Denpasar (Antara Bali) - Pengamat Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Nasional Denpasar Dr Nyoman Subanda menegaskan presiden terpilih Joko Widodo perlu menjadikan kasus korupsi Jero Wacik (JW) sebagai pembelajaran dalam penyusunan kabinet pemerintahan.
"Ini harus menjadi pelajaran berharga bagi presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Kabinet pemerintahan harus diisi dengan orang-orang profesional, harus tahu rekam jejaknya di masa lampau. Ini semua berlaku kalau Jokowi ingin benar-benar membangun negeri ini dengan tulus dan ikhlas," katanyanya di Denpasar, Jumat.
Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Nasional Denpasar itu, kasus Jero Wacik menjadi pembelajaran dan referensi karena beberapa alasan. Pertama, sekalipun dipilih dari kalangan akademisi, namun belum tentu itu bersih dari kepentingan dan tulus membangun bangsa. Ada juga akademisi yang awalnya begitu cerdas, bisa dipercaya, namun pada akhirnya tersangkuta juga kasus korupsi.
Contohnya, Ketua SKK Migas Rubi Rubiandini. Ia dinilai tidak tahan godaan gratifikasi dan suap dan akhirnya terlibat dan terbukti korupsi.
Kedua, tersangka Jero Wacik. Dia seorang akademisi, politisi, alumnus kampus kebanggaan Indonesia ITB. Namun sebenarnya posisinya bukan di bidang ESDM karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.
"Jero Wacik menjadi menteri bukan karena kapasitasnya, tetapi lebih pada kedudukannya sebagai kader Partai Demokrat. Ini kan lagi-lagi politik bagi-bagi kekuasaan, bukan profesionalitas yang diusung," ujarnya.
Belajar dari pengalaman tersebut, kata dia, Jokowi hendaknya menyusun kabinetnya berasal dari orang-orang profesional.
"Kalau presidennya itu menjadi urusan politik yang berasal dari partai-partai yang ada, namun untuk menteri-menteri hendaknya tidak dicemari dengan kepentingan politik. Kepentingan rakyat harus diutamakan. Jangan sampai sekalipun seseorang menjadi menteri, namun ia tetapi mementingkan kepentingan partainya. Kasus Jero Wacik harus menjadi yang terakhir di negeri ini, bila bangsa ini ingin maju," katanya.
Ia mengatakan dengan kasus Jero Wacik tersebut adalah menjadi pelajaran berharga dalam menyusun kabinet. Apakah di kabinet Jokowi nanti ada orang Bali atau tidak ada orang Bali sama sekali tidak berpengaruh.
"Siapa pun dia, asal saja dia profesional, memiliki rekam jejak yang baik, mau dari mana pun tidak masalah. Menteri pariwisata sekali pun tidak mesti harus orang Bali," ujarnya.
Ia menilai masih banyak orang Bali yang lebih baik dari Jero Wacik yang bisa diambil menjadi menteri di kabinet Jokowi.
"Saya pikir masih banyak orang Bali yang hebat dan profesional selain Jero Wacik," katanya. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Ini harus menjadi pelajaran berharga bagi presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Kabinet pemerintahan harus diisi dengan orang-orang profesional, harus tahu rekam jejaknya di masa lampau. Ini semua berlaku kalau Jokowi ingin benar-benar membangun negeri ini dengan tulus dan ikhlas," katanyanya di Denpasar, Jumat.
Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Nasional Denpasar itu, kasus Jero Wacik menjadi pembelajaran dan referensi karena beberapa alasan. Pertama, sekalipun dipilih dari kalangan akademisi, namun belum tentu itu bersih dari kepentingan dan tulus membangun bangsa. Ada juga akademisi yang awalnya begitu cerdas, bisa dipercaya, namun pada akhirnya tersangkuta juga kasus korupsi.
Contohnya, Ketua SKK Migas Rubi Rubiandini. Ia dinilai tidak tahan godaan gratifikasi dan suap dan akhirnya terlibat dan terbukti korupsi.
Kedua, tersangka Jero Wacik. Dia seorang akademisi, politisi, alumnus kampus kebanggaan Indonesia ITB. Namun sebenarnya posisinya bukan di bidang ESDM karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.
"Jero Wacik menjadi menteri bukan karena kapasitasnya, tetapi lebih pada kedudukannya sebagai kader Partai Demokrat. Ini kan lagi-lagi politik bagi-bagi kekuasaan, bukan profesionalitas yang diusung," ujarnya.
Belajar dari pengalaman tersebut, kata dia, Jokowi hendaknya menyusun kabinetnya berasal dari orang-orang profesional.
"Kalau presidennya itu menjadi urusan politik yang berasal dari partai-partai yang ada, namun untuk menteri-menteri hendaknya tidak dicemari dengan kepentingan politik. Kepentingan rakyat harus diutamakan. Jangan sampai sekalipun seseorang menjadi menteri, namun ia tetapi mementingkan kepentingan partainya. Kasus Jero Wacik harus menjadi yang terakhir di negeri ini, bila bangsa ini ingin maju," katanya.
Ia mengatakan dengan kasus Jero Wacik tersebut adalah menjadi pelajaran berharga dalam menyusun kabinet. Apakah di kabinet Jokowi nanti ada orang Bali atau tidak ada orang Bali sama sekali tidak berpengaruh.
"Siapa pun dia, asal saja dia profesional, memiliki rekam jejak yang baik, mau dari mana pun tidak masalah. Menteri pariwisata sekali pun tidak mesti harus orang Bali," ujarnya.
Ia menilai masih banyak orang Bali yang lebih baik dari Jero Wacik yang bisa diambil menjadi menteri di kabinet Jokowi.
"Saya pikir masih banyak orang Bali yang hebat dan profesional selain Jero Wacik," katanya. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014