Denpasar (Antara Bali) - Fraksi Partai Golkar DPRD Bali berupaya untuk mendapatkan jabatan ketua komisi walau kursi terbanyak dimiliki Fraksi PDIP, yakni 24 kursi dari 55 kursi DPRD.
Untuk itu, Fraksi Partai Golkar menginginkan agar pemilihan ketua-ketua komisi tidak dilakukan melalui voting atau pemungutan suara.
"Kami mendorong penentuan ketua komisi dilakukan secara musyawarah mufakat," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali Wayan Gunawan kepada media di Gedung DPRD, Denpasar, Kamis.
Politikus asal Kintamani, Kabupaten Bangli itu, berharap fraksi-fraksi di DPRD Bali tidak terbelah dalam koalisi seperti yang terjadi di DPR. Pembagian jatah ketua komisi tidak mempertimbangkan pembelahan fraksi-fraksi dalam koalisi pilpres.
"Kami mengacu pada standar kerja di kalangan legislatif. Kita tentukan secara musyawarah mufakat. Koalisi-koalisi itu lain. Tidak ada hubungannya dengan koalisi," ujar Gunawan.
Senada dengan Gunawan, anggota Fraksi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry mengatakan pihaknya akan mendorong pembagian alat kelengkapan dewan, baik ketua komisi, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan (Badan Musyawarah dan Badan Anggaran tidak diperebutkan lagi karena langsung dipimpin Ketua DPRD Bali).
"Pembagian alat kelengkapan Dewan harus ada keadilan," kata Sugawa Korry yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng itu.
Ia mengatakan jika PDIP mempertimbangkan komposisi kekuatan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam penentuan jatah ketua-ketua alat kelengkapan Dewan, maka PDIP seharusnya tidak mengkapling semua lahan ketua-ketua alat kelengkapan Dewan itu karena kekuatan KIH yang dimotori PDIP hanya unggul satu kursi atas Koalisi Merah Putih (KMP)
"Mereka (PDIP dan KIH) 28 kursi, kami (KMP) 27 kursi. Intinya harus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Mereka tidak bisa sapu bersih," ujarnya.
Sugawa Korry lebih lanjut mengatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan PDIP dan partai lainnya dan selama ini komunikasi berjalan dengan baik.
"Hubungan kita sebagai anggota Dewan sudah berjalan dengan baik. Karena itu perlu juga ditunjukkan kepada rakyat bahwa wakil mereka di legislatif cukup harmonis," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Untuk itu, Fraksi Partai Golkar menginginkan agar pemilihan ketua-ketua komisi tidak dilakukan melalui voting atau pemungutan suara.
"Kami mendorong penentuan ketua komisi dilakukan secara musyawarah mufakat," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali Wayan Gunawan kepada media di Gedung DPRD, Denpasar, Kamis.
Politikus asal Kintamani, Kabupaten Bangli itu, berharap fraksi-fraksi di DPRD Bali tidak terbelah dalam koalisi seperti yang terjadi di DPR. Pembagian jatah ketua komisi tidak mempertimbangkan pembelahan fraksi-fraksi dalam koalisi pilpres.
"Kami mengacu pada standar kerja di kalangan legislatif. Kita tentukan secara musyawarah mufakat. Koalisi-koalisi itu lain. Tidak ada hubungannya dengan koalisi," ujar Gunawan.
Senada dengan Gunawan, anggota Fraksi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry mengatakan pihaknya akan mendorong pembagian alat kelengkapan dewan, baik ketua komisi, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan (Badan Musyawarah dan Badan Anggaran tidak diperebutkan lagi karena langsung dipimpin Ketua DPRD Bali).
"Pembagian alat kelengkapan Dewan harus ada keadilan," kata Sugawa Korry yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng itu.
Ia mengatakan jika PDIP mempertimbangkan komposisi kekuatan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam penentuan jatah ketua-ketua alat kelengkapan Dewan, maka PDIP seharusnya tidak mengkapling semua lahan ketua-ketua alat kelengkapan Dewan itu karena kekuatan KIH yang dimotori PDIP hanya unggul satu kursi atas Koalisi Merah Putih (KMP)
"Mereka (PDIP dan KIH) 28 kursi, kami (KMP) 27 kursi. Intinya harus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Mereka tidak bisa sapu bersih," ujarnya.
Sugawa Korry lebih lanjut mengatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan PDIP dan partai lainnya dan selama ini komunikasi berjalan dengan baik.
"Hubungan kita sebagai anggota Dewan sudah berjalan dengan baik. Karena itu perlu juga ditunjukkan kepada rakyat bahwa wakil mereka di legislatif cukup harmonis," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014