Denpasar (Antara Bali) - Anggota Komisi III DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana mengharapkan jajaran satuan kerja perangkat daerah Pemprov Bali dapat mempercepat serapan APBD untuk membantu menggerakkan perekonomian di tengah terus melemahnya nilai rupiah.
Kariyasa, di Denpasar, Selasa, mengkhawatirkan dengan kondisi melemahnya rupiah hingga menyentuh angka Rp14 ribu yang dipicu oleh krisis global maka akan berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja di Pulau Dewata.
Sebelumnya, terkait dengan realisasi fisik dan keuangan di seluruh SKPD Provinsi Bali hingga triwulan II/2015, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Bali I Nengah Laba menyatakan target fisik di triwulan II sebesar 45,03 persen hanya mampu terpenuhi sebesar 44,63 persen, sementara untuk realisasi keuangan hanya 28,29 persen dari target 51,14 persen.
Di sisi lain, Kariyasa mengusulkan supaya mengoptimalkan menjual produk-produk kerajinan ke pasar domestik.
Namun, harus diberikan beberapa kemudahan seperti keringanan pajak dan juga dirancang program padat karya untuk industri menengah ke bawah.
"Kalau terus-terusan ekspor tidak jalan karena krisis global, kami khawatirkan akan terjadi pemutusan hubungan kerja," ujarnya.
Menurut dia, sekarang harus dimanfaatkan juga wisatawan domestik karena dengan kondisi rupiah seperti saat ini mereka yang berencana ke luar negeri akan berpikir untuk berwisata lagi ke sana. "Potensi kita tidak kalah sebenarnya," katanya.
Terkait dengan okupansi hotel yang sekarang rata-rata di bawah 50 persen, Kariyasa mengatakan harus juga cepat diantisipasi oleh pemerintah daerah.
"Harus dicari pasar-pasar wisata yang potensial yang tidak terkena krisis global seperti Jepang. Apalagi Jepang juga cukup royal," ucap Kariyasa. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Kariyasa, di Denpasar, Selasa, mengkhawatirkan dengan kondisi melemahnya rupiah hingga menyentuh angka Rp14 ribu yang dipicu oleh krisis global maka akan berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja di Pulau Dewata.
Sebelumnya, terkait dengan realisasi fisik dan keuangan di seluruh SKPD Provinsi Bali hingga triwulan II/2015, Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Bali I Nengah Laba menyatakan target fisik di triwulan II sebesar 45,03 persen hanya mampu terpenuhi sebesar 44,63 persen, sementara untuk realisasi keuangan hanya 28,29 persen dari target 51,14 persen.
Di sisi lain, Kariyasa mengusulkan supaya mengoptimalkan menjual produk-produk kerajinan ke pasar domestik.
Namun, harus diberikan beberapa kemudahan seperti keringanan pajak dan juga dirancang program padat karya untuk industri menengah ke bawah.
"Kalau terus-terusan ekspor tidak jalan karena krisis global, kami khawatirkan akan terjadi pemutusan hubungan kerja," ujarnya.
Menurut dia, sekarang harus dimanfaatkan juga wisatawan domestik karena dengan kondisi rupiah seperti saat ini mereka yang berencana ke luar negeri akan berpikir untuk berwisata lagi ke sana. "Potensi kita tidak kalah sebenarnya," katanya.
Terkait dengan okupansi hotel yang sekarang rata-rata di bawah 50 persen, Kariyasa mengatakan harus juga cepat diantisipasi oleh pemerintah daerah.
"Harus dicari pasar-pasar wisata yang potensial yang tidak terkena krisis global seperti Jepang. Apalagi Jepang juga cukup royal," ucap Kariyasa. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015