Kendari (Antara Bali) - Bidang Analisa Moneter dan Lembaga Keuangan Kebijakan
Fiskal Kementerian Keuangan Feri Irawan mengatakan antara kebijakan
fiskal dan perkembangan ekonomi harus bersinergi.
"Pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan kebijakan fiskal yang tepat diharapkan akan mendorong perubahan teknostruktur, transformasi struktural, dan share economy yang lebih baik," ujar Feri Irawan di Kendari, Senin.
Ia Menambahkan hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas belanja yang memberikan "output, outcome" dan "multiplier effect" yang nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi dan sosial.
Sebab dalam arah kebijakan fiskal di RAPBN tahun 2015, masih akan melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
"Tetapi hal tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi politik terhadap realitas sosial ekonomi di Indonesia, masalah transformasi vertikal, solusi terhadap sistem dan kelembagaan ekonomi yang inklusif, serta pemanfaatan jejaring supply chain global,"ujarnya.
Hal itu dapat diantisipasi dengan menerapkan kebijakan yang tepat oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi.
Menurutnya wujud dari kebijakan fiskal harus sejalan dengan visinya yakni alokasi sumber daya nasional yang evisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
Kebijakan fiskal dititik beratkan pada pembagian keuangan, pembagian sumber daya yang jelas, belanja yang berkualitas dan alternatif pembiayaan yang evisien dan penuh kehati-hatian.
Hal itu ditujukan untuk menciptakan penguatan terhadap pengawasan dan evaluasi dari pemerintah pusat dan daerah.
Sehingga dapat menggambarkan prespektif ekonomi yang nyata bagi pemerintah dan masyarakat sebagai penerima layanan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan kebijakan fiskal yang tepat diharapkan akan mendorong perubahan teknostruktur, transformasi struktural, dan share economy yang lebih baik," ujar Feri Irawan di Kendari, Senin.
Ia Menambahkan hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas belanja yang memberikan "output, outcome" dan "multiplier effect" yang nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi dan sosial.
Sebab dalam arah kebijakan fiskal di RAPBN tahun 2015, masih akan melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
"Tetapi hal tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi politik terhadap realitas sosial ekonomi di Indonesia, masalah transformasi vertikal, solusi terhadap sistem dan kelembagaan ekonomi yang inklusif, serta pemanfaatan jejaring supply chain global,"ujarnya.
Hal itu dapat diantisipasi dengan menerapkan kebijakan yang tepat oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi.
Menurutnya wujud dari kebijakan fiskal harus sejalan dengan visinya yakni alokasi sumber daya nasional yang evisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
Kebijakan fiskal dititik beratkan pada pembagian keuangan, pembagian sumber daya yang jelas, belanja yang berkualitas dan alternatif pembiayaan yang evisien dan penuh kehati-hatian.
Hal itu ditujukan untuk menciptakan penguatan terhadap pengawasan dan evaluasi dari pemerintah pusat dan daerah.
Sehingga dapat menggambarkan prespektif ekonomi yang nyata bagi pemerintah dan masyarakat sebagai penerima layanan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014