Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali mendorong kinerja usaha industri mikro dan kecil (IMK) melalui program jaminan kredit daerah (Jamkrida) Bali Mandara sebagai wujud nyata keberpihakan kepada usaha mikro kecil, menengah dan koperasi
(UMKMK).
"Melalui pemberian jaminan kredit bagi kalangan UMKMK yang mempunyai usaha secara layak dibiayai perbankan, namun kesulitan akses perbankan karena ketiadaan agunan," Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Panusunan Siregar di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, masalah jaminan (agunan) menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan pertumbuhan produksi IMK di Bali.
Permasalahan klasik dan pelik tersebut sangat mempengaruhi gerak ekonomi kreatif IMK sehingga sulit untuk berkembang, padahal kearifan lokal di Pulau Dewata memberikan dampak positif terhadap eksistensi IMK untuk berperan secara maksimal dalam menambah daya pikat industri kreatif di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata.
Oleh sebab itu dengan adanya program Jamkrida Bali Mandara diharapkan membawa angin segar bagi pertumbuhan produksi IMK sebagai salah satu lokomotif perekonomian Bali.
Panasunan Siregar menambahkan, pertumbuhan produksi IMK Bali berada di bawah pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 6,17 persen pada triwulan II-2014,
Dengan demikian IMK Bali mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi) minus 2,53 persen jika dibandingkan triwulan I-2014, namun secara tahunan (y-on-y) justru tumbuh positif sebesar 2,52 persen, jika dibandingkan triwulan yang sama tahun 2013.
Kinerja ekonomi Bali banyak disokong oleh keberadaan usaha IMK berupa hasil kerajinan industri kecil dan hasil olahan yang banyak dipasarkan ke luar negeri, disamping dibeli oleh wisatawan mancanegara saat menikmati liburan di Pulau Dewata.
Bali hingga kini memiliki perusahaan yang bergerak dalam usaha IMK sebanyak 83.052 unit usaha atau 21,92 persen dari total jenis usaha sebanyak 378.792 unit yang tersebar di delapan kabupaten dan satu kota di daerah ini.
IMK tersebut mampu menyerap 174.900 tenaga kerja atau 17,89 persen dari total tenaga kerja di Bali, ujar Panasunan Siregar. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
(UMKMK).
"Melalui pemberian jaminan kredit bagi kalangan UMKMK yang mempunyai usaha secara layak dibiayai perbankan, namun kesulitan akses perbankan karena ketiadaan agunan," Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Panusunan Siregar di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, masalah jaminan (agunan) menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan pertumbuhan produksi IMK di Bali.
Permasalahan klasik dan pelik tersebut sangat mempengaruhi gerak ekonomi kreatif IMK sehingga sulit untuk berkembang, padahal kearifan lokal di Pulau Dewata memberikan dampak positif terhadap eksistensi IMK untuk berperan secara maksimal dalam menambah daya pikat industri kreatif di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata.
Oleh sebab itu dengan adanya program Jamkrida Bali Mandara diharapkan membawa angin segar bagi pertumbuhan produksi IMK sebagai salah satu lokomotif perekonomian Bali.
Panasunan Siregar menambahkan, pertumbuhan produksi IMK Bali berada di bawah pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 6,17 persen pada triwulan II-2014,
Dengan demikian IMK Bali mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi) minus 2,53 persen jika dibandingkan triwulan I-2014, namun secara tahunan (y-on-y) justru tumbuh positif sebesar 2,52 persen, jika dibandingkan triwulan yang sama tahun 2013.
Kinerja ekonomi Bali banyak disokong oleh keberadaan usaha IMK berupa hasil kerajinan industri kecil dan hasil olahan yang banyak dipasarkan ke luar negeri, disamping dibeli oleh wisatawan mancanegara saat menikmati liburan di Pulau Dewata.
Bali hingga kini memiliki perusahaan yang bergerak dalam usaha IMK sebanyak 83.052 unit usaha atau 21,92 persen dari total jenis usaha sebanyak 378.792 unit yang tersebar di delapan kabupaten dan satu kota di daerah ini.
IMK tersebut mampu menyerap 174.900 tenaga kerja atau 17,89 persen dari total tenaga kerja di Bali, ujar Panasunan Siregar. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014