Denpasar (Antara Bali) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali menyoroti ketimpangan pembangunan Bali, sehingga masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan dan lainnya tetap terjadi di Pulau Dewata.
"Kenyataan seperti itu harus segera dicarikan jalan keluar, sehingga ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi di Bali bisa diatasi," kata juru bicara Fraksi PDIP DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana pada sidang DPRD Bali, Selasa.
Ia mengatakan bila terus terjadi ketimpangan pembangunan di Bali, maka urbanisasi dan masalah sosial lainnya ke depannya akan dikhawatirkan terus meningkat.
"Masalah ini kami harapkan Pemerintah Provinsi Bali mencarikan jalan keluarnya. Ketimpangan pembangunan tidak bisa dibiarkan begitu saja," katanya.
Sementara Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah memberikan perhatian serius dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah Bali bagian selatan, Bali bagian utara dan Bali bagian timur.
Perhatian serius yang diberikan pemerintah tersebut dengan mendorong program-program pengentasan kemiskinan di wilayah Bali bagian utara dan Bali bagian timur. Mengingat, kedua wilayah ini masih banyak ditemukan masyarakat miskin.
Gubernur Mangku Pastika menjelaskan, ketimpangan pembangunan yang terjadi selama ini di Bali merupakan implikasi kebijakan awal program jangka panjang daerah Bali yang ditetapkan puluhan tahun yang lalu. Di mana, pemerintah kala itu, meletakan wilayah Bali Selatan sebagai daerah pariwisata.
"Dengan adanya kemajuan pariwisata yang memfokuskan di wilayah Bali bagian selatan ini, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan yang merembes hingga saat ini," katanya.
Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan tersebut, Pemprov Bali memprioritaskan program pengentasan kemiskinan di wilayah itu (Bali bagian utara dan timur) dengan mendorong program bedah rumah di Kabupaten Buleleng yang telah direalisasikan 3.075 unit, atau 33 persen.
Begitu juga yang dilakukan di Kabupaten Karangasem sebanyak 1.504 unit atau 17 persen. 50 persen dari seluruh bedah rumah telah dialokasikan untuk dua kabupaten ini.
"Untuk program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) dari 547 unit seluruh Bali, terdapat 107 unit di Kabupaten Buleleng, serta 67 unit atau 13 persen di Kabupaten Karangasem. Selain itu, program Gerakan Membangun Desa Terpadu (Gerbangsadu) sebagai program pembangunan terintegrasi di desa juga paling banyak menyasar di desa Buleleng yakni 71 desa dan Karangasem sebanyak 53 desa," katanya.
Program-program Bali Mandara lainnya yang telah dan akan dikembangkan sebagai upaya pemerataan pembangunan yakni pembangunan SMA dan SMK Bali Mandara di Buleleng, pembangunan Rumah Sakit Pratama di Karangasem, Buleleng dan Klungkung.
"Kami juga membangun infrastruktur strategis, seperti pembangunan jalan tol, pembangunan Pelabuhan Gunaksa, Amed, Tanah Ampo dan Celukan Bawang, pembangunan `short cut` jalur Mengwitani-Singaraja, dan Berina Sanghyang Ambu Karangasem," kata Mangku Pastika. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kenyataan seperti itu harus segera dicarikan jalan keluar, sehingga ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi di Bali bisa diatasi," kata juru bicara Fraksi PDIP DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana pada sidang DPRD Bali, Selasa.
Ia mengatakan bila terus terjadi ketimpangan pembangunan di Bali, maka urbanisasi dan masalah sosial lainnya ke depannya akan dikhawatirkan terus meningkat.
"Masalah ini kami harapkan Pemerintah Provinsi Bali mencarikan jalan keluarnya. Ketimpangan pembangunan tidak bisa dibiarkan begitu saja," katanya.
Sementara Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah memberikan perhatian serius dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah Bali bagian selatan, Bali bagian utara dan Bali bagian timur.
Perhatian serius yang diberikan pemerintah tersebut dengan mendorong program-program pengentasan kemiskinan di wilayah Bali bagian utara dan Bali bagian timur. Mengingat, kedua wilayah ini masih banyak ditemukan masyarakat miskin.
Gubernur Mangku Pastika menjelaskan, ketimpangan pembangunan yang terjadi selama ini di Bali merupakan implikasi kebijakan awal program jangka panjang daerah Bali yang ditetapkan puluhan tahun yang lalu. Di mana, pemerintah kala itu, meletakan wilayah Bali Selatan sebagai daerah pariwisata.
"Dengan adanya kemajuan pariwisata yang memfokuskan di wilayah Bali bagian selatan ini, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan yang merembes hingga saat ini," katanya.
Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan tersebut, Pemprov Bali memprioritaskan program pengentasan kemiskinan di wilayah itu (Bali bagian utara dan timur) dengan mendorong program bedah rumah di Kabupaten Buleleng yang telah direalisasikan 3.075 unit, atau 33 persen.
Begitu juga yang dilakukan di Kabupaten Karangasem sebanyak 1.504 unit atau 17 persen. 50 persen dari seluruh bedah rumah telah dialokasikan untuk dua kabupaten ini.
"Untuk program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) dari 547 unit seluruh Bali, terdapat 107 unit di Kabupaten Buleleng, serta 67 unit atau 13 persen di Kabupaten Karangasem. Selain itu, program Gerakan Membangun Desa Terpadu (Gerbangsadu) sebagai program pembangunan terintegrasi di desa juga paling banyak menyasar di desa Buleleng yakni 71 desa dan Karangasem sebanyak 53 desa," katanya.
Program-program Bali Mandara lainnya yang telah dan akan dikembangkan sebagai upaya pemerataan pembangunan yakni pembangunan SMA dan SMK Bali Mandara di Buleleng, pembangunan Rumah Sakit Pratama di Karangasem, Buleleng dan Klungkung.
"Kami juga membangun infrastruktur strategis, seperti pembangunan jalan tol, pembangunan Pelabuhan Gunaksa, Amed, Tanah Ampo dan Celukan Bawang, pembangunan `short cut` jalur Mengwitani-Singaraja, dan Berina Sanghyang Ambu Karangasem," kata Mangku Pastika. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015