Denpasar (Antara Bali) - Paguyuban Merah Putih Bali (PMPB) menantang program para calon bupati dan wali kota yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak di enam kabupaten/kota di Bali untuk menunjukkan komitmen menciptakan lapangan kerja baru jika terpilih menjadi kepala daerah.
"Harus punya komitmen untuk menciptakan lapangan kerja baru di daerahnya. Karena itu mereka harus mempunyai program kerja sebelum mereka ikut pilkada 9 Desember 2015. Hal ini tantangan pembangunan yang harus mendapat perhatian serius pemerintah daerah di Bali," kata Ketua Pembina PMPB Putera Astaman di Denpasar, Selasa.
Putera Astaman yang didampingi Ketua Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP) Bali, Njoman Gede Suweta mengatakan pihaknya akan menyampaikan sikap tersebut kepada calon kepala daerah yang mengikuti pilkada dan meminta komitmen untuk dijalankan saat terpilih menjadi kepala daerah.
Putera Astaman mengatakan pihaknya siap mendukung calon kepala daerah tersebut yang memiliki visi yang sama dengan PMPB. Menurut dia, pihaknya akan membuat kontrak politik dengan calon kepala daerah untuk memastikan komitmen calon kepala daerah tersebut.
"Tujuan (PMPB) itu untuk kepentingan Bali jangka panjang. Tapi kalau ada pilkada kita manfaatkan momentum itu. Kita buat kontrak politik. Kita siap mendukungnya menjadi kepala daerah dan akan menagih janji setelah jadi kepala daerah," katanya.
Putra Astaman menyatakan pembangunan di Bali dihadapkan pada tantangan tingginya angka pengangguran akibat adanya ketimpangan pembangunan antardaerah di Bali yang selama ini fokus menyediakan lapangan kerja di Bali bagian selatan.
Ia mengatakan, ke depan Bali tidak boleh lagi mengalami ketimpangan pembangunan antardaerah. "Masyarakat Bali harus sejahtera. Kalau Bali pincang berati tidak ada kesejahteraan utuh untuk seluruh rakyat Pulau Dewata," ujar Astaman.
Tingginya angka penggangguran, lanjut purnawirawan polisi itu, juga karena lapangan kerja yang dibuka selama ini hanya untuk sektor pariwisata.
"Pengangguran masih tinggi. Visi kami Bali sejahtera dengan adanya keseimbangan lapangan kerja. Lapangan kerja harus bervariasi. Jangan hanya tenaga kerja pariwisata. Itu keliru kalau hanya pariwisata. Pemda harus berjuang habis-habisan menyediakan lapangan kerja," ujarnya.
Misalnya perusahaan, kata dia, membuka industri perikanan, industri padat karya. Dan proyek padat karya itu yang membuat orang bekerja di situ dalam jumlah yang sangat banyak.
Putra Astaman menjelasjan keberadaan PMPB adalah wadah bagi semua komponen masyarakat yang peduli Bali ke depan dan tidak berkiblat kepada partai politik.
"Kami tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai ormas dan paguyuban lintas daerah di Bali, di antaranya Semeton Karangasem, Forum Buleleng Bangkit, Forum Jembrana Bangkit, Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP) Bali dan lainnya," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Harus punya komitmen untuk menciptakan lapangan kerja baru di daerahnya. Karena itu mereka harus mempunyai program kerja sebelum mereka ikut pilkada 9 Desember 2015. Hal ini tantangan pembangunan yang harus mendapat perhatian serius pemerintah daerah di Bali," kata Ketua Pembina PMPB Putera Astaman di Denpasar, Selasa.
Putera Astaman yang didampingi Ketua Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP) Bali, Njoman Gede Suweta mengatakan pihaknya akan menyampaikan sikap tersebut kepada calon kepala daerah yang mengikuti pilkada dan meminta komitmen untuk dijalankan saat terpilih menjadi kepala daerah.
Putera Astaman mengatakan pihaknya siap mendukung calon kepala daerah tersebut yang memiliki visi yang sama dengan PMPB. Menurut dia, pihaknya akan membuat kontrak politik dengan calon kepala daerah untuk memastikan komitmen calon kepala daerah tersebut.
"Tujuan (PMPB) itu untuk kepentingan Bali jangka panjang. Tapi kalau ada pilkada kita manfaatkan momentum itu. Kita buat kontrak politik. Kita siap mendukungnya menjadi kepala daerah dan akan menagih janji setelah jadi kepala daerah," katanya.
Putra Astaman menyatakan pembangunan di Bali dihadapkan pada tantangan tingginya angka pengangguran akibat adanya ketimpangan pembangunan antardaerah di Bali yang selama ini fokus menyediakan lapangan kerja di Bali bagian selatan.
Ia mengatakan, ke depan Bali tidak boleh lagi mengalami ketimpangan pembangunan antardaerah. "Masyarakat Bali harus sejahtera. Kalau Bali pincang berati tidak ada kesejahteraan utuh untuk seluruh rakyat Pulau Dewata," ujar Astaman.
Tingginya angka penggangguran, lanjut purnawirawan polisi itu, juga karena lapangan kerja yang dibuka selama ini hanya untuk sektor pariwisata.
"Pengangguran masih tinggi. Visi kami Bali sejahtera dengan adanya keseimbangan lapangan kerja. Lapangan kerja harus bervariasi. Jangan hanya tenaga kerja pariwisata. Itu keliru kalau hanya pariwisata. Pemda harus berjuang habis-habisan menyediakan lapangan kerja," ujarnya.
Misalnya perusahaan, kata dia, membuka industri perikanan, industri padat karya. Dan proyek padat karya itu yang membuat orang bekerja di situ dalam jumlah yang sangat banyak.
Putra Astaman menjelasjan keberadaan PMPB adalah wadah bagi semua komponen masyarakat yang peduli Bali ke depan dan tidak berkiblat kepada partai politik.
"Kami tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai ormas dan paguyuban lintas daerah di Bali, di antaranya Semeton Karangasem, Forum Buleleng Bangkit, Forum Jembrana Bangkit, Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP) Bali dan lainnya," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015