Tender Proyek Pasar Dilengkapi Poin Pembatalan

Negara (Antara Bali) - Tender untuk proyek Pasar Umum Negara dilengkapi dengan klausul atau poin pembatalan bagi pemenangnya, jika pedagang pasar tersebut tetap menolak revitalisasi yang akan dilakukan Pemkab Jembrana.

"Kami bukanlah pemerintahan yang sewenang-wenang, kalau pedagang tidak mau pasar direvitalisasi atau dibangun ulang, mau bagaimana lagi? Karena itu dalam tender proyek tersebut, kami sertakan klausul pembatalan," kata Sekkab Jembrana, I Gede Gunadnya, di Negara, Selasa.

Meski demikian, ia mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan sosialisasi kepada pegadang Pasar Umum Negara, Rabu (30/4), dengan harapan mereka melunak dan mau menerima niat baik pemkab tersebut.

"Tujuan revitalisasi pasar ini untuk kebaikan pedagang juga. Kalau yang di Pasar Umum Negara bersikukuh tidak mau, masih banyak pasar lain di Jembrana yang membutuhkan perbaikan," ujarnya.

Sementara Bupati Jembrana, I Putu Artha mengatakan, dalam pertemuan yang rencananya dilakukan di Gedung Kesenian Bung Karno, Negara tersebut, pihaknya mengakomodir keinginan pedagang untuk mengundang pengurus Paguyuban Pedagang Pasar Umum Negara.

"Pada pertemuan terdahulu, kami secara khusus memang tidak mengundang paguyuban, tapi seluruh pedagang kami undang. Pemahaman kami, meskipun tidak diundang khusus, karena pengurus paguyuban juga pedagang, otomatis mereka juga sudah masuk dalam undangan. Tapi karena keinginan pedagang minta diundang khusus, hal tersebut kami turuti," katanya.

Ia berharap, pedagang bisa menerima program pemkab untuk melakukan revitalisasi pasar, agar mereka tidak ketinggalan jaman dan kalah bersaing dengan swalayan modern.

Menurutnya, selama ini pedagang pasar tradisional mengeluh kalah bersaing dengan swalayan modern, sehingga pihaknya meluncurkan program revitalisasi pasar, dengan tujuan membuat pasar tradisional lebih modern.

"Revitalisasi pasar tradisional ini juga untuk mengantisipasi pasar bebas. Nanti kalau pasar bebas sudah diterapkan, keberadaan swalayan modern tidak bisa dilarang lagi. Kalau kondisi pasar tradisional masih seperti ini, bisa-bisa pedagang kalah bersaing," ujarnya.(GBI)