Denpasar (Antara Bali) - Pengembangan industri mikro dan kecil (IMK) di Bali mempunyai peran yang sangat strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat setempat.
"Pertumbuhan IMK sangat tergantung dari kondisi lingkungan bisnis yang dibuat sebagai usaha bersama antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat setempat," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Panusunan Siregar di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, permasalahan IMK cukup beragam, namun jika diungkapkan secara spesifik umumnya berkaitan dengan aspek lemahnya pengembangan, penguatan usaha dan permodalan.
Demikian juga menyangkut permodalan, termasuk lemahnya akses kepada lembaga perbankan, disamping masalah pemasaran, desain, teknologi dan daya saing.
Pemerintah provinsi Bali dalam mendorong pengembangan IMK meluncurkan program untuk memacu pertumbuhan dan kinerja IMK, salah satunya adalah program jaminan kredit daerah (Jamkrida) Bali Mandara.
Panusunan Siregar menambahkan, Jamkrida Bali Mandara merupakan wujud nyata keberpihakan Pemprov Bali terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) melalui penjaminan kredit.
Kalangan UMKMK yang mempunyai usaha secara layak dan dibiayai perbankan, namun mengalami kesulitan akses perbankan akibat ketiadaan agunan. Masalah jaminan menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan pertumbuhan produksi IMK sehingga sulit untuk berkembang.
Padahal kearifan lokal pariwisata Bali memberikan dampak positif terhadap eksistensi IMK untuk berperan secara maksimal dalam menambah daya pikat industri kreatif.
Oleh sebab itu dengan adanya program Jamkrida Bali Mandara diharapkan membawa angin segar bagi pertumbuhan produksi IMK di Pulau Dewata sebagai salah satu lokomotif perekonomian, ujar Panusunan Siregar. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Pertumbuhan IMK sangat tergantung dari kondisi lingkungan bisnis yang dibuat sebagai usaha bersama antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat setempat," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Panusunan Siregar di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, permasalahan IMK cukup beragam, namun jika diungkapkan secara spesifik umumnya berkaitan dengan aspek lemahnya pengembangan, penguatan usaha dan permodalan.
Demikian juga menyangkut permodalan, termasuk lemahnya akses kepada lembaga perbankan, disamping masalah pemasaran, desain, teknologi dan daya saing.
Pemerintah provinsi Bali dalam mendorong pengembangan IMK meluncurkan program untuk memacu pertumbuhan dan kinerja IMK, salah satunya adalah program jaminan kredit daerah (Jamkrida) Bali Mandara.
Panusunan Siregar menambahkan, Jamkrida Bali Mandara merupakan wujud nyata keberpihakan Pemprov Bali terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) melalui penjaminan kredit.
Kalangan UMKMK yang mempunyai usaha secara layak dan dibiayai perbankan, namun mengalami kesulitan akses perbankan akibat ketiadaan agunan. Masalah jaminan menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan pertumbuhan produksi IMK sehingga sulit untuk berkembang.
Padahal kearifan lokal pariwisata Bali memberikan dampak positif terhadap eksistensi IMK untuk berperan secara maksimal dalam menambah daya pikat industri kreatif.
Oleh sebab itu dengan adanya program Jamkrida Bali Mandara diharapkan membawa angin segar bagi pertumbuhan produksi IMK di Pulau Dewata sebagai salah satu lokomotif perekonomian, ujar Panusunan Siregar. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014