Denpasar (Antara Bali) - Anggota Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana mendesak PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Ngurah Rai untuk lebih berpihak pada perusahaan lokal dalam mengairahkan promosi pariwisata di Pulau Dewata.
"Saya berharap kepada PT Angkasa Pura I memberikan peluang lebih besar kepada sektor swasta lokal, termasuk juga pemasangan baliho di kawasan bandara tersebut," katanya di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan berdasarkan informasi di media massa justru untuk perusahaan pemasangan periklanan di kawasan Bandara Ngurah Rai dalam membuka tender untuk periklanan persyaratannya cukup ketat dan perusahaan yang ikut tender omzetnya harus puluhan miliar rupiah.
"Hal ini jelas akan menguntungkan perusahaan besar (kapital), karena perusahaan lokal dan masih kategori UKM, dipastikan omzetnya belum mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah," katanya. Dengan aturan yang cukup ketat dan harus memiliki omzet puluhan miliar itu, kata dia, pastilah usaha lokal tidak akan bisa masuk dalam tender pengadaan periklanan di kawasan bandara tersebut.
"Jika itu diterapkan maka perusahaan lokal itu akan tersisih dan bangkrut dengan sendirinya. Karena ruang untuk bersaing sudah tertutup. Bagaimana bisa akan bangkit, peluang untuk tender saja sudah kandas," kata politikus asal Kabupaten Bangli itu.
Sementara itu, Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Bali Nengah Tamba mengharapkan ada keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha lokal dan pelaku usaha baru agar jangan sampai peluang usaha di Bali lebih banyak diserobot pengusaha luar dan pengusaha lokal hanya menjadi penonton. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Saya berharap kepada PT Angkasa Pura I memberikan peluang lebih besar kepada sektor swasta lokal, termasuk juga pemasangan baliho di kawasan bandara tersebut," katanya di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan berdasarkan informasi di media massa justru untuk perusahaan pemasangan periklanan di kawasan Bandara Ngurah Rai dalam membuka tender untuk periklanan persyaratannya cukup ketat dan perusahaan yang ikut tender omzetnya harus puluhan miliar rupiah.
"Hal ini jelas akan menguntungkan perusahaan besar (kapital), karena perusahaan lokal dan masih kategori UKM, dipastikan omzetnya belum mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah," katanya. Dengan aturan yang cukup ketat dan harus memiliki omzet puluhan miliar itu, kata dia, pastilah usaha lokal tidak akan bisa masuk dalam tender pengadaan periklanan di kawasan bandara tersebut.
"Jika itu diterapkan maka perusahaan lokal itu akan tersisih dan bangkrut dengan sendirinya. Karena ruang untuk bersaing sudah tertutup. Bagaimana bisa akan bangkit, peluang untuk tender saja sudah kandas," kata politikus asal Kabupaten Bangli itu.
Sementara itu, Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Bali Nengah Tamba mengharapkan ada keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha lokal dan pelaku usaha baru agar jangan sampai peluang usaha di Bali lebih banyak diserobot pengusaha luar dan pengusaha lokal hanya menjadi penonton. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015