Denpasar (Antara Bali) - Kubu pendukung Ketua Umum Agung Laksono menawarkan posisi strategis kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Bali, Ketut Sudikerta dalam kepengurusan partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Sebenarnya kalau Sudikerta mau saya sudah menawarkan banyak posisi strategis yang bisa dia ambil karena dia kader yang sangat potensial," kata Pelaksana Tugas (Plt) DPD I Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih di Denpasar, Minggu.
Namun, pihaknya sampai saat ini masih menyayangkan sikap Sudikerta yang tetap mati-matian membela kubu Aburizal Bakrie. "Kubu Aburizal itu sudah jelas-jelas telah melakukan berbagai pelanggaran pada Musyawarah Nasional Golkar di Bali," ucap Sumarjaya Linggih.
Menurut dia, proses hukum yang telah berlangsung sebelumnya sesuai aturan dan keputusan dari Mahkamah Partai sudah final dan mengikat.
Saat ini Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly telah mengakui kepengurusan DPP Partai Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.
Menurut Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011, putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat. Dan dasar tersebut yang menjadi landasan Menkumham untuk mengakui kepengurusan Golkar versi Munas Ancol. (ADT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Sebenarnya kalau Sudikerta mau saya sudah menawarkan banyak posisi strategis yang bisa dia ambil karena dia kader yang sangat potensial," kata Pelaksana Tugas (Plt) DPD I Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih di Denpasar, Minggu.
Namun, pihaknya sampai saat ini masih menyayangkan sikap Sudikerta yang tetap mati-matian membela kubu Aburizal Bakrie. "Kubu Aburizal itu sudah jelas-jelas telah melakukan berbagai pelanggaran pada Musyawarah Nasional Golkar di Bali," ucap Sumarjaya Linggih.
Menurut dia, proses hukum yang telah berlangsung sebelumnya sesuai aturan dan keputusan dari Mahkamah Partai sudah final dan mengikat.
Saat ini Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly telah mengakui kepengurusan DPP Partai Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.
Menurut Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011, putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat. Dan dasar tersebut yang menjadi landasan Menkumham untuk mengakui kepengurusan Golkar versi Munas Ancol. (ADT)
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015