Denpasar (Antara Bali) - Dinas Kesehatan Provinsi Bali meminta Pemerintah Kabupaten Klungkung secepatnya mengambil keputusan terkait pembangunan rumah sakit tipe pratama yang akan dibangun di Pulau Nusa Penida setelah turunnya DIPA dari pusat.
"DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) untuk RS itu memang baru turun akhir Juni 2015 dan sementara ini Klungkung menganggap waktu yang tersedia tidak cukup untuk menyelesaikannya, apalagi tempatnya di Nusa Penida," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya di Denpasar, Jumat.
Ia mengemukakan, tahun ini Provinsi Bali mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan dua RS pratama, yakni satu di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (Rp30 miliar) dan satu lagi di Kabupaten Buleleng (Rp33 miliar).
"Kalau di Buleleng, pembangunannya itu jalan terus karena menurut mereka walaupun waktunya mepet tetapi bisa menyelesaikan. Saya harap dua-duanya bisa diselesaikan," ujarnya.
Terkait dengan pandangan dari Pemkab Klungkung yang menyatakan waktu untuk pengerjaan RS itu kurang, Suarjaya memberikan saran mungkin pembangunannya bisa menggunakan model blok, seperti blok UGD dan perawatan, blok poliklinik dan terakhir blok rumah dinas.
"Kalau waktunya kurang, rumah dinasnya jangan dikerjakan dulu. Intinya yang penting blok pelayanan dulu. Solusi lain harus dilakukan revisi DIPA ke pusat. Kalau memang mau, tentunya bisa dilakukan," ucapnya.
Namun, kata Suarjaya, jika nantinya tidak diambil langkah-langkah demikian, anggaran sebesar itu akan menjadi Silpa dan tahun depan sudah tidak bisa dianggarkan lagi lewat APBN karena anggaran sudah diplot untuk 2015.
"Kalau tidak dipakai berarti anggaran itu hangus, kasihan kan Rp30 miliar," ucapnya.
Di sisi lain, dia tidak memungkiri memang untuk pembangunan RS pratama itu waktunya sangat mepet, terlebih sebelumnya harus dilakukan proses tender yang memakan cukup waktu di tengah banyaknya hari libur dalam bulan ini.
"Jika misalnya nanti tetap tidak bisa digunakan anggaran pusat itu karena terbentur waktu, kemungkinan besar akan diprioritaskan melalui Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Bali 2016," katanya.
Sedangkan besaran dananya, lanjut Suarjaya tidak mungkin sebesar dari APBN karena harus dihitung dulu kemampuan daerah dan diprediksi paling besar Rp15 miliar sesuai alokasi dana pembangunan RS Pratama di Karangasem.
"Pemkab Klungkung saat ini menyatakan sedang `mereview` pembangunan RS tersebut dan kami minta jangan lama-lama karena nanti semakin kehabisan waktu," ucap Suarjaya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) untuk RS itu memang baru turun akhir Juni 2015 dan sementara ini Klungkung menganggap waktu yang tersedia tidak cukup untuk menyelesaikannya, apalagi tempatnya di Nusa Penida," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya di Denpasar, Jumat.
Ia mengemukakan, tahun ini Provinsi Bali mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan dua RS pratama, yakni satu di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (Rp30 miliar) dan satu lagi di Kabupaten Buleleng (Rp33 miliar).
"Kalau di Buleleng, pembangunannya itu jalan terus karena menurut mereka walaupun waktunya mepet tetapi bisa menyelesaikan. Saya harap dua-duanya bisa diselesaikan," ujarnya.
Terkait dengan pandangan dari Pemkab Klungkung yang menyatakan waktu untuk pengerjaan RS itu kurang, Suarjaya memberikan saran mungkin pembangunannya bisa menggunakan model blok, seperti blok UGD dan perawatan, blok poliklinik dan terakhir blok rumah dinas.
"Kalau waktunya kurang, rumah dinasnya jangan dikerjakan dulu. Intinya yang penting blok pelayanan dulu. Solusi lain harus dilakukan revisi DIPA ke pusat. Kalau memang mau, tentunya bisa dilakukan," ucapnya.
Namun, kata Suarjaya, jika nantinya tidak diambil langkah-langkah demikian, anggaran sebesar itu akan menjadi Silpa dan tahun depan sudah tidak bisa dianggarkan lagi lewat APBN karena anggaran sudah diplot untuk 2015.
"Kalau tidak dipakai berarti anggaran itu hangus, kasihan kan Rp30 miliar," ucapnya.
Di sisi lain, dia tidak memungkiri memang untuk pembangunan RS pratama itu waktunya sangat mepet, terlebih sebelumnya harus dilakukan proses tender yang memakan cukup waktu di tengah banyaknya hari libur dalam bulan ini.
"Jika misalnya nanti tetap tidak bisa digunakan anggaran pusat itu karena terbentur waktu, kemungkinan besar akan diprioritaskan melalui Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Bali 2016," katanya.
Sedangkan besaran dananya, lanjut Suarjaya tidak mungkin sebesar dari APBN karena harus dihitung dulu kemampuan daerah dan diprediksi paling besar Rp15 miliar sesuai alokasi dana pembangunan RS Pratama di Karangasem.
"Pemkab Klungkung saat ini menyatakan sedang `mereview` pembangunan RS tersebut dan kami minta jangan lama-lama karena nanti semakin kehabisan waktu," ucap Suarjaya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015