Nusa Penida (Antara Bali) - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nusa Penida mengeluhkan pemangkasan dana operasional hingga mencapai 50 persen dibandingkan dengan Pilkada Kabupaten Klungkung dan Pilkada Provinsi Bali.
"Pekerjaan pemilu lebih rumit, apalagi kondisi geografis kepulauan di Nusa Penida yang berat, tapi dana operasional minim," kata Ketua PPK Nusa Penida Nyoman Suarta, Sabtu.
Ia menyebutkan beberapa pos anggaran operasional yang dipangkas hingga 50 persen, di antaranya belanja alat tulis dari Rp1 juta menjadi Rp500 ribu per bulan.
Selain itu dana sosialisasi dari Rp2 juta menjadi kurang dari Rp1 juta dan biaya rapat di semua tingkatan, baik PPK maupun PPS, yang mencapai 50 persen.
Untuk perjalanan dinas, lanjut dia, juga dibatasi dari dua orang menjadi hanya satu orang PPK.
"Namun kalau soal honor tetap tidak berubah dari pilkada sampai pemilu," kata Nyoman Suarta.
Ketua PPK mendapatkan honor Rp1.250.000 per bulan, anggota PPK Rp1.000.000, Sekretaris PPK Rp800.000, dan dua orang staf PPK masing-masing Rp500.000. "Itupun belum termasuk potong pajak," ujarnya.
Untuk ketua panitia pemungutan suara (PPS) tingkat desa/kelurahan mendapatkan honor Rp500.000 per bulan dan anggota Rp450.000 per bulan, sedangkan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang beranggotakan tujuh orang masing-masing mendapatkan Rp350.000 pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
"Kalau pilkada kami bekerja selama delapan bulan, maka pemilu legislatif ini bekerja empat bulan ditambah pemilu presiden tiga bulan. Kalau ada pemilihan presiden putaran kedua, maka ditambah dua bulan," kata Nyoman Suarta.
Pada pemilu tahun ini PPK Nusa Penida membawahi 16 PPS yang tersebar di tiga pulau, yakni Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Pekerjaan pemilu lebih rumit, apalagi kondisi geografis kepulauan di Nusa Penida yang berat, tapi dana operasional minim," kata Ketua PPK Nusa Penida Nyoman Suarta, Sabtu.
Ia menyebutkan beberapa pos anggaran operasional yang dipangkas hingga 50 persen, di antaranya belanja alat tulis dari Rp1 juta menjadi Rp500 ribu per bulan.
Selain itu dana sosialisasi dari Rp2 juta menjadi kurang dari Rp1 juta dan biaya rapat di semua tingkatan, baik PPK maupun PPS, yang mencapai 50 persen.
Untuk perjalanan dinas, lanjut dia, juga dibatasi dari dua orang menjadi hanya satu orang PPK.
"Namun kalau soal honor tetap tidak berubah dari pilkada sampai pemilu," kata Nyoman Suarta.
Ketua PPK mendapatkan honor Rp1.250.000 per bulan, anggota PPK Rp1.000.000, Sekretaris PPK Rp800.000, dan dua orang staf PPK masing-masing Rp500.000. "Itupun belum termasuk potong pajak," ujarnya.
Untuk ketua panitia pemungutan suara (PPS) tingkat desa/kelurahan mendapatkan honor Rp500.000 per bulan dan anggota Rp450.000 per bulan, sedangkan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang beranggotakan tujuh orang masing-masing mendapatkan Rp350.000 pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
"Kalau pilkada kami bekerja selama delapan bulan, maka pemilu legislatif ini bekerja empat bulan ditambah pemilu presiden tiga bulan. Kalau ada pemilihan presiden putaran kedua, maka ditambah dua bulan," kata Nyoman Suarta.
Pada pemilu tahun ini PPK Nusa Penida membawahi 16 PPS yang tersebar di tiga pulau, yakni Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan. (WDY)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014