Mangupura (Antara Bali) - Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan Rp49 miliar bantuan siswa miskin (BSM) kepada 28.000 siswa di seluruh kabupaten di Bali.
"Bantuan ini bertujuan untuk membantu siswa miskin dalam menunjang kegiatan belajar mengajar," kata Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Jazidie seusai menyerahkan bantuan di Gedung Olahraga Purna Krida Kerobokan, Kabupaten Badung, Selasa.
Bantuan itu diserahkan secara simbolis kepada 1.000 orang siswa perwakilan dari sembilan kabupaten di Bali.
Dalam kesempatan itu hadir juga anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani dan anggota Komisi XI DPR I Gusti Agung Rai Wirajaya.
Ahmad Jazidie menjamin bantuan yang diberikan itu tepat sasaran yaitu siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.
Jika nantinya ada keluhan dari masyarakat, maka pihaknya berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut dia, dalam penyaluran BSM itu pihaknya memiliki prosedur yang jelas sehingga kecil kemungkinan tidak tepat sasaran.
"Beberapa indikator yang kami gunakan dalam penyaluran BSM adalah memberikan bantuan bagi siswa pemegang kartu perlindungan sosial (KPS), berasal dari keluarga harapan, keluarga tidak mampu terutama yang yatim, piatu, dan yatim piatu," ujarnya.
Anggota BPK Rizal Djalil mengatakan, akan terus mengawasi penyaluran BSM di seluruh Indonesia termasuk di Pulau Dewata.
"Saya tidak ingin bantuan itu disalahgunakan atau tidak tepat sasaran sehingga kami akan terus melakukan pemantauan di lapangan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta mengatakan, akan tetap komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Pulau Dewata.
"Salah satu langkah yang kami lakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan sebagai masa depan bangsa sehingga mampu membangun Bali menjadi lebih maju," ujarnya. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Bantuan ini bertujuan untuk membantu siswa miskin dalam menunjang kegiatan belajar mengajar," kata Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Jazidie seusai menyerahkan bantuan di Gedung Olahraga Purna Krida Kerobokan, Kabupaten Badung, Selasa.
Bantuan itu diserahkan secara simbolis kepada 1.000 orang siswa perwakilan dari sembilan kabupaten di Bali.
Dalam kesempatan itu hadir juga anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani dan anggota Komisi XI DPR I Gusti Agung Rai Wirajaya.
Ahmad Jazidie menjamin bantuan yang diberikan itu tepat sasaran yaitu siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.
Jika nantinya ada keluhan dari masyarakat, maka pihaknya berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut dia, dalam penyaluran BSM itu pihaknya memiliki prosedur yang jelas sehingga kecil kemungkinan tidak tepat sasaran.
"Beberapa indikator yang kami gunakan dalam penyaluran BSM adalah memberikan bantuan bagi siswa pemegang kartu perlindungan sosial (KPS), berasal dari keluarga harapan, keluarga tidak mampu terutama yang yatim, piatu, dan yatim piatu," ujarnya.
Anggota BPK Rizal Djalil mengatakan, akan terus mengawasi penyaluran BSM di seluruh Indonesia termasuk di Pulau Dewata.
"Saya tidak ingin bantuan itu disalahgunakan atau tidak tepat sasaran sehingga kami akan terus melakukan pemantauan di lapangan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta mengatakan, akan tetap komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Pulau Dewata.
"Salah satu langkah yang kami lakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan sebagai masa depan bangsa sehingga mampu membangun Bali menjadi lebih maju," ujarnya. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014