Nusa Dua (Antara Bali) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengharapkan semua kader dan pengurus partai tetap solid dalam memperjuangkan misi dan visi parpol.
"Sebagai partai politik yang besar harus mampu menjaga soliditas antarpengurus dan kader dalam memperjuangkan visi dan misi parpol ke depan," kata Aburizal pada Pembukaan Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Minggu malam.
Ia mengatakan memang saat ini dinamika politik terus berkembang, namun demikian dalam membesarkan partai harus mampu menjaga soliditas dan persatuan untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat.
"Partai Golkar selalu menerima perbedaan pendapat dan mengedepankan sikap kekeluargaan dalam memecahkan suatu permasalahan," katanya dihadapan ribuan kader Partai Golkar se-Indonesia.
Aburizal mengatakan belakangan ini sempat ada perbedaan di antara pengurus dan kader partai. Bahkan ada upaya mengingkari hasil dari rapat kerja nasional (Rakernas) di Yogyakarta baru-baru ini.
"Dalam hasil Rakernas tersebut salah satu rekomendasi adalah melaksanakan Munas. Itu pun sudah kesepakatan bersama untuk menggelar Munas pada bulan ini," ucapnya.
Namun belakangan ini, kata dia, berkembang beberapa pentolan pengurus parpol ini menunda atau mengingkari hasil Rakernas tersebut dengan melakukan penundaan pelaksanaan Munas hingga 2015.
"Namun saya berpendapat pelaksanaan Munas ini harus dilaksanakan bulan ini. Pelaksanaan Munas ini adalah hasil dari Rakernas yang memutuskan pelaksanaannya digelar hari ini (30 November)," katanya.
Bahkan ada merasa tidak setuju, kata dia, pelaksanaan Munas bulan ini. Dengan kondisi seperti itu mereka melakukan rapat dan membuat Presidium Penyelamat Partai Golkar oleh Agung Laksono. Namun semua itu apa yang dilakukan adalah tidak sah berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Apa yang dlakukan kawan-kawan sebagai bentuk ketidaksetujuan digelar Munas kali ini mereka membuat presidium. Namun semua itu adalah ilegal, dan itu sebagai bentuk tekanan agar Munas tersebut ditunda hingga tahun depan," ujarnya.
Aburizal lebih lanjut mengatakan terkait adanya gerakan tidak setuju digelar Munas tersebut, pihaknya bertekad pelaksanaan Munas harus berdasarkan sesuai dengan keputusan, yakni pelaksanaanya pada 30 November.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus partai di provinsi, kabupaten dan kota bisa berpikir jernih dan tidak ikut-ikutan menyatakan dan mengakui keberadaan presidium penyelamatan partai tersebut, padahal sejatinya itu adalah ilegal," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Bali Ketut Sudikerta mengapresiasi kegiatan Munas di Pulau Dewata, walau persiapannya cukup singkat.
"Saya mohon maaf kepada peserta Munas bila ada kurang berkenan di hati dan tidak sesuai dengan harapnya. Saya sudah berupaya mempersiapkan dengan maksimal dalam waktu sepekan. Syukurlah perwakilan DPD II, DPD I semua bisa hadir mengikuti hajatan politik lima tahunan ini." (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Sebagai partai politik yang besar harus mampu menjaga soliditas antarpengurus dan kader dalam memperjuangkan visi dan misi parpol ke depan," kata Aburizal pada Pembukaan Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Minggu malam.
Ia mengatakan memang saat ini dinamika politik terus berkembang, namun demikian dalam membesarkan partai harus mampu menjaga soliditas dan persatuan untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat.
"Partai Golkar selalu menerima perbedaan pendapat dan mengedepankan sikap kekeluargaan dalam memecahkan suatu permasalahan," katanya dihadapan ribuan kader Partai Golkar se-Indonesia.
Aburizal mengatakan belakangan ini sempat ada perbedaan di antara pengurus dan kader partai. Bahkan ada upaya mengingkari hasil dari rapat kerja nasional (Rakernas) di Yogyakarta baru-baru ini.
"Dalam hasil Rakernas tersebut salah satu rekomendasi adalah melaksanakan Munas. Itu pun sudah kesepakatan bersama untuk menggelar Munas pada bulan ini," ucapnya.
Namun belakangan ini, kata dia, berkembang beberapa pentolan pengurus parpol ini menunda atau mengingkari hasil Rakernas tersebut dengan melakukan penundaan pelaksanaan Munas hingga 2015.
"Namun saya berpendapat pelaksanaan Munas ini harus dilaksanakan bulan ini. Pelaksanaan Munas ini adalah hasil dari Rakernas yang memutuskan pelaksanaannya digelar hari ini (30 November)," katanya.
Bahkan ada merasa tidak setuju, kata dia, pelaksanaan Munas bulan ini. Dengan kondisi seperti itu mereka melakukan rapat dan membuat Presidium Penyelamat Partai Golkar oleh Agung Laksono. Namun semua itu apa yang dilakukan adalah tidak sah berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Apa yang dlakukan kawan-kawan sebagai bentuk ketidaksetujuan digelar Munas kali ini mereka membuat presidium. Namun semua itu adalah ilegal, dan itu sebagai bentuk tekanan agar Munas tersebut ditunda hingga tahun depan," ujarnya.
Aburizal lebih lanjut mengatakan terkait adanya gerakan tidak setuju digelar Munas tersebut, pihaknya bertekad pelaksanaan Munas harus berdasarkan sesuai dengan keputusan, yakni pelaksanaanya pada 30 November.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus partai di provinsi, kabupaten dan kota bisa berpikir jernih dan tidak ikut-ikutan menyatakan dan mengakui keberadaan presidium penyelamatan partai tersebut, padahal sejatinya itu adalah ilegal," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Bali Ketut Sudikerta mengapresiasi kegiatan Munas di Pulau Dewata, walau persiapannya cukup singkat.
"Saya mohon maaf kepada peserta Munas bila ada kurang berkenan di hati dan tidak sesuai dengan harapnya. Saya sudah berupaya mempersiapkan dengan maksimal dalam waktu sepekan. Syukurlah perwakilan DPD II, DPD I semua bisa hadir mengikuti hajatan politik lima tahunan ini." (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014