Denpasar (Antara Bali) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak pemerintah segera mengeluarkan kebijakan moratorium izin usaha pertambangan untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang makin parah.
"Moratorium itu penting karena industri tambang telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan," kata anggota IV BPK Ali Masykur Musa di Denpasar, Selasa.
Selain menyebabkan kerusakan lingkungan, lanjut dia, sumbangan sektor industri tambang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga tidak terlalu signifikan. Bahkan dari tahun ke tahun tunggakan pajak perusahaan tambang terus meningkat.
Pada 2011 tunggakan pajak sektor pertambangan tercatat sebanyak Rp328 miliar. Kemudian pada 2012 naik menjadi Rp486 miliar. Pada tahun 2013 tunggakan pajak sektor pertambangan makin meningkat menjadi Rp628 miliar.
"Setiap tahun ada kecenderungan meningkat. Maka saya sangat yakin, tahun ini tunggakan pajak oleh 20 perusahaan besar dan 60 perusahaan kecil di bidang tambang itu akan terus meningkat," kata Ketua Kelompok Kerja Audit Lingkungan Dunia periode 2013-2016 itu.
Ali menyebutkan bahwa dari 10 perusahaan besar di bidang pertambangan saja potensi kerugian negara, baik pajak maupun kerusakan lingkungan sudah mencapai angka Rp30 triliun per tahun. "Kalau dibiarkan begini terus, tata kelola lingkungan kita bisa makin fatal," kata salah satu peserta Konvensi Calon Presiden RI dari Partai Demokrat itu.
Selain pertambangan, dia juga mendesak pemerintah segera menghentikan pemberian konsesi hutan untuk kebutuhan industri dan pariwisata. "Sekarang ini Indonesia sudah dalam keadaan darurat lingkungan," kata anggota BPK yang membawahi auditor di bidang lingkungan itu.
Menurut Ali, saat ini deforestrasi di Indonesia sudah mencapai 1,3 juta hektare per tahun, alih fungsi lahan produktif mencapai 120 ribu hektare per tahun, dan hutan bakau di seluruh di Indonesia tinggal 13 persen sebagai akibat dari reklamasi.
"Atas fakta itu, saya meminta pemerintah menghentikan pemberian konsesi hutan untuk kepentingan industri," kata Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) itu sebelum tampil dalam debat publik Capres RI dari Demokrat di Denpasar. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Moratorium itu penting karena industri tambang telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan," kata anggota IV BPK Ali Masykur Musa di Denpasar, Selasa.
Selain menyebabkan kerusakan lingkungan, lanjut dia, sumbangan sektor industri tambang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga tidak terlalu signifikan. Bahkan dari tahun ke tahun tunggakan pajak perusahaan tambang terus meningkat.
Pada 2011 tunggakan pajak sektor pertambangan tercatat sebanyak Rp328 miliar. Kemudian pada 2012 naik menjadi Rp486 miliar. Pada tahun 2013 tunggakan pajak sektor pertambangan makin meningkat menjadi Rp628 miliar.
"Setiap tahun ada kecenderungan meningkat. Maka saya sangat yakin, tahun ini tunggakan pajak oleh 20 perusahaan besar dan 60 perusahaan kecil di bidang tambang itu akan terus meningkat," kata Ketua Kelompok Kerja Audit Lingkungan Dunia periode 2013-2016 itu.
Ali menyebutkan bahwa dari 10 perusahaan besar di bidang pertambangan saja potensi kerugian negara, baik pajak maupun kerusakan lingkungan sudah mencapai angka Rp30 triliun per tahun. "Kalau dibiarkan begini terus, tata kelola lingkungan kita bisa makin fatal," kata salah satu peserta Konvensi Calon Presiden RI dari Partai Demokrat itu.
Selain pertambangan, dia juga mendesak pemerintah segera menghentikan pemberian konsesi hutan untuk kebutuhan industri dan pariwisata. "Sekarang ini Indonesia sudah dalam keadaan darurat lingkungan," kata anggota BPK yang membawahi auditor di bidang lingkungan itu.
Menurut Ali, saat ini deforestrasi di Indonesia sudah mencapai 1,3 juta hektare per tahun, alih fungsi lahan produktif mencapai 120 ribu hektare per tahun, dan hutan bakau di seluruh di Indonesia tinggal 13 persen sebagai akibat dari reklamasi.
"Atas fakta itu, saya meminta pemerintah menghentikan pemberian konsesi hutan untuk kepentingan industri," kata Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) itu sebelum tampil dalam debat publik Capres RI dari Demokrat di Denpasar. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014