Negara (Antara Bali) - Kantor desa senilai Rp1 miliar diresmikan Bupati Jembrana, I Putu Artha, yang berpesan pelayanan terhadap masyarakat harus ditingkatkan.
"Dengan kantor yang baru dan lebih nyaman, seharusnya pelayanan kepada masyarakat lebih ditingkatkan. Jangan kantornya baru, tapi masyarakat mengeluhkan pelayanan dari aparat desa," katanya saat meresmikan Kantor Desa Melaya yang dibangun dengan biaya Rp1 miliar tersebut, Jumat (12/12) sore.
Ia mengatakan, paradigma pelayanan birokrasi pemerintahan saat ini sudah berubah, yaitu sebagai pelayan masyarakat bukan sebaliknya minta dilayani.
Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, ia minta, perbekel atau kepala desa beserta bawahannya siap setiap saat memberikan pelayanan.
"Bekerja di desa jangan berpatokan pada jam kerja, jika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan mendesak, harus dilayani," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, Pemkab Jembrana berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas kantor di desa-desa, agar bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.
Menurutnya, setelah seluruh kantor desa diperbaiki maupun dibangun ulang, pihaknya akan melakukan hal serupa terhadap kantor kepala dusun.
Kantor Desa Melaya di Kecamatan Melaya ini terdiri dari dua lantai, dilengkapi dengan ruangan pertemuan yang cukup besar, sehingga Artha melarang desa untuk melakukan rapat di luar.
"Kalau rapat atau pertemuan dengan warga, lakukan di ruangan ini karena cukup representatif. Apalagi pemerintah pusat melarang ada pertemuan di hotel yang membutuhkan biaya," katanya.
Perbekel atau Kepala Desa Melaya, Made Mara mengatakan, biaya pembangunan kantornya tersebut berasal dari APBD Jembrana, anggaran desa serta donatur yang dikerjakan bertahap sejak tahun 2008.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Dengan kantor yang baru dan lebih nyaman, seharusnya pelayanan kepada masyarakat lebih ditingkatkan. Jangan kantornya baru, tapi masyarakat mengeluhkan pelayanan dari aparat desa," katanya saat meresmikan Kantor Desa Melaya yang dibangun dengan biaya Rp1 miliar tersebut, Jumat (12/12) sore.
Ia mengatakan, paradigma pelayanan birokrasi pemerintahan saat ini sudah berubah, yaitu sebagai pelayan masyarakat bukan sebaliknya minta dilayani.
Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, ia minta, perbekel atau kepala desa beserta bawahannya siap setiap saat memberikan pelayanan.
"Bekerja di desa jangan berpatokan pada jam kerja, jika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan mendesak, harus dilayani," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, Pemkab Jembrana berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas kantor di desa-desa, agar bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.
Menurutnya, setelah seluruh kantor desa diperbaiki maupun dibangun ulang, pihaknya akan melakukan hal serupa terhadap kantor kepala dusun.
Kantor Desa Melaya di Kecamatan Melaya ini terdiri dari dua lantai, dilengkapi dengan ruangan pertemuan yang cukup besar, sehingga Artha melarang desa untuk melakukan rapat di luar.
"Kalau rapat atau pertemuan dengan warga, lakukan di ruangan ini karena cukup representatif. Apalagi pemerintah pusat melarang ada pertemuan di hotel yang membutuhkan biaya," katanya.
Perbekel atau Kepala Desa Melaya, Made Mara mengatakan, biaya pembangunan kantornya tersebut berasal dari APBD Jembrana, anggaran desa serta donatur yang dikerjakan bertahap sejak tahun 2008.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014