Pontianak (Antara Bali) - Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan mengatakan
pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo harus
membangun desa untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
"PKB yang memiliki konstituen terbesar di wilayah perdesaaan merekomendasikan Jokowi-JK serius membangun sektor pertanian. Hal ini merupakan satu-satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan pangan," kata Daniel Johan saat dihubungi dari Pontianak, Sabtu.
Menurut dia, basis ketahanan pangan ada di desa. Konsekuensinya, lanjut dia, pemerintahan mendatang harus berani mengalokasikan anggaran lebih besar ke sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur desa.
"APBN harus ditingkatkan, itu konsekuensinya," kata anggota DPR terpilih dari Dapil Kalbar itu.
Ia menambahkan, keberadaan UU Desa yang telah disahkan di DPR adalah salah satu penopang ketahanan pangan yang dicita-citakan Indonesia dan perlu pengawalan luar biasa agar tak terjadi penyimpangan anggaran.
"Dana untuk desa harus terkawal baik, jangan sampai tidak jadi apa-apa anggaran itu," katanya.
Terkait konsepsi tentang kedaulatan pangan, PKB menggelar diskusi bertajuk "Membedah Kedaulatan Pangan Indonesia" di Graha Gus Dur, Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh No.9, Jakarta Pusat, Jumat (12/9).
Ia mengutip pernyataan pakar pertanian dari IPB, Arief Daryanto, bahwa anggaran untuk sektor pertanian saat ini terlalu kecil yakni sebesar Rp15,82 triliun atau sekitar 4 persen dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.
Kondisi itu cukup mengecewakan karena politik anggaran dalam APBN untuk pertanian kurang dari lima persen.
Semestinya, Indonesia bercermin dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang anggaran untuk sektor pertaniannya mencapai 20 persen - 40 persen dari APBN.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menambahkan, untuk mewujudkan sektor pertanian yang mandiri di Indonesia, perlu langkah-langkah taktis yang harus ditempuh pemerintahan baru di bawah komando Jokowi-JK.
SPI, kata dia, sudah merumuskan dalam usulan program sesuai visi misi Jokowi di bidang pertanian untuk dijalankan dalam lima tahun ke depan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"PKB yang memiliki konstituen terbesar di wilayah perdesaaan merekomendasikan Jokowi-JK serius membangun sektor pertanian. Hal ini merupakan satu-satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan pangan," kata Daniel Johan saat dihubungi dari Pontianak, Sabtu.
Menurut dia, basis ketahanan pangan ada di desa. Konsekuensinya, lanjut dia, pemerintahan mendatang harus berani mengalokasikan anggaran lebih besar ke sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur desa.
"APBN harus ditingkatkan, itu konsekuensinya," kata anggota DPR terpilih dari Dapil Kalbar itu.
Ia menambahkan, keberadaan UU Desa yang telah disahkan di DPR adalah salah satu penopang ketahanan pangan yang dicita-citakan Indonesia dan perlu pengawalan luar biasa agar tak terjadi penyimpangan anggaran.
"Dana untuk desa harus terkawal baik, jangan sampai tidak jadi apa-apa anggaran itu," katanya.
Terkait konsepsi tentang kedaulatan pangan, PKB menggelar diskusi bertajuk "Membedah Kedaulatan Pangan Indonesia" di Graha Gus Dur, Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh No.9, Jakarta Pusat, Jumat (12/9).
Ia mengutip pernyataan pakar pertanian dari IPB, Arief Daryanto, bahwa anggaran untuk sektor pertanian saat ini terlalu kecil yakni sebesar Rp15,82 triliun atau sekitar 4 persen dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.
Kondisi itu cukup mengecewakan karena politik anggaran dalam APBN untuk pertanian kurang dari lima persen.
Semestinya, Indonesia bercermin dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang anggaran untuk sektor pertaniannya mencapai 20 persen - 40 persen dari APBN.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menambahkan, untuk mewujudkan sektor pertanian yang mandiri di Indonesia, perlu langkah-langkah taktis yang harus ditempuh pemerintahan baru di bawah komando Jokowi-JK.
SPI, kata dia, sudah merumuskan dalam usulan program sesuai visi misi Jokowi di bidang pertanian untuk dijalankan dalam lima tahun ke depan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014