Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi mendesak pemerintah provinsi berani tegas menolak rencana pembangunan reklamasi di Teluk Benoa, Kabupaten Badung.
"Gubernur Bali harus melihat dampak yang lebih besar jika jadi pembangunan reklamasi Teluk Benoa. Bali bagian selatan dari segi pembangunan pasti memperparah tingkat kekroditan lalu lintas dan urbanisasi penduduk," katanya di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan melihat dari pertumbuhan pembangunan sektor pariwisata yang berjejal di Bali bagian selatan mengakibatkan pertumbuhan dari kabupaten lain ke Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
"Apalagi seperti rencana reklamasi Teluk Benoa itu, yang nantinya akan membangun fasilitas pariwisata terpadu, tentu penyerapan tenaga pekerja akan semakin banyak dan ini akan menjadi permasalahan sangat krusial," ucap politikus asal Kabupaten Buleleng itu.
Kresna Budi mengatakan saat ini ketimpangan pembangunan antara Bali bagian selatan dengan dengan Bali bagian utara dan sekitarnya semakin terbuka.
"Artinya seorang pemimpin daerah (gubernur dan bupati/wali kota) telah gagal mengisi pembangunan tersebut. Karena semestinya pemimpin mampu mengatasi permasalahan pembangunan dengan membuka lahan pekerjaan di daerahnya," ucap politikus Partai Golkar.
Ida Gede Komang Kresna Budi menambahkan dengan kondisi seperti sekarang, artinya Pemerintah Provinsi Bali tidak mampu menarik investor yang akan menanamkan investasi di Pulau Dewata keluar dari permitaan di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
"Pemimpin sekarang seakan memberikan begitu saja dan memenuhi investor dimana mereka berkeinginan membangun fasilitas pariwisata tersebut. Itu artinya pemimpin daerah gagal mengarahkan investor ke lokasi yang selama ini direncanakan dalam pemerataan pembangunan," ujar Ida Gede Komang Kresna Budi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Gubernur Bali harus melihat dampak yang lebih besar jika jadi pembangunan reklamasi Teluk Benoa. Bali bagian selatan dari segi pembangunan pasti memperparah tingkat kekroditan lalu lintas dan urbanisasi penduduk," katanya di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan melihat dari pertumbuhan pembangunan sektor pariwisata yang berjejal di Bali bagian selatan mengakibatkan pertumbuhan dari kabupaten lain ke Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
"Apalagi seperti rencana reklamasi Teluk Benoa itu, yang nantinya akan membangun fasilitas pariwisata terpadu, tentu penyerapan tenaga pekerja akan semakin banyak dan ini akan menjadi permasalahan sangat krusial," ucap politikus asal Kabupaten Buleleng itu.
Kresna Budi mengatakan saat ini ketimpangan pembangunan antara Bali bagian selatan dengan dengan Bali bagian utara dan sekitarnya semakin terbuka.
"Artinya seorang pemimpin daerah (gubernur dan bupati/wali kota) telah gagal mengisi pembangunan tersebut. Karena semestinya pemimpin mampu mengatasi permasalahan pembangunan dengan membuka lahan pekerjaan di daerahnya," ucap politikus Partai Golkar.
Ida Gede Komang Kresna Budi menambahkan dengan kondisi seperti sekarang, artinya Pemerintah Provinsi Bali tidak mampu menarik investor yang akan menanamkan investasi di Pulau Dewata keluar dari permitaan di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
"Pemimpin sekarang seakan memberikan begitu saja dan memenuhi investor dimana mereka berkeinginan membangun fasilitas pariwisata tersebut. Itu artinya pemimpin daerah gagal mengarahkan investor ke lokasi yang selama ini direncanakan dalam pemerataan pembangunan," ujar Ida Gede Komang Kresna Budi. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015