Denpasar (Antara Bali) - Kalangan caleg wanita di Denpasar, Bali berkomitmen tidak melakukan praktek politik uang (Money Politic) karena akan menyemai bibit bibit korupsi setelah terpilih nanti.
"Tidak ada lagi istilah para wakil rakyat menggunakan `money politic` dan tidak ada korupsi lagi karena rakyat sudah sangat sengsara," Kata Caleg Partai Nasdem Dapil Denpasar Barat, Desak Putu Darmayanti, di Denpasar, Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa lebih baik membuat program untuk rakyat dari pada melakukan melakukan politik uang sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Desak mencontohkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan safari kesehatan atau pengobatan gratis, memberikan bantuan sosial untuk anak-anak miskin dan membuat fasilitas untuk air minum masyarakat.
"Meski tetap ngeluarkan uang, tetapi sifatnya sosial karena untuk kebaikan seluruh masyarakat di sekitarnya," ujar perempuan yang menjabat Wakil Ketua DPD Partai Nasdem Bidang Pembinaan Ibu dan Anak itu.
Setelah menjadi anggota DPRD nanti, lanjut dia, kepentingan rakyat harus diutamakan di atas kepentingan kelompok. Ia mengatakan bahwa sebagai anggota dewan yang sudah memiliki gaji yang cukup, hendaknya harus bersyukur atas apa yang diterima itu.
"Jangan lagi sampai anggota DPRD mengambil hak-hak rakyat, apalagi untuk kepentingan pribadi, partai dan kelompok politik tertentu. Saya berharap anggota dewan yang baru nanti tidak sampai begitu dengan dalih apapun," ujarnya.
Ia berharap apabila sudah terpilih menjadi wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen, lanjut dia, jangan memikirkan untuk mengembalikan uang yang dikeluarkan saat kampanye.
Menurut dia, praktek korupsi memang sudah sampai ke tingkat Desa adat (pekraman) seperti bantuan sosial yang sering disunat, demikian juga bantuan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk membuat kostum sering juga dikorupsi.
"Terkadang anggota PKK itu harus mengeluarkan uang untuk membeli kostum tersebut padahal sudah mendapat bansos," ujarnya.
Sebagai dampak politik uang dan juga praktek korupsi masyarakat cenderung menjadi apatis terhadap pemilu legislatif sehingga rakyat terkadang bosan dengan janji-janji anggota dewan.
Sementara itu Lima Driyanah, Caleg Partai Nasdem Dapil Denpasar Barat juga mengemukakan bahwa praktek politik uang sama sekali tidak mendidik karena uang yang didapat juga akan habis untuk berpoya-poya.
"Jika dibuatkan program sosial seperti bantuan sosial untuk orang sakit dan lanjut usia katakanlah sejenis Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) akan lebih banyak manfaatnya," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Tidak ada lagi istilah para wakil rakyat menggunakan `money politic` dan tidak ada korupsi lagi karena rakyat sudah sangat sengsara," Kata Caleg Partai Nasdem Dapil Denpasar Barat, Desak Putu Darmayanti, di Denpasar, Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa lebih baik membuat program untuk rakyat dari pada melakukan melakukan politik uang sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Desak mencontohkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan safari kesehatan atau pengobatan gratis, memberikan bantuan sosial untuk anak-anak miskin dan membuat fasilitas untuk air minum masyarakat.
"Meski tetap ngeluarkan uang, tetapi sifatnya sosial karena untuk kebaikan seluruh masyarakat di sekitarnya," ujar perempuan yang menjabat Wakil Ketua DPD Partai Nasdem Bidang Pembinaan Ibu dan Anak itu.
Setelah menjadi anggota DPRD nanti, lanjut dia, kepentingan rakyat harus diutamakan di atas kepentingan kelompok. Ia mengatakan bahwa sebagai anggota dewan yang sudah memiliki gaji yang cukup, hendaknya harus bersyukur atas apa yang diterima itu.
"Jangan lagi sampai anggota DPRD mengambil hak-hak rakyat, apalagi untuk kepentingan pribadi, partai dan kelompok politik tertentu. Saya berharap anggota dewan yang baru nanti tidak sampai begitu dengan dalih apapun," ujarnya.
Ia berharap apabila sudah terpilih menjadi wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen, lanjut dia, jangan memikirkan untuk mengembalikan uang yang dikeluarkan saat kampanye.
Menurut dia, praktek korupsi memang sudah sampai ke tingkat Desa adat (pekraman) seperti bantuan sosial yang sering disunat, demikian juga bantuan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk membuat kostum sering juga dikorupsi.
"Terkadang anggota PKK itu harus mengeluarkan uang untuk membeli kostum tersebut padahal sudah mendapat bansos," ujarnya.
Sebagai dampak politik uang dan juga praktek korupsi masyarakat cenderung menjadi apatis terhadap pemilu legislatif sehingga rakyat terkadang bosan dengan janji-janji anggota dewan.
Sementara itu Lima Driyanah, Caleg Partai Nasdem Dapil Denpasar Barat juga mengemukakan bahwa praktek politik uang sama sekali tidak mendidik karena uang yang didapat juga akan habis untuk berpoya-poya.
"Jika dibuatkan program sosial seperti bantuan sosial untuk orang sakit dan lanjut usia katakanlah sejenis Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) akan lebih banyak manfaatnya," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014