Denpasar (Antara Bali) - Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Provinsi Bali menargetkan penerimaan pajak selama tahun 2015 mencapai Rp9 triliun atau melonjak dibandingkan penerimaan tahun 2014 sebesar Rp6,8 triliun.
"Hingga 24 Juni 2015, realisasi penerimaan baru mencapai Rp3,1 triliun," kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Wahju K Tumakaka, di Denpasar, Kamis.
Pihaknya optimistis penerimaan pajak hingga akhir tahun ini bisa terealisasi salah satunya dengan memanfaatkan penghapusan sanksi administrasi guna memacu peningkatan penerimaan dari pajak sebagai bagian tahun pembinaan wajib pajak 2015.
Penghapusan sanksi admistrasi itu diterapkan apabila wajib pajak dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT), pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan tahun 2015.
Sanksi administrasi yang bisa dihapuskan atau dikurangkan itu, kata dia, berupa bunga atau denda yang terutang.
Syaratnya, wajib pajak melaporkan SPT tersebut pada tahun 2015 ini sekaligus melunasi pajak yang terutang.
Melalui mekanisme permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak terdaftar, maka sanksi administrasi bisa dihapuskan.
"Ini pemberian fasilitas. Harapannya ke situ (meningkatkan penerimaan pajak)," ucapnya.
Sementara itu terkait realisasi penerimaan pajak hingga 24 Juni 2015 sebanyak Rp3,1 triliun itu atau baru mencapai 34,25 persen dengan pertumbuhan sebesar 15,8 persen.
Penerimaan pajak itu, lanjut dia, sebagian besar dikontribusikan oleh pajak dari sektor non-migas sebesar Rp2,8 triliun atau 36,8 persen.
Sedangkan pajak lain dikontribusikan oleh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN-PPNBM) sebesar Rp675,8 miliar atau 27,8 persen.
Kemudian pajak bumi dan bangunan sebesar Rp85,5 juta, pajak lain sebesar Rp41,9 miliar dan PPh Migas sebesar Rp7 miliar.
"Tahun lalu penerimaan pajak sebesar Rp6,8 triliun atau sekitar 92 persen dari rencana," ucap Wahju. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Hingga 24 Juni 2015, realisasi penerimaan baru mencapai Rp3,1 triliun," kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Wahju K Tumakaka, di Denpasar, Kamis.
Pihaknya optimistis penerimaan pajak hingga akhir tahun ini bisa terealisasi salah satunya dengan memanfaatkan penghapusan sanksi administrasi guna memacu peningkatan penerimaan dari pajak sebagai bagian tahun pembinaan wajib pajak 2015.
Penghapusan sanksi admistrasi itu diterapkan apabila wajib pajak dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT), pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan tahun 2015.
Sanksi administrasi yang bisa dihapuskan atau dikurangkan itu, kata dia, berupa bunga atau denda yang terutang.
Syaratnya, wajib pajak melaporkan SPT tersebut pada tahun 2015 ini sekaligus melunasi pajak yang terutang.
Melalui mekanisme permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak terdaftar, maka sanksi administrasi bisa dihapuskan.
"Ini pemberian fasilitas. Harapannya ke situ (meningkatkan penerimaan pajak)," ucapnya.
Sementara itu terkait realisasi penerimaan pajak hingga 24 Juni 2015 sebanyak Rp3,1 triliun itu atau baru mencapai 34,25 persen dengan pertumbuhan sebesar 15,8 persen.
Penerimaan pajak itu, lanjut dia, sebagian besar dikontribusikan oleh pajak dari sektor non-migas sebesar Rp2,8 triliun atau 36,8 persen.
Sedangkan pajak lain dikontribusikan oleh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN-PPNBM) sebesar Rp675,8 miliar atau 27,8 persen.
Kemudian pajak bumi dan bangunan sebesar Rp85,5 juta, pajak lain sebesar Rp41,9 miliar dan PPh Migas sebesar Rp7 miliar.
"Tahun lalu penerimaan pajak sebesar Rp6,8 triliun atau sekitar 92 persen dari rencana," ucap Wahju. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015