Jakarta (Antara Bali) - Politisi Partai Golongan Karya Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengkritik kinerja 100 hari pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat buku berjudul "Republik Komedi 1/2 Presiden".
"Salah satu yang saya kritik adalah kebijakannya yang berhadapan dengan keinginan ketua umum partainya dan agenda pendukung lainnya," kata Bamsoet lewat keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Politisi Golkar itu menggunakan "1/2 Presiden" dalam judul bukunya dengan alasan Jokowi masih terbelenggu oleh kepentingan politik, relawan dan LSM yang mendukungnya dulu saat Pemilu Presiden 2014.
Menurut dia, Jokowi memberikan ruang kuasa yang terlalu besar bagi partai politik pendukungnya, relawan dan pihak-pihak yang merasa berperan memenangkannya sebagai kepala negara. "Toleransi dan kompromi terlampau luas diberikan," katanya.
Bomsoet mengatakan toleransi dan kompromi itu membuat hak prerogratif Jokowi menjadi bahan candaan dan "bullying" di tengah masyarakat. "Contohnya, polemik kasus Budi Gunawan (BG) dan Novel Baswedan menunjukkan kewibawaan Jokowi terganggu. Banyak kuasa, utamanya parpol pendukung, utamanya lagi PDIP yang memenjarakan Jokowi dari inisiatif mengembangkan kebijakan-kebijakannya," katanya.
Lewat buku itu, Bamsoet juga meminta Presiden RI agar berupaya independen dalam menjalankan roda pemerintahan. Saat ini, kata dia, sebaiknya semua kekuatan politik wajib menghormati hak prerogatif presiden sehingga Jokowi dapat menghadirkan pemerintahan yang solid dan efektif.
"Para pendukung Jokowi itu harus legowo, membiarkan Jokowi mewujudkan soliditas pemerintahnnya. Sebaliknya, kalau hak prerogatif presiden terus dirampas untuk memenuhi kepentingan kelompok mereka, pemerintahan Jokowi akan menjadi bahan olok-olok publik," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Salah satu yang saya kritik adalah kebijakannya yang berhadapan dengan keinginan ketua umum partainya dan agenda pendukung lainnya," kata Bamsoet lewat keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Politisi Golkar itu menggunakan "1/2 Presiden" dalam judul bukunya dengan alasan Jokowi masih terbelenggu oleh kepentingan politik, relawan dan LSM yang mendukungnya dulu saat Pemilu Presiden 2014.
Menurut dia, Jokowi memberikan ruang kuasa yang terlalu besar bagi partai politik pendukungnya, relawan dan pihak-pihak yang merasa berperan memenangkannya sebagai kepala negara. "Toleransi dan kompromi terlampau luas diberikan," katanya.
Bomsoet mengatakan toleransi dan kompromi itu membuat hak prerogratif Jokowi menjadi bahan candaan dan "bullying" di tengah masyarakat. "Contohnya, polemik kasus Budi Gunawan (BG) dan Novel Baswedan menunjukkan kewibawaan Jokowi terganggu. Banyak kuasa, utamanya parpol pendukung, utamanya lagi PDIP yang memenjarakan Jokowi dari inisiatif mengembangkan kebijakan-kebijakannya," katanya.
Lewat buku itu, Bamsoet juga meminta Presiden RI agar berupaya independen dalam menjalankan roda pemerintahan. Saat ini, kata dia, sebaiknya semua kekuatan politik wajib menghormati hak prerogatif presiden sehingga Jokowi dapat menghadirkan pemerintahan yang solid dan efektif.
"Para pendukung Jokowi itu harus legowo, membiarkan Jokowi mewujudkan soliditas pemerintahnnya. Sebaliknya, kalau hak prerogatif presiden terus dirampas untuk memenuhi kepentingan kelompok mereka, pemerintahan Jokowi akan menjadi bahan olok-olok publik," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015