yang perlu mendapatkan pembinaan, dan jarak tempuh yang lumayan jauh perlu didukung dengan sarana yang memadai.
Kendaraan dinas yang dipakainya saat ini, diakuinya sudah tidak layak lagi. Untuk itu, Suwena sangat berharap Pemprov Bali bisa memberikan bantuan kendaraan dinas yang lebih layak.
Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua PHDI Bali I Gusti Ngurah Sudiana. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015