Negara (Antara Bali) - Pimpinan DPRD Jembrana mengeluhkan pengelola Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, yang kurang berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pembangunan.
"Selama ini PPN kurang koordinasi dengan kami, padahal aset pemerintah pusat ini berada di wilayah Jembrana. Seharusnya ada koordinasi dalam pengembangan, pembangunan maupun perawatan, agar selaras dengan program Pemkab Jembrana," kata Ketua DPRD Jembrana Ketut Sugiasa, saat bertemu pimpinan PPN Pengambengan, Selasa.
Menurutnya, akibat kurangnya koordinasi tersebut, beberapa aset Pemkab Jembrana di areal pelabuhan menjadi mubazir, seperti pabrik es dan lain-lain.
Ia mengatakan, dalam mengerjakan proyek, PPN Pengambengan harus memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, khususnya nelayan, termasuk dampak terhadap lingkungan.
"Pelabuhan ini dibangun kan salah satunya untuk menyejahterakan masyarakat Jembrana. Jadi jangan lupakan kepentingan masyarakat sini, termasuk Pemkab," ujarnya.
Ia juga menyoroti aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yang tidak bisa menampung seluruh hasil tangkap, sehingga banyak nelayan yang menjual ikan ke pabrik, tidak lewat tempat tersebut.
Menurutnya, meskipun mereka tetap membayar retribusi, tapi tanpa melewati TPI rawan terjadi kebocoran, padahal retribusi penimbangan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami minta areal TPI diperluas, sehingga saat hasil tangkap banyak seperti sekarang, bisa menampung seluruh ikan," katanya.
Selain itu, Sugiasa yang datang bersama Wakil Ketua DPRD Kade Darma Susila juga minta, perencanaan pengembangan pelabuhan memperhatikan akses jalan untuk aset Pemkab yang ada.
Kepala PPN Pengambengan Suprapto mengatakan, dirinya hanya meneruskan pengembangan maupun pembangunan yang sudah terencana sebelumnya, namun sepakat untuk lebih sering melakukan koordinasi dengan Pemkab Jembrana.
"Saya tidak banyak tahu soal pembangunan awal pelabuhan ini. Tapi kami akan koordinasi dengan Pemkab, termasuk untuk perluasan TPI," katanya.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Selama ini PPN kurang koordinasi dengan kami, padahal aset pemerintah pusat ini berada di wilayah Jembrana. Seharusnya ada koordinasi dalam pengembangan, pembangunan maupun perawatan, agar selaras dengan program Pemkab Jembrana," kata Ketua DPRD Jembrana Ketut Sugiasa, saat bertemu pimpinan PPN Pengambengan, Selasa.
Menurutnya, akibat kurangnya koordinasi tersebut, beberapa aset Pemkab Jembrana di areal pelabuhan menjadi mubazir, seperti pabrik es dan lain-lain.
Ia mengatakan, dalam mengerjakan proyek, PPN Pengambengan harus memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, khususnya nelayan, termasuk dampak terhadap lingkungan.
"Pelabuhan ini dibangun kan salah satunya untuk menyejahterakan masyarakat Jembrana. Jadi jangan lupakan kepentingan masyarakat sini, termasuk Pemkab," ujarnya.
Ia juga menyoroti aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yang tidak bisa menampung seluruh hasil tangkap, sehingga banyak nelayan yang menjual ikan ke pabrik, tidak lewat tempat tersebut.
Menurutnya, meskipun mereka tetap membayar retribusi, tapi tanpa melewati TPI rawan terjadi kebocoran, padahal retribusi penimbangan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami minta areal TPI diperluas, sehingga saat hasil tangkap banyak seperti sekarang, bisa menampung seluruh ikan," katanya.
Selain itu, Sugiasa yang datang bersama Wakil Ketua DPRD Kade Darma Susila juga minta, perencanaan pengembangan pelabuhan memperhatikan akses jalan untuk aset Pemkab yang ada.
Kepala PPN Pengambengan Suprapto mengatakan, dirinya hanya meneruskan pengembangan maupun pembangunan yang sudah terencana sebelumnya, namun sepakat untuk lebih sering melakukan koordinasi dengan Pemkab Jembrana.
"Saya tidak banyak tahu soal pembangunan awal pelabuhan ini. Tapi kami akan koordinasi dengan Pemkab, termasuk untuk perluasan TPI," katanya.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015