Jakarta (Antara Bali) - Silang pendapat soal Musyawarah Nasional (Munas)
sebelum Oktober 2014 atau April 2015 bukan hal luar biasa bagi Golkar,
kata Wakil Bendahara Umum Golkar, Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu.
Dia melanjutkan, ibarat perusahaan, Golkar adalah perusahaan terbuka dan bukan 'partai keluarga' yang dipimpin bapak-anak atau ibu-anak sehingga tidak tabu dalam berbeda pendapat.
"Jadi, keliru kalau ada yang menilai Golkar bakal pecah atau terbelah. Meski saat ini turbelensi politik di tubuh Golkar tengah naik turun. Saya berkeyakinan usai pelantikan presiden dan pengumuman kabinet baru Oktober 2014 mendatang, suhu politik partai Golkar bakal mereda," kata Bambang di Jakarta, Minggu.
Dia menambahkan, sah-sah saja mengatakan jika Munas tidak diselengggarakan pada September atau Oktober 2014, maka kepengurusan DPP ilegal.
Namun tidak bisa disalahkan pula jika ada yang menilai desakan Munas sebelum Oktober 2014 adalah demi memburu jabatan untuk memperoleh kursi menteri.
"Alasannya mudah ditebak. Jika Munas diselengggarakan 2015 maka sudah ketinggalan kereta dan tidak ada gunanya, karena kabinet sudah diumumkan oleh presiden terpilih," ujar dia.
Bambang mengatakan sebaiknya elite, tokoh dan pimpinan Golkar tidak menjadikan Munas Golkar sebagai alat menaikkan nilai tawar untuk memperoleh kekuasaan atau jabatan dalam pemerintahan baru nanti.
"Menyusun kekuatan dengan menjaga persatuan dan kesatuan untuk memenangkan Pemilu 2019 jauh lebih penting dan terhormat, ketimbang cakar-cakaran hanya sekadar memperebutkan kursi menteri tanpa harga diri," kata anggota Komisi III DPR RI ini. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Dia melanjutkan, ibarat perusahaan, Golkar adalah perusahaan terbuka dan bukan 'partai keluarga' yang dipimpin bapak-anak atau ibu-anak sehingga tidak tabu dalam berbeda pendapat.
"Jadi, keliru kalau ada yang menilai Golkar bakal pecah atau terbelah. Meski saat ini turbelensi politik di tubuh Golkar tengah naik turun. Saya berkeyakinan usai pelantikan presiden dan pengumuman kabinet baru Oktober 2014 mendatang, suhu politik partai Golkar bakal mereda," kata Bambang di Jakarta, Minggu.
Dia menambahkan, sah-sah saja mengatakan jika Munas tidak diselengggarakan pada September atau Oktober 2014, maka kepengurusan DPP ilegal.
Namun tidak bisa disalahkan pula jika ada yang menilai desakan Munas sebelum Oktober 2014 adalah demi memburu jabatan untuk memperoleh kursi menteri.
"Alasannya mudah ditebak. Jika Munas diselengggarakan 2015 maka sudah ketinggalan kereta dan tidak ada gunanya, karena kabinet sudah diumumkan oleh presiden terpilih," ujar dia.
Bambang mengatakan sebaiknya elite, tokoh dan pimpinan Golkar tidak menjadikan Munas Golkar sebagai alat menaikkan nilai tawar untuk memperoleh kekuasaan atau jabatan dalam pemerintahan baru nanti.
"Menyusun kekuatan dengan menjaga persatuan dan kesatuan untuk memenangkan Pemilu 2019 jauh lebih penting dan terhormat, ketimbang cakar-cakaran hanya sekadar memperebutkan kursi menteri tanpa harga diri," kata anggota Komisi III DPR RI ini. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014