Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta jajaran satuan kerja perangkat daerah yang masuk kategori penghasil dapat mengoptimalkan pendapatan untuk mengejar target pendapatan Rp3,35 triliun pada 2016.
"Adanya peningkatan pendapatan, tidak hanya bersumber dari Dinas Pendapatan Provinsi Bali berupa pajak namun juga berasal dari SKPD penghasil lainnya," kata Pastika saat memimpin rapat terkait PAD, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, untuk mencapai kesejahteran masyarakat, hanya ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. "Hanya dengan dua upaya tersebut kesejahteraan dapat diperoleh," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Pastika juga menyoroti tentang target serta realisasi pendapatan tahun 2015 dari beberapa SKPD penghasil. Biro Aset dinilai belum memberikan pendapatan yang signifikan mengingat masih banyaknya tanah milik Pemprov Bali yang tersebar di kabupaten/kota yang pengelolaannya belum optimal.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan agar segera melakukan perubahan perda tentang pemberian hak kabupaten/kota untuk mengelola aset provinsi sehingga kewenangan pengelolaannya dikembalikan ke pihak provinsi.
Dengan demikian, ia yakin aset Pemprov Bali yang luasnya sekitar 9.000 hektare yang tersebar di kabupaten/kota pemanfaatannya akan lebih optimal sehingga dapat menambah pendapatan.
Pastika juga meminta Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali agar mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari bus Trans Sarbagita. Mengingat hingga saat ini moda transportasi massal ini baru bisa menyumbangkan Rp3 miliar sedangkan biaya operasioanal yang dihabiskan mencapai Rp10 miliar.
"Dari Trans Sarbagita pendapatan masih minus Rp7 miliar, kalau memang perlu naikkan harga tiket tahun depan," ucapnya.
Pastika juga menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk segera menyiapkan payung hukum untuk Galian C ( pasir, kerikil) di tahun 2016 mengingat kabupaten tidak lagi bertanggung jawab tentang Galian C .
SKPD juga diingatkan Pastika untuk berinisiatif dalam menyiapkan piranti hukum jika perda ataupun pergub yang ada perlu mendapat perubahan. Ia juga menegaskan perlunya kerjasama semua pemangku kepentingan terutama SKPD penghasil untuk berinovasi dan mengoptimalkan sumber yang ada. "Setidaknya SKPD penghasil akan mampu membayar tunjangan kinerja untuk pegawainya," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali I Made Santha dalam laporannya menyampaikan bahwa trend pendapatan daerah dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai.
Sebagai contoh dalam PAD 2014, Dispenda menargetkan PAD sebesar Rp4,23 triliun dan realisasi yang tercapai sebesar Rp4,55 triliun. Sedangkan untuk tahun 2015 dari PAD yang ditargetkan sebesar Rp2,988 triliun hingga September 2015 baru terealisasi sebesar Rp1,911 triliun.
Namun ia optimistis kekurangan target sebesar Rp1 miliar akan tercapai sampai akhir tahun 2015 ini.
Untuk tahun 2016, Dispenda menargetkan pendapatan sebesar Rp3,350 triliun dengan komposisi pendapatan berasal dari pajak daerah sebesar 90,27 persen, retribusi sebesar 1,43 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 3,22 persen dan penghasilan lain-lain yang sah sebesar 5,07 persen.
Untuk mencapai target, instansi yang ia pimpin akan melakukan beberapa terobosan diantaranya pengembangan samsat online (ATM samsat, Drive Thru serta Samsat Ibu Jari), pengenaan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bermotor roda tiga dan kendaraan alat-alat berat.
Pihaknya juga akan melakukan pengendalian operasional kendaraan luar Bali dimana upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan jumlah kendaraan luar Bali yang digunakan BUMN, hingga saat ini telah tercatat 60 persen BUMN memberi respon positif akan melakukan proses balik nama kendaraan di tahun 2016. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Adanya peningkatan pendapatan, tidak hanya bersumber dari Dinas Pendapatan Provinsi Bali berupa pajak namun juga berasal dari SKPD penghasil lainnya," kata Pastika saat memimpin rapat terkait PAD, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, untuk mencapai kesejahteran masyarakat, hanya ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. "Hanya dengan dua upaya tersebut kesejahteraan dapat diperoleh," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Pastika juga menyoroti tentang target serta realisasi pendapatan tahun 2015 dari beberapa SKPD penghasil. Biro Aset dinilai belum memberikan pendapatan yang signifikan mengingat masih banyaknya tanah milik Pemprov Bali yang tersebar di kabupaten/kota yang pengelolaannya belum optimal.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan agar segera melakukan perubahan perda tentang pemberian hak kabupaten/kota untuk mengelola aset provinsi sehingga kewenangan pengelolaannya dikembalikan ke pihak provinsi.
Dengan demikian, ia yakin aset Pemprov Bali yang luasnya sekitar 9.000 hektare yang tersebar di kabupaten/kota pemanfaatannya akan lebih optimal sehingga dapat menambah pendapatan.
Pastika juga meminta Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali agar mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari bus Trans Sarbagita. Mengingat hingga saat ini moda transportasi massal ini baru bisa menyumbangkan Rp3 miliar sedangkan biaya operasioanal yang dihabiskan mencapai Rp10 miliar.
"Dari Trans Sarbagita pendapatan masih minus Rp7 miliar, kalau memang perlu naikkan harga tiket tahun depan," ucapnya.
Pastika juga menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk segera menyiapkan payung hukum untuk Galian C ( pasir, kerikil) di tahun 2016 mengingat kabupaten tidak lagi bertanggung jawab tentang Galian C .
SKPD juga diingatkan Pastika untuk berinisiatif dalam menyiapkan piranti hukum jika perda ataupun pergub yang ada perlu mendapat perubahan. Ia juga menegaskan perlunya kerjasama semua pemangku kepentingan terutama SKPD penghasil untuk berinovasi dan mengoptimalkan sumber yang ada. "Setidaknya SKPD penghasil akan mampu membayar tunjangan kinerja untuk pegawainya," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali I Made Santha dalam laporannya menyampaikan bahwa trend pendapatan daerah dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai.
Sebagai contoh dalam PAD 2014, Dispenda menargetkan PAD sebesar Rp4,23 triliun dan realisasi yang tercapai sebesar Rp4,55 triliun. Sedangkan untuk tahun 2015 dari PAD yang ditargetkan sebesar Rp2,988 triliun hingga September 2015 baru terealisasi sebesar Rp1,911 triliun.
Namun ia optimistis kekurangan target sebesar Rp1 miliar akan tercapai sampai akhir tahun 2015 ini.
Untuk tahun 2016, Dispenda menargetkan pendapatan sebesar Rp3,350 triliun dengan komposisi pendapatan berasal dari pajak daerah sebesar 90,27 persen, retribusi sebesar 1,43 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 3,22 persen dan penghasilan lain-lain yang sah sebesar 5,07 persen.
Untuk mencapai target, instansi yang ia pimpin akan melakukan beberapa terobosan diantaranya pengembangan samsat online (ATM samsat, Drive Thru serta Samsat Ibu Jari), pengenaan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bermotor roda tiga dan kendaraan alat-alat berat.
Pihaknya juga akan melakukan pengendalian operasional kendaraan luar Bali dimana upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan jumlah kendaraan luar Bali yang digunakan BUMN, hingga saat ini telah tercatat 60 persen BUMN memberi respon positif akan melakukan proses balik nama kendaraan di tahun 2016. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015