Bangli (Antara Bali) - Rencana Bupati Bangli I Made Gianyar yang akan melakukan tes kemampuan kepada calon pejabat eselon II dipertanyakan oleh salah seorang wakil ketua dewan.
"Saya tidak setuju dengan pola-pola yang akan dilakukan bupati dalam pengisian jabatan yang mana dilakukan melalaui sebuah tes kemampuan," kata Wakil Ketua DPRD Bangli I Made Sudiasa di Bangli, Jumat.
Ia mengatakan, tidak menjadi jaminan jika seorang pejabat yang pintar akan mampu bekerja dengan baik.
"Kalau orangnya pintar tentu bukan menjadi kepala dinas atau kepala bagian, tapi lebih tepat menjadi dosen atau peneliti," kata politisi dari Partai Demokrat itu.
Sekalipun pejabat itu pintar, kata dia, namun tidak memiliki basis menjadi pemimpin dan juga tidak memiliki lobi yang kuat serta kemampuan memimpin bawahannya, maka apapun program yang dicanangkan tidak akan dapat berjalan.
Menurut dia, kalau tes itu dilakukan, terus yang lolos pejabat yang tidak berasal dari Kabupaten Bangli, hal ini harus dipertanyakan.
"Karena kalau pejabat dari luar Kabupaten Bangli tidak mungkin mengerti tentang Bangli. Inilah resiko kalau tes itu dilakukan," katanya.
Ia mengaku, pada masa kepemimpinan Bupati Bangli I Nengah Arnawa sebelumnya, banyak sekali ditemukan pejabat yang mengisi jabatannya tidak sesuai dengan disiplin ilmunya.
Ia mencontohkan seorang dokter ditugaskan pada lembaga nonkesehatan, yakni dr IGP Swariga yang ditugaskan sebagai pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bangli.
Menurut dia, masih banyak pejabat lain yang menempati posisi tak sesuai bidangnya. "Hal ini memunculkan dugaan bahwa dalam proses perekrutan atau pengisian jabatan lebih mengedepankan rasa suka tidak suka dari bupati," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010
"Saya tidak setuju dengan pola-pola yang akan dilakukan bupati dalam pengisian jabatan yang mana dilakukan melalaui sebuah tes kemampuan," kata Wakil Ketua DPRD Bangli I Made Sudiasa di Bangli, Jumat.
Ia mengatakan, tidak menjadi jaminan jika seorang pejabat yang pintar akan mampu bekerja dengan baik.
"Kalau orangnya pintar tentu bukan menjadi kepala dinas atau kepala bagian, tapi lebih tepat menjadi dosen atau peneliti," kata politisi dari Partai Demokrat itu.
Sekalipun pejabat itu pintar, kata dia, namun tidak memiliki basis menjadi pemimpin dan juga tidak memiliki lobi yang kuat serta kemampuan memimpin bawahannya, maka apapun program yang dicanangkan tidak akan dapat berjalan.
Menurut dia, kalau tes itu dilakukan, terus yang lolos pejabat yang tidak berasal dari Kabupaten Bangli, hal ini harus dipertanyakan.
"Karena kalau pejabat dari luar Kabupaten Bangli tidak mungkin mengerti tentang Bangli. Inilah resiko kalau tes itu dilakukan," katanya.
Ia mengaku, pada masa kepemimpinan Bupati Bangli I Nengah Arnawa sebelumnya, banyak sekali ditemukan pejabat yang mengisi jabatannya tidak sesuai dengan disiplin ilmunya.
Ia mencontohkan seorang dokter ditugaskan pada lembaga nonkesehatan, yakni dr IGP Swariga yang ditugaskan sebagai pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bangli.
Menurut dia, masih banyak pejabat lain yang menempati posisi tak sesuai bidangnya. "Hal ini memunculkan dugaan bahwa dalam proses perekrutan atau pengisian jabatan lebih mengedepankan rasa suka tidak suka dari bupati," ujarnya. (*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010