Denpasar (Antara Bali) - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) telah menyalurkan modal Rp13 triliun pada periode tahun 2009-2014 kepada sekitar 240 ribu pelaku usaha kecil dan mikro di seluruh Indonesia melalui Unit Layanan Modal Mikro.
"Kami sudah berdiri 16 tahun lalu dan mendapat modal dari pemerintah sebesar Rp300 miliar dan dalam lima tahun saja, kami bisa menyalurkan modal Rp13 triliun," kata Executive Vice President PT PNM, Arief Mulyadi ditemui saat sosialisasi dan pembinaan kepada nasabah di Gedung Sewaka Dharma Pemerintah Kota Denpasar, Senin.
Menurut dia, kemampuan menyalurkan modal melampaui modal awal tersebut karena pihaknya menjual obligasi berupa penawaran umum berjangka dan adanya fasilitas serta kerja sama dengan beberapa bank melalui pinjaman komersial.
Untuk jangka waktu lima tahun mendatang, PNM optimistis bisa meningkatkan pelaku UKM di Indonesia yang mendapatkan akses permodalan dari sekitar 240 ribu orang menjadi lebih dari satu juta pelaku UKM di seluruh Tanah Air.
Optimistime itu muncul setelah Komisi VI DPR RI mengusulkan adanya tambahan penyertaan modal negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2015 sebesar Rp1 triliun. "Kami ajukan perencanaan kepada komisi VI DPR RI dalam lima tahun ke depan akan meningkatkan penyaluran modal sebesar RP58 triliun mulai tahun 2016," katanya.
Ia menjelaskan bahwa penyertaan modal negara itu diperkirakan baru cair sekitar akhir tahun 2015 sehingga baru efektif digunakan awal tahun 2016. Meski demikian, Arief mengaku bahwa meskipun tanpa penambahan modal negara pihaknya telah memiliki ancang-ancang untuk menumbuhkan penyaluran modal sebesar 25 persen.
Sementara itu anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi dan BUMN itu menyatakan bahwa, usulan penambahan modal negara sebesar Rp1 triliun tersebut berangkat dari sulitnya pelaku UKM di Tanah Air mendapatkan akses permodalan. Sedangkan kondisi dunia usaha di Tanah Air masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia yang sudah meningkat.
Demer lebih lanjut menjelaskan bahwa BUMN tersebut diharapkan menjadi jembatan bagi pelaku usaha UKM yang mengalami hambatan permodalan untuk mendapatkan akses finansial sebagai jawaban di tengah persyaratan pada bank dan tingginya bunga bank untuk permodalan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami sudah berdiri 16 tahun lalu dan mendapat modal dari pemerintah sebesar Rp300 miliar dan dalam lima tahun saja, kami bisa menyalurkan modal Rp13 triliun," kata Executive Vice President PT PNM, Arief Mulyadi ditemui saat sosialisasi dan pembinaan kepada nasabah di Gedung Sewaka Dharma Pemerintah Kota Denpasar, Senin.
Menurut dia, kemampuan menyalurkan modal melampaui modal awal tersebut karena pihaknya menjual obligasi berupa penawaran umum berjangka dan adanya fasilitas serta kerja sama dengan beberapa bank melalui pinjaman komersial.
Untuk jangka waktu lima tahun mendatang, PNM optimistis bisa meningkatkan pelaku UKM di Indonesia yang mendapatkan akses permodalan dari sekitar 240 ribu orang menjadi lebih dari satu juta pelaku UKM di seluruh Tanah Air.
Optimistime itu muncul setelah Komisi VI DPR RI mengusulkan adanya tambahan penyertaan modal negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2015 sebesar Rp1 triliun. "Kami ajukan perencanaan kepada komisi VI DPR RI dalam lima tahun ke depan akan meningkatkan penyaluran modal sebesar RP58 triliun mulai tahun 2016," katanya.
Ia menjelaskan bahwa penyertaan modal negara itu diperkirakan baru cair sekitar akhir tahun 2015 sehingga baru efektif digunakan awal tahun 2016. Meski demikian, Arief mengaku bahwa meskipun tanpa penambahan modal negara pihaknya telah memiliki ancang-ancang untuk menumbuhkan penyaluran modal sebesar 25 persen.
Sementara itu anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi dan BUMN itu menyatakan bahwa, usulan penambahan modal negara sebesar Rp1 triliun tersebut berangkat dari sulitnya pelaku UKM di Tanah Air mendapatkan akses permodalan. Sedangkan kondisi dunia usaha di Tanah Air masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia yang sudah meningkat.
Demer lebih lanjut menjelaskan bahwa BUMN tersebut diharapkan menjadi jembatan bagi pelaku usaha UKM yang mengalami hambatan permodalan untuk mendapatkan akses finansial sebagai jawaban di tengah persyaratan pada bank dan tingginya bunga bank untuk permodalan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015