Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meminta pemerintah kabupaten/kota di daerah itu untuk mendukung dan membantu Badan Pusat Statistik dalam melakukan validasi data kemiskinan yang akan dilaksanakan pada Januari-Februari 2015.
"Lewat pemuktahiran dan validasi data kemiskinan itu nantinya diharapkan akan ada data yang akurat untuk menyasar masyarakat miskin dengan berbagai program yang ada di masing-masing satuan kerja perangkat daerah," katanya di sela-sela Rakor Program Penanggulangan Kemiskinan, di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, salah satu permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan selama ini karena adanya perbedaan data kemiskinan yang dimiliki antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, bahkan dengan Badan Pusat Statistik. Di samping mulai dari definisi kemiskinan saja sudah berbeda-beda.
Padahal, ucap Sudikerta, kalau kemiskinan dibiarkan dapat berdampak serius terhadap peningkatan jumlah pengangguran, kecemburuan sosial, hingga tingkat kriminalitas.
"Oleh karena itu, sangat diperlukan sinkronisasi dalam program-program penanggulangan kemiskinan dan itu dimulai dari pembenahan data," ucapnya.
Pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait dalam kegiatan validasi yang bertajuk Basis Data Terpadu 2015 itu sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat.
Angka kemiskinan di Bali sendiri, kata Sudikerta, juga naik turun. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, pada Maret 2014 angka kemiskinan mencapai 4,53 persen atau naik dibandingkan dengan periode September 2013 sebesar 4,49 persen.
Sementara itu Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana mengatakan memang sudah sangat diperlukan adanya data tunggal terkait angka kemiskinan sehingga tidak membingungkan dalam penyasaran program.
"Jika data tunggal sudah terwujud, harus dibarengi dengan pembuatan peraturan gubernur, maupun peraturan bupati sehingga siapapun yang memanfaatkan data tetap sama," ujar Lihadnyana.
Pada kesempatan rapat itu juga dibahas hasil kajian terhadap pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara yang merupakan program unggulan Pemprov Bali yang diluncurkan sejak 2012. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Lewat pemuktahiran dan validasi data kemiskinan itu nantinya diharapkan akan ada data yang akurat untuk menyasar masyarakat miskin dengan berbagai program yang ada di masing-masing satuan kerja perangkat daerah," katanya di sela-sela Rakor Program Penanggulangan Kemiskinan, di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, salah satu permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan selama ini karena adanya perbedaan data kemiskinan yang dimiliki antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, bahkan dengan Badan Pusat Statistik. Di samping mulai dari definisi kemiskinan saja sudah berbeda-beda.
Padahal, ucap Sudikerta, kalau kemiskinan dibiarkan dapat berdampak serius terhadap peningkatan jumlah pengangguran, kecemburuan sosial, hingga tingkat kriminalitas.
"Oleh karena itu, sangat diperlukan sinkronisasi dalam program-program penanggulangan kemiskinan dan itu dimulai dari pembenahan data," ucapnya.
Pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait dalam kegiatan validasi yang bertajuk Basis Data Terpadu 2015 itu sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat.
Angka kemiskinan di Bali sendiri, kata Sudikerta, juga naik turun. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, pada Maret 2014 angka kemiskinan mencapai 4,53 persen atau naik dibandingkan dengan periode September 2013 sebesar 4,49 persen.
Sementara itu Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana mengatakan memang sudah sangat diperlukan adanya data tunggal terkait angka kemiskinan sehingga tidak membingungkan dalam penyasaran program.
"Jika data tunggal sudah terwujud, harus dibarengi dengan pembuatan peraturan gubernur, maupun peraturan bupati sehingga siapapun yang memanfaatkan data tetap sama," ujar Lihadnyana.
Pada kesempatan rapat itu juga dibahas hasil kajian terhadap pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara yang merupakan program unggulan Pemprov Bali yang diluncurkan sejak 2012. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014