Denpasar (Antara Bali) - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Bali Wayan Gunawan mengatakan pihaknya mulai mendatangi Pemerintah kabupaten dan kota di Bali untuk menelusuri aset-aset milik pemerintah provinsi.
"Kami secara terjadwal mendatangi pemerintah kabupaten dan kota di Bali guna mengecek keberadaan aset provinsi tersebut," katanya di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan pendataan di Kabupaten Badung pada Selasa (31/3). Saat itu pihaknya bertemu dengan Biro Aset Pemkab Badung guna menindaklanjuti keberadaan aset tersebut.
"Kami perlu mengetahui status aset-aset tersebut. Bagaimana mengelola manajemen aset Pemkab Badung dan pola kerjasamanya, apakah pinjam pakai, disewa atau dihibah. Dari aspek hukum dan administratif apakah sudah terpenuhi. Kami harus mendapat data yang lengkap soal aset-aset itu," kata Gunawan.
Sedangkan anggota Pansus Aset DPRD Bali Ketut Tama Tenaya mengingatkan, Pemkab Badung bahwa persoalan aset menjadi salah satu catatan kritis yang memengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Bali.
Karena itu, kata Tama Tenaya, meminta Pemkab Badung untuk mendata dengan serius semua aset-aset yang ada.
"Hibah tanah pemprov di Badung menjadi catatan BPK. Pengelolaan aset-aset itu mempengaruhi opini BPK (terhadap laporan keuangan) Pemprov Bali dan Badung," katanya.
Ia menyoroti keberadaan aset yang tidak didata dengan baik, di antaranya banyak aset pemprov Bali di Badung yang belum teridentifikasi. Menurut dia, antara dokumen dan keberadaan secara fisik aset tersebut harus valid.
"Berikan informasi jika ada aset pemprov di Badung yang belum teridentifikasi. Informasi itu yang ingin kita dapat," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami secara terjadwal mendatangi pemerintah kabupaten dan kota di Bali guna mengecek keberadaan aset provinsi tersebut," katanya di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan pendataan di Kabupaten Badung pada Selasa (31/3). Saat itu pihaknya bertemu dengan Biro Aset Pemkab Badung guna menindaklanjuti keberadaan aset tersebut.
"Kami perlu mengetahui status aset-aset tersebut. Bagaimana mengelola manajemen aset Pemkab Badung dan pola kerjasamanya, apakah pinjam pakai, disewa atau dihibah. Dari aspek hukum dan administratif apakah sudah terpenuhi. Kami harus mendapat data yang lengkap soal aset-aset itu," kata Gunawan.
Sedangkan anggota Pansus Aset DPRD Bali Ketut Tama Tenaya mengingatkan, Pemkab Badung bahwa persoalan aset menjadi salah satu catatan kritis yang memengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Bali.
Karena itu, kata Tama Tenaya, meminta Pemkab Badung untuk mendata dengan serius semua aset-aset yang ada.
"Hibah tanah pemprov di Badung menjadi catatan BPK. Pengelolaan aset-aset itu mempengaruhi opini BPK (terhadap laporan keuangan) Pemprov Bali dan Badung," katanya.
Ia menyoroti keberadaan aset yang tidak didata dengan baik, di antaranya banyak aset pemprov Bali di Badung yang belum teridentifikasi. Menurut dia, antara dokumen dan keberadaan secara fisik aset tersebut harus valid.
"Berikan informasi jika ada aset pemprov di Badung yang belum teridentifikasi. Informasi itu yang ingin kita dapat," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015