Denpasar (Antara Bali) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan di Provinsi Bali untuk meluncurkan program layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai) yang mulai berlaku pada akhir Maret 2015.
Deputi Direktur Pengawasan Bank OJK Provinsi Bali, Rochman Pamungkas ditemui dalam sebuah diskusi perbankan di Denpasar, Selasa, menjelaskan bahwa saat ini baru ada enam dari 17 perbankan nasional yang meluncurkan program tersebut.
"Masih ada 11 bank yang belum meluncurkan laku pandai. Kami dorong untuk segera (diluncurkan)," katanya.
Meski demikian, OJK memahami bahwa mewujudkan laku pandai memerlukan sejumlah persiapan baik sarana dan prasarana pendukung di antaranya infrastruktur, investasi, kemampuan sumber daya manusia hingga teknologi.
Dia menjelaskan bahwa layanan yang digagas dalam laku pandai itu harus berbasis teknologi salah satuny telepon seluler untuk menjangkau akses keuangan.
"Masing-masing bank memiliki kendala di antaranya kesiapan infrastruktur hingga teknologi," imbuhnya.
Ia lebih lanjut menambahkan bahwa potensi masyarakat di Pulau Dewata untuk terserap dalam laku pandai itu cukup besar.
Untuk masyarakat di desa, lanjut dia, sebagian besar sudah diakomodir oleh keberadaan lembaga perkreditan desa atau LPD yang mencapai sekitar 1.423 unit dengan total aset mencapai sekitar Rp12,9 triliun pada 2014.
"Kalau laku pandai itu diluncurkan (oleh perbankan lain), barang kali jumlahnya bisa lebih besar lagi yang dihimpun karena ada beberapa masyarakat yang belum terlayani," ucapnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Deputi Direktur Pengawasan Bank OJK Provinsi Bali, Rochman Pamungkas ditemui dalam sebuah diskusi perbankan di Denpasar, Selasa, menjelaskan bahwa saat ini baru ada enam dari 17 perbankan nasional yang meluncurkan program tersebut.
"Masih ada 11 bank yang belum meluncurkan laku pandai. Kami dorong untuk segera (diluncurkan)," katanya.
Meski demikian, OJK memahami bahwa mewujudkan laku pandai memerlukan sejumlah persiapan baik sarana dan prasarana pendukung di antaranya infrastruktur, investasi, kemampuan sumber daya manusia hingga teknologi.
Dia menjelaskan bahwa layanan yang digagas dalam laku pandai itu harus berbasis teknologi salah satuny telepon seluler untuk menjangkau akses keuangan.
"Masing-masing bank memiliki kendala di antaranya kesiapan infrastruktur hingga teknologi," imbuhnya.
Ia lebih lanjut menambahkan bahwa potensi masyarakat di Pulau Dewata untuk terserap dalam laku pandai itu cukup besar.
Untuk masyarakat di desa, lanjut dia, sebagian besar sudah diakomodir oleh keberadaan lembaga perkreditan desa atau LPD yang mencapai sekitar 1.423 unit dengan total aset mencapai sekitar Rp12,9 triliun pada 2014.
"Kalau laku pandai itu diluncurkan (oleh perbankan lain), barang kali jumlahnya bisa lebih besar lagi yang dihimpun karena ada beberapa masyarakat yang belum terlayani," ucapnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015