Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mendorong jajarannya turut mencari strategi untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai aset daerah sehingga dapat menjadi sumber pendapatan baru dalam membiayai berbagai program prorakyat.
"Jangan cukup puas hanya dengan pajak yang sudah dapat, gaji cukup dan tunjangan ada, lalu berhenti. Namun kesejahteraan rakyat harus dipikirkan," katanya saat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan program Pemprov Bali triwulan I/2014 di Denpasar, Rabu.
Ia mencontohkan seiring rampungnya pembangunan beberapa waduk besar di Bali yang pendanaannya dibantu pemerintah pusat, seperti Waduk Titab dan Gerokgak (Buleleng) serta Waduk Palasari (Jembrana) sebenarnya dapat menjadi sumber pendapatan baru dari sektor perikanan, pariwisata, penghasil tenaga listrik, membuat air minimum hingga fasilitas olahraga air.
"Dengan biaya besar yang sudah dikeluarkan, sangat sayang jika tidak dimanfaatkan. Coba dipikirkan upaya memperoleh pendapatan supaya nanti tidak menjadi beban karena pemeliharaannya, tetapi tidak menghasilkan. Biaya pemeliharaan tetap ada, tetapi sebaiknya pendapatan yang diperoleh lebih banyak," ujarnya.
Dari kelebihan itu, tambah Pastika, dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat yang berada di sekitar waduk dan masyarakat Bali secara keseluruhan. Para birokrat hendaknya dapat menerapkan "government entrepreneurship" atau jiwa kewirausahaan di kalangan pemerintah atau dengan kata lain pendapatan bisa ditingkatkan dan mengurangi pengeluaran sehingga bisa menjadi modal menyejahterakan rakyat.
Menurut dia, optimalisasi pemanfaatan aset sudah menjadi keharusan karena tidak bisa lagi jika hanya mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) berupa pajak kendaraan bermotor di tengah rencana Pemprov Bali menerapkan kebijakan moratorium pertumbuhan kendaraan.
"Hasil dari optimalisasi pengelolaan aset daerah itu untuk mengongkosi masyarakat. Ingatlah tuntutan kebutuhan masyarakat makin tinggi, demikian juga keinginan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat juga meningkat," kata Pastika.
Ia mengemukakan, jika pada 2008 APBD Bali cukup hanya Rp1,4 triliun, sedangkan pada 2014 dengan APBD sebesar Rp4,3 triliun pun dirasa kurang karena adanya peningkatan tuntutan masyarakat dan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Kebijakan anggaran harus diterapkan agar target APBD Bali sebesar Rp10 triliun pada 2018 dapat terpenuhi. Minimal setiap tahun terjadi peningkatan APBD hingga Rp1 triliun. Bayangkan jika APBD Bali mencapai Rp10 triliun, berapa program bedah rumah dan gerakan pembangunan desa terpadu (Gerbangsadu) yang bisa diarahkan untuk masyarakat," harapnya.
Untuk aset berupa tanah yang dimiliki Pemprov Bali, kata dia, jumlah mencapai 4.500 bidang dengan luasan bervariasi, ada yang hanya dua are hingga 1.000 hektare. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Jangan cukup puas hanya dengan pajak yang sudah dapat, gaji cukup dan tunjangan ada, lalu berhenti. Namun kesejahteraan rakyat harus dipikirkan," katanya saat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan program Pemprov Bali triwulan I/2014 di Denpasar, Rabu.
Ia mencontohkan seiring rampungnya pembangunan beberapa waduk besar di Bali yang pendanaannya dibantu pemerintah pusat, seperti Waduk Titab dan Gerokgak (Buleleng) serta Waduk Palasari (Jembrana) sebenarnya dapat menjadi sumber pendapatan baru dari sektor perikanan, pariwisata, penghasil tenaga listrik, membuat air minimum hingga fasilitas olahraga air.
"Dengan biaya besar yang sudah dikeluarkan, sangat sayang jika tidak dimanfaatkan. Coba dipikirkan upaya memperoleh pendapatan supaya nanti tidak menjadi beban karena pemeliharaannya, tetapi tidak menghasilkan. Biaya pemeliharaan tetap ada, tetapi sebaiknya pendapatan yang diperoleh lebih banyak," ujarnya.
Dari kelebihan itu, tambah Pastika, dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat yang berada di sekitar waduk dan masyarakat Bali secara keseluruhan. Para birokrat hendaknya dapat menerapkan "government entrepreneurship" atau jiwa kewirausahaan di kalangan pemerintah atau dengan kata lain pendapatan bisa ditingkatkan dan mengurangi pengeluaran sehingga bisa menjadi modal menyejahterakan rakyat.
Menurut dia, optimalisasi pemanfaatan aset sudah menjadi keharusan karena tidak bisa lagi jika hanya mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) berupa pajak kendaraan bermotor di tengah rencana Pemprov Bali menerapkan kebijakan moratorium pertumbuhan kendaraan.
"Hasil dari optimalisasi pengelolaan aset daerah itu untuk mengongkosi masyarakat. Ingatlah tuntutan kebutuhan masyarakat makin tinggi, demikian juga keinginan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat juga meningkat," kata Pastika.
Ia mengemukakan, jika pada 2008 APBD Bali cukup hanya Rp1,4 triliun, sedangkan pada 2014 dengan APBD sebesar Rp4,3 triliun pun dirasa kurang karena adanya peningkatan tuntutan masyarakat dan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Kebijakan anggaran harus diterapkan agar target APBD Bali sebesar Rp10 triliun pada 2018 dapat terpenuhi. Minimal setiap tahun terjadi peningkatan APBD hingga Rp1 triliun. Bayangkan jika APBD Bali mencapai Rp10 triliun, berapa program bedah rumah dan gerakan pembangunan desa terpadu (Gerbangsadu) yang bisa diarahkan untuk masyarakat," harapnya.
Untuk aset berupa tanah yang dimiliki Pemprov Bali, kata dia, jumlah mencapai 4.500 bidang dengan luasan bervariasi, ada yang hanya dua are hingga 1.000 hektare. (WDY)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014