Denpasar (Antara Bali) - Fraksi Golkar DPRD Bali mendorong pemerintah provinsi untuk peningkatan dan pemerataan investasi di kabupaten dan kota, karena sampai saat ini pemerataan pembangunan belum seimbang.
"Kami mendorong Gubernur Bali untuk melakukan kajian kembali melahirkan kebijakan regulatif untuk memberikan insentif terhadap investasi jenis dan wilayah tertentu, sehingga investor tertarik menanamkan modalnya di kabupaten," kata juru bicara Fraksi Golkar Nyoman Wirya pada sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali terkait APBD 2015 di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan dengan langkah tersebut diharapkan terwujud pemerataan investasi dan terwujud upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yang didorong oleh faktor investasi.
Menurut dia, kebijakan regulasi tersebut diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah dan hal itu diusulkan agar dialokasikan anggaran untuk melaksanakan kajian akademisi.
"Kami Fraksi Golkar siap mengusulkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah inisiatif dewan apabila mendapatkan dukungan fraksi-fraksi DPRD Bali," katanya.
Mengenai aset daerah, Fraksi Golkar berpandangan bahwa pemanfaatan aset belum dapat dikembangkan menjadi potensi pendapatan yang optimal.
"Karena itu kami mendorong pihak eksekutif untuk mengambil langkah-langkah strategis agar pendapatan dari sektor meningkat," ujarnya.
Sejalan dengan nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Bali tahun Anggaran 2015 dijelaskan bahwa dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah maka salah satu kebijakan umum perubahan pendapatan daerah adalah dengan mengkaji ulang pengenaan kenaikan tarif retribusi daerah.
"Selain itu kami juga menanyakan kepada gubernur berkenaaan dengan menjelaskan mengenai prospektif penyertaan modal Pemprov Bali di Tol Bali Mandara dan penyertaan modal dibidang lainnya," katanya. (WDY)
Fraksi Golkar Dorong Pemerintah Pemerataan Investasi
Senin, 27 Juli 2015 14:05 WIB