Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPRD Bali mengharapkan pembangunan jalan pintas (shortcut) dari Denpasar ke Singaraja dapat direalisasikan dalam upaya memperlancar lalu lintas.
"Kami berharap jalan pintas yang menghubungkan Kota Denpasar-Singaraja (Kabupaten Buleleng) dilakukan kajian secepatnya, sehingga kelancaran lalu lintas nantinya akan mempercepat perekonomian masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry saat rapat dengan Kadis Pekerjaan Umum dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII, di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan sejumlah pembangunan di Bali perlu ditingkatkan dalam upaya menunjang sektor pariwisata dan pemerataan pembangunan di segala bidang.
"Saat ini masyarakat di Bali bagian utara atau di Kabupaten Buleleng masih merasakan ketimpangan pembangunan, karena itu perlu sarana penunjang infrastruktur yang memadai, sehingga pembangunan di Pulau Dewata bisa merata," katanya.
Katua Komisi III DPRD Bali Nengah Tamba menambahkan pembangunan di semua bidang harus secara bertahap dibangun, temasuk juga pembangunan jalan yang menghubungkan Gilimanuk (Jembrana) hingga ke Padangbai (Karangasem).
"Selama ini kendaraan dari Gilimanuk yang mengangkut material dan kebutuhan konsumsi di Nusa Tenggara Barat masuk melewati Denpasar, akibatnya truk tersebut menambah kemacetan lalu lintas," ujarnya.
Menurut dia, yang perlu dipikirkan dalam waktu dekat adalah jalan bebas hambatan (bypass) dari Mengwi, Kabupaten Badung menuju Sakah, Kabupaten Gianyar. Karena jalur tersebut dianggap akan mampu memecah kemacetan kendaraan truk menuju Karangasem.
"Jika terwujud jalan tersebut tentu akan mampu mengurai kemacetan arah dari Gilimanuk ke Padangbai, karena tidak melewati perkotaan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nyoman Astawa Riadi mengatakan pemerintah provinsi dan BPJN Wilayah VIII sudah memikirkan tentang masalah jalan yang menjadi penyebab kekroditan lalu lintas tersebut.
"Kami sudah merencanakan untuk mengatasi pemecahan masalah seperti itu, karena pembangunan pembuatan jalan tidak bisa dengan mudah, karena memerlukan anggaran biaya cukup besar. Karena itu dalam pertemuan ini juga menjadi masukan kepada BPJN untuk diteruskan ke Kementerian PU di Jakarta," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami berharap jalan pintas yang menghubungkan Kota Denpasar-Singaraja (Kabupaten Buleleng) dilakukan kajian secepatnya, sehingga kelancaran lalu lintas nantinya akan mempercepat perekonomian masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry saat rapat dengan Kadis Pekerjaan Umum dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII, di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan sejumlah pembangunan di Bali perlu ditingkatkan dalam upaya menunjang sektor pariwisata dan pemerataan pembangunan di segala bidang.
"Saat ini masyarakat di Bali bagian utara atau di Kabupaten Buleleng masih merasakan ketimpangan pembangunan, karena itu perlu sarana penunjang infrastruktur yang memadai, sehingga pembangunan di Pulau Dewata bisa merata," katanya.
Katua Komisi III DPRD Bali Nengah Tamba menambahkan pembangunan di semua bidang harus secara bertahap dibangun, temasuk juga pembangunan jalan yang menghubungkan Gilimanuk (Jembrana) hingga ke Padangbai (Karangasem).
"Selama ini kendaraan dari Gilimanuk yang mengangkut material dan kebutuhan konsumsi di Nusa Tenggara Barat masuk melewati Denpasar, akibatnya truk tersebut menambah kemacetan lalu lintas," ujarnya.
Menurut dia, yang perlu dipikirkan dalam waktu dekat adalah jalan bebas hambatan (bypass) dari Mengwi, Kabupaten Badung menuju Sakah, Kabupaten Gianyar. Karena jalur tersebut dianggap akan mampu memecah kemacetan kendaraan truk menuju Karangasem.
"Jika terwujud jalan tersebut tentu akan mampu mengurai kemacetan arah dari Gilimanuk ke Padangbai, karena tidak melewati perkotaan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Nyoman Astawa Riadi mengatakan pemerintah provinsi dan BPJN Wilayah VIII sudah memikirkan tentang masalah jalan yang menjadi penyebab kekroditan lalu lintas tersebut.
"Kami sudah merencanakan untuk mengatasi pemecahan masalah seperti itu, karena pembangunan pembuatan jalan tidak bisa dengan mudah, karena memerlukan anggaran biaya cukup besar. Karena itu dalam pertemuan ini juga menjadi masukan kepada BPJN untuk diteruskan ke Kementerian PU di Jakarta," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015