Denpasar (Antara Bali) - Kementerian Pekerjaan Umum dalam upaya meningkatkan infrastruktur pedesaan menggandeng kalangan kampus melalui kerja sama saat mahasiswa melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN).
Sekretaris Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Rina Agustin di Sanur, Bali, Sabtu, menyatakan kerja sama tematik infrastruktur itu dituangkan dalam penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dan 25 perguruan tinggi di Tanah Air yang digelar di Wisma Werdha Pura Sanur, Denpasar.
Dalam kerja sama itu, kata dia, ruang lingkupnya meliputi pelaksanaan pengembangan pendampingan infrastruktur permukiman dengan pola KKN tematik.
Ada empat sektor cakupannya, pertama pengembangan sistem penyediaan air minum, kedua bina penataan bangunan, ketiga pengembangan kawasan pemukiman dan keempat pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.
Menurut Dirjen Rina, kerja sama ini sejalan dan terkait dengan bagaimana menciptakan ruang publik yang nyaman dan dapat diakses semua. Ada 25 universitas atau perguruan tinggi yang melakukan kerja sama, di antaranya Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia dan lainnya.
Rina menambahkan, kerja sama untuk menjalankan program pembangunan di masyarakat di mana tahun lalu masih tahap uji coba melibatkan delapan universitas.
Adapun skema kerja sama tersebut, kata dia, Dinas Cipta Karya memberikan pembekalan kapada dosen pembimbing dan mereka nantinya memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang KKN sesuai dengan bidang minatnya.
Misalkan, mahasiswa berminat pada KKN tematik infrastruktur maka pembekalan diarahkan nantinya bisa menyentuh langsung sektor yang diciptakan. Dengan skema seperti itu, maka akan lebih disiapkan dengan baik pelaksanaan dan akan dikawal dengan baik pula oleh mahasiswa.
Fasilitas diberikan seperti pembekalan, pertemuan, fasilitasi, buku pedoman terkait desain, supervisi dan proses pembangunan kepada mahasiswa.
"Setelah diberi pembekalan, mereka terjun ke masyarakat sehingga bisa merasakan langsung bagaimana interaksi di masyarakat, khususnya di bidang keciptakaryaan," ujar alumnus Teknik Lingkungan ITB itu.
Tentunya, kata dia, mahasiswa bisa mengusulkan program kepada pemerintah daerah sebagai tangan kanan masyarakat. Dengan begitu, pembangunan lebih cepat terjadi sesuai harapan bersama.
Dengan progam tersebut yang dikerjakan Pemda, maka kehadiran mahsiswa ini mulai perencanaan dan pelaksanaanya bisa dilakukan mahasiswa.
"Mahasiswa yang mengawal pelaksanaan program tersebut dengan kemampuan ilmu yang dimiliki. Tentu saja, ini akan lebih membawa hasil maksimal karena pembanguan yang dikerjakan pemda akan lebih maksimal bisa dikerjakan mahasiswa sendiri," ucapnya.
Pemerintah telah menyiapkan kucuran dana, misalnya untuk anggaran perbaikan sanitasi pemukiman sebesar Rp39 Juta, yang disalurkan kepada kelompok-kelompok masyarakat.
Kerja sama KKN tematik infrastruktur itu disambut positif Rektor Universitas Indonesia Prof Dr Muhammad Anis, bahwa hal itu menunjukkan komitmen bersama tidak hanya pemerintah, namun juga perguruan tinggi lewat pengabdian KKN dalam membangun infrastruktur pedesaan.
"Semakin banyak yang terlibat akan sangat bagus hasilnya, perguruan tinggi tidak bisa berjalan sendiri dalam mencapai tujuan dalam membuat program yang menyentuh langsung masyarakat, tentunya bekerjasama dengan pihak terkait," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Sekretaris Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Rina Agustin di Sanur, Bali, Sabtu, menyatakan kerja sama tematik infrastruktur itu dituangkan dalam penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dan 25 perguruan tinggi di Tanah Air yang digelar di Wisma Werdha Pura Sanur, Denpasar.
Dalam kerja sama itu, kata dia, ruang lingkupnya meliputi pelaksanaan pengembangan pendampingan infrastruktur permukiman dengan pola KKN tematik.
Ada empat sektor cakupannya, pertama pengembangan sistem penyediaan air minum, kedua bina penataan bangunan, ketiga pengembangan kawasan pemukiman dan keempat pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.
Menurut Dirjen Rina, kerja sama ini sejalan dan terkait dengan bagaimana menciptakan ruang publik yang nyaman dan dapat diakses semua. Ada 25 universitas atau perguruan tinggi yang melakukan kerja sama, di antaranya Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia dan lainnya.
Rina menambahkan, kerja sama untuk menjalankan program pembangunan di masyarakat di mana tahun lalu masih tahap uji coba melibatkan delapan universitas.
Adapun skema kerja sama tersebut, kata dia, Dinas Cipta Karya memberikan pembekalan kapada dosen pembimbing dan mereka nantinya memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang KKN sesuai dengan bidang minatnya.
Misalkan, mahasiswa berminat pada KKN tematik infrastruktur maka pembekalan diarahkan nantinya bisa menyentuh langsung sektor yang diciptakan. Dengan skema seperti itu, maka akan lebih disiapkan dengan baik pelaksanaan dan akan dikawal dengan baik pula oleh mahasiswa.
Fasilitas diberikan seperti pembekalan, pertemuan, fasilitasi, buku pedoman terkait desain, supervisi dan proses pembangunan kepada mahasiswa.
"Setelah diberi pembekalan, mereka terjun ke masyarakat sehingga bisa merasakan langsung bagaimana interaksi di masyarakat, khususnya di bidang keciptakaryaan," ujar alumnus Teknik Lingkungan ITB itu.
Tentunya, kata dia, mahasiswa bisa mengusulkan program kepada pemerintah daerah sebagai tangan kanan masyarakat. Dengan begitu, pembangunan lebih cepat terjadi sesuai harapan bersama.
Dengan progam tersebut yang dikerjakan Pemda, maka kehadiran mahsiswa ini mulai perencanaan dan pelaksanaanya bisa dilakukan mahasiswa.
"Mahasiswa yang mengawal pelaksanaan program tersebut dengan kemampuan ilmu yang dimiliki. Tentu saja, ini akan lebih membawa hasil maksimal karena pembanguan yang dikerjakan pemda akan lebih maksimal bisa dikerjakan mahasiswa sendiri," ucapnya.
Pemerintah telah menyiapkan kucuran dana, misalnya untuk anggaran perbaikan sanitasi pemukiman sebesar Rp39 Juta, yang disalurkan kepada kelompok-kelompok masyarakat.
Kerja sama KKN tematik infrastruktur itu disambut positif Rektor Universitas Indonesia Prof Dr Muhammad Anis, bahwa hal itu menunjukkan komitmen bersama tidak hanya pemerintah, namun juga perguruan tinggi lewat pengabdian KKN dalam membangun infrastruktur pedesaan.
"Semakin banyak yang terlibat akan sangat bagus hasilnya, perguruan tinggi tidak bisa berjalan sendiri dalam mencapai tujuan dalam membuat program yang menyentuh langsung masyarakat, tentunya bekerjasama dengan pihak terkait," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015