Jakarta (Antara Bali) - Penyebarluasan literasi keuangan yang akan
meningkatkan akses keuangan dalam kehidupan bermasyarakat menjadi jalan
untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang pada 2014 tercatat 0,41, kata
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad.
Pada peluncuran Buku Literasi Keuangan untuk SMP di Jakarta, Senin, ia mengatakan upaya untuk meningkatkan dan menyebarluaskan pemahaman keuangan juga secara perlahan akan mengurangi tingkat ekslusivitas akses keuangan, dan mendorong inklusivitas keuangan pada seluruh masyarakat Indonesia.
"Akses produk dan jasa keuangan ini tidak boleh eksklusif, namun harus inklusif. Jadi tidak ada satu pun keluarga, atau anggota masyarakat yang tdak masuk radar jasa keuangan," ujarnya.
Pemerintah telah menargetkan pengurangan tingkat kesenjangan ekonomi, yang diukur dari indikator "gini ratio" menjadi 0,4 pada 2015. Target kesejahteraan tersebut juga dituangkan dalam Undang-undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.
Muliaman menyadari, upaya untuk mendorong keuangan inklusif, yang pada 2013 baru mencapai 59,7 persen, akan terus menjadi fokus OJK, karena peran akses keuangan, yang dapat berkontribusi untuk pembangunan dan stabilitas perekonomian.
Muliaman menuturkan, seluruh lapisan masyarakat perlu memahami secara menyeluruh kelebihan, dan manfaat, begitu juga dengan kekurangan dari setiap produk dan jasa keuangan. Di kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan, peningkatan literasi keuangan dan akses keuangan, harus dapat menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Pada peluncuran Buku Literasi Keuangan untuk SMP di Jakarta, Senin, ia mengatakan upaya untuk meningkatkan dan menyebarluaskan pemahaman keuangan juga secara perlahan akan mengurangi tingkat ekslusivitas akses keuangan, dan mendorong inklusivitas keuangan pada seluruh masyarakat Indonesia.
"Akses produk dan jasa keuangan ini tidak boleh eksklusif, namun harus inklusif. Jadi tidak ada satu pun keluarga, atau anggota masyarakat yang tdak masuk radar jasa keuangan," ujarnya.
Pemerintah telah menargetkan pengurangan tingkat kesenjangan ekonomi, yang diukur dari indikator "gini ratio" menjadi 0,4 pada 2015. Target kesejahteraan tersebut juga dituangkan dalam Undang-undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.
Muliaman menyadari, upaya untuk mendorong keuangan inklusif, yang pada 2013 baru mencapai 59,7 persen, akan terus menjadi fokus OJK, karena peran akses keuangan, yang dapat berkontribusi untuk pembangunan dan stabilitas perekonomian.
Muliaman menuturkan, seluruh lapisan masyarakat perlu memahami secara menyeluruh kelebihan, dan manfaat, begitu juga dengan kekurangan dari setiap produk dan jasa keuangan. Di kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan, peningkatan literasi keuangan dan akses keuangan, harus dapat menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015