Denpasar (Antara Bali) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, kota dan provinsi seluruh Indonesia menyangkut penyuluhan bidang kelautan dan perikanan.
"Di seluruh daerah di Indonesia hingga kini baru terdapat 13.265 penyuluh perikanan terdiri atas 3.206 penyuluh PNS, 1.212 Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), 8.527 penyuluh swadaya, 204 PPB daerah, 40 penyuluh swasta, dan 76 penyuluh honorer," kata Suseno Sukoyono dalam siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterima Antara di Denpasar, Jumat.
Suseno Sukoyono mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada kunjungan kerja Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dalam rangka Akselerasi Sertifikasi Kompetensi Masyarakat Kelautan dan Perikanan, di Balai Pendidikan dan Pelatihan (BPPP) Banyuwangi, Jawa Timur.
Ia mengatakan, para penyuluh tersebut bertugas mendampingi dan membimbing pelaku utama kelautan dan perikanan yakni para nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, serta petambak garam.
Para penyuluh tersebut juga bertugas mencatat data dan permasalahan di lapangan untuk ditindaklanjuti, serta sebagai konsultan keuangan mitra bank.
Sertifikasi kompetensi penyuluh perikanan memiliki sasaran 1.706 penyuluh PNS pada 2014-2015, yang terdiri dari fasilitator, supervisor, advisor, dan dasar.
Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 403 Tahun 2014 tentang Penetapan SKKNI Bidang Penyuluh Perikanan.
Suseno menambahkan, BPSDM KP terus berupaya meningkatkan kinerja dan tingkat capaian kinerja. Misalnya di bidang pendidikan, telah dilakukan pengembangan kelembagaan tiga Akademi Perikanan menjadi Poltek KP.
Selain itu meningkatkan pengembangan 10 Poltek KP di berbagai wilayah. Di bidang pelatihan pengembangan techno park dan muatan kelautan menjadi bagian dalam kegiatan pelatihan melalui terbitnya SK-3 Pengelolaan Konservasi Perairan pertama di dunia yang dilanjutkan dengan sertifikasi perencana koservasi.
Hal itu sebagai upaya menyiapkan SDM pengelola kawasan konservasi laut untuk mendukung pencapaian 20 juta hektare kawasan konservasi laut pada 2020. Melalui kegiatan penyuluhan juga telah menunjukkan keberhasilan perubahan kelas dan pendapatan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha hasil pendampingan penyuluh perikanan, ujar Susesna. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Di seluruh daerah di Indonesia hingga kini baru terdapat 13.265 penyuluh perikanan terdiri atas 3.206 penyuluh PNS, 1.212 Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), 8.527 penyuluh swadaya, 204 PPB daerah, 40 penyuluh swasta, dan 76 penyuluh honorer," kata Suseno Sukoyono dalam siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterima Antara di Denpasar, Jumat.
Suseno Sukoyono mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada kunjungan kerja Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dalam rangka Akselerasi Sertifikasi Kompetensi Masyarakat Kelautan dan Perikanan, di Balai Pendidikan dan Pelatihan (BPPP) Banyuwangi, Jawa Timur.
Ia mengatakan, para penyuluh tersebut bertugas mendampingi dan membimbing pelaku utama kelautan dan perikanan yakni para nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, serta petambak garam.
Para penyuluh tersebut juga bertugas mencatat data dan permasalahan di lapangan untuk ditindaklanjuti, serta sebagai konsultan keuangan mitra bank.
Sertifikasi kompetensi penyuluh perikanan memiliki sasaran 1.706 penyuluh PNS pada 2014-2015, yang terdiri dari fasilitator, supervisor, advisor, dan dasar.
Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 403 Tahun 2014 tentang Penetapan SKKNI Bidang Penyuluh Perikanan.
Suseno menambahkan, BPSDM KP terus berupaya meningkatkan kinerja dan tingkat capaian kinerja. Misalnya di bidang pendidikan, telah dilakukan pengembangan kelembagaan tiga Akademi Perikanan menjadi Poltek KP.
Selain itu meningkatkan pengembangan 10 Poltek KP di berbagai wilayah. Di bidang pelatihan pengembangan techno park dan muatan kelautan menjadi bagian dalam kegiatan pelatihan melalui terbitnya SK-3 Pengelolaan Konservasi Perairan pertama di dunia yang dilanjutkan dengan sertifikasi perencana koservasi.
Hal itu sebagai upaya menyiapkan SDM pengelola kawasan konservasi laut untuk mendukung pencapaian 20 juta hektare kawasan konservasi laut pada 2020. Melalui kegiatan penyuluhan juga telah menunjukkan keberhasilan perubahan kelas dan pendapatan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha hasil pendampingan penyuluh perikanan, ujar Susesna. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015