Negara (Antara Bali) - Lembaga keuangan adat atau yang di Bali dikenal dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diminta untuk membenahi sumberdaya manusia (SDM), karena hal tersebut menjadi persoalan utama.
"Masih banyak LPD yang tidak sehat, dari pantauan, kajian serta analisa kami, hal tersebut disebabkan sumberdaya manusia yang mengelola lembaga keuangan tersebut," kata Bupati Jembrana, I Putu Artha, saat membuka bimbingan teknis kasir LPD, di Negara, Rabu.
Menurutnya, perbaikan serta penyehatan terhadap LPD yang sakit sangat mungkin dilakukan, karena masyarakat adat mengakui serta merasa memiliki lembaga ini.
"LPD bukan semata-mata lembaga keuangan seperti bank atau koperasi. Lebih dari itu, lembaga ini lahir dari masyarakat adat, sehingga harus dilestarikan. Jadi kalau ada LPD yang tidak sehat, bukan salah lembaganya, tapi orang yang mengelolanya," ujarnya.
Karena itu, dalam bimbingan teknis ini, antar kasir LPD ia minta untuk bertukar informasi dan pengalaman, selain menyerap ilmu dari instruktur pemberi bimbingan teknis.
Ia minta, kasir dari LPD yang sehat, menularkan ilmunya kepada LPD lainnya, sehingga manajemen yang diterapkan bisa diakomodasi, yang pada akhirnya akan membuat semua LPD sehat.
Kepada unsur pemerintah baik dari Pemkab Jembrana, maupun Pemprov Bali, yang bertindak selaku pengawas, ia minta mereka melakukan pengawasan hingga ke lapangan, tidak berhenti hanya pada acara seremonial seperti bimbingan teknis ini.
Pihaknya melihat, rata-rata LPD yang sakit, karena lemahnya pengawasan, khususnya dalam penyaluran kredit serta penggunaan uang lembaga untuk kepentingan pribadi, tanpa melalui mekanisme peminjaman yang berlaku.
"Kelemahan pengawasan ditambah dengan manajemen yang kurang baik, membuat kredit macet yang cukup besar pada LPD. Saya minta, semua nasabah LPD diperlakukan sama, termasuk pengurus yang meminjam uang," katanya.
Ia juga menyoroti, pengurus LPD yang sering mengelak saat ada kredit macet, dengan mengatakan, kondisi ekonomi masyarakat adat kurang baik, sehingga tidak mampu membayar cicilan.
"Jangan kondisi masyarakat menjadi alasan, biar masyarakatnya kaya, kalau pengelolaan LPD tidak bagus, tetap saja akan muncul masalah," ujarnya.
Khusus kepada kasir yang ikut bimbingan teknis, ia minta mereka, terus mendalami ilmu yang berkaitan dengan keuangan, sehingga mereka memiliki kemampuan standar untuk melayani nasabah.
Asisten II Bidang Ekonomi Setda Jembrana, I Wayan Windra mengatakan, bimbingan teknis ini diikuti 64 kasir LPD, yang akan berlangsung selama tiga hari.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Masih banyak LPD yang tidak sehat, dari pantauan, kajian serta analisa kami, hal tersebut disebabkan sumberdaya manusia yang mengelola lembaga keuangan tersebut," kata Bupati Jembrana, I Putu Artha, saat membuka bimbingan teknis kasir LPD, di Negara, Rabu.
Menurutnya, perbaikan serta penyehatan terhadap LPD yang sakit sangat mungkin dilakukan, karena masyarakat adat mengakui serta merasa memiliki lembaga ini.
"LPD bukan semata-mata lembaga keuangan seperti bank atau koperasi. Lebih dari itu, lembaga ini lahir dari masyarakat adat, sehingga harus dilestarikan. Jadi kalau ada LPD yang tidak sehat, bukan salah lembaganya, tapi orang yang mengelolanya," ujarnya.
Karena itu, dalam bimbingan teknis ini, antar kasir LPD ia minta untuk bertukar informasi dan pengalaman, selain menyerap ilmu dari instruktur pemberi bimbingan teknis.
Ia minta, kasir dari LPD yang sehat, menularkan ilmunya kepada LPD lainnya, sehingga manajemen yang diterapkan bisa diakomodasi, yang pada akhirnya akan membuat semua LPD sehat.
Kepada unsur pemerintah baik dari Pemkab Jembrana, maupun Pemprov Bali, yang bertindak selaku pengawas, ia minta mereka melakukan pengawasan hingga ke lapangan, tidak berhenti hanya pada acara seremonial seperti bimbingan teknis ini.
Pihaknya melihat, rata-rata LPD yang sakit, karena lemahnya pengawasan, khususnya dalam penyaluran kredit serta penggunaan uang lembaga untuk kepentingan pribadi, tanpa melalui mekanisme peminjaman yang berlaku.
"Kelemahan pengawasan ditambah dengan manajemen yang kurang baik, membuat kredit macet yang cukup besar pada LPD. Saya minta, semua nasabah LPD diperlakukan sama, termasuk pengurus yang meminjam uang," katanya.
Ia juga menyoroti, pengurus LPD yang sering mengelak saat ada kredit macet, dengan mengatakan, kondisi ekonomi masyarakat adat kurang baik, sehingga tidak mampu membayar cicilan.
"Jangan kondisi masyarakat menjadi alasan, biar masyarakatnya kaya, kalau pengelolaan LPD tidak bagus, tetap saja akan muncul masalah," ujarnya.
Khusus kepada kasir yang ikut bimbingan teknis, ia minta mereka, terus mendalami ilmu yang berkaitan dengan keuangan, sehingga mereka memiliki kemampuan standar untuk melayani nasabah.
Asisten II Bidang Ekonomi Setda Jembrana, I Wayan Windra mengatakan, bimbingan teknis ini diikuti 64 kasir LPD, yang akan berlangsung selama tiga hari.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014