Denpasar (Antara Bali) - Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana mengingatkan pemerintah agar terus-menerus mengedepankan fungsi pelayanan publik sebaik mungkin tanpa terpengaruh dinamika politik menjelang Pemilu Legislatif 2014.
"Seluruh aparatur negara hendaknya benar-benar mengedepankan asas umum pemerintahan yang baik, jangan berpihak dalam proses dinamika politik karena nanti yang menjadi korban adalah masyarakat. Kami tidak ingin itu terjadi," katanya di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, potensi penyalahgunaan penyelenggara negara dalam tahun-tahun politik cukup besar.
"Kita bisa melihat bagaimana produk-produk kebijakan yang tidak lazim pada tahun sebelumnya dimunculkan. Ini yang harus menjadi bagian penting dalam pengawasan Ombudsman," ujarnya.
Selain itu, tambah Danang, aparat penegak hukum juga diharapkan dapat mengambil peran dalam pengawasan menjelang Pemilu Legislatif 2014 seperti mengawasi dugaan tindak pidana korupsi dan potensi gratifikasi dalam proses politik tersebut.
"Kalau kami hanya mempunyai kewenangan pengawasan dari sisi mala-administrasi pelayananan publik saja," ucap Danang.
Di sisi lain, ia mengharapkan agar terjalin saling tukar informasi dengan media massa karena banyak sekali masalah-masalah pelayanan publik yang belum tersuarakan.
"Dengan peran kerja sama media, diharapkan dapat menjadi penghubung bagi Ombudsman untuk bisa melakukan fungsi pengawasan pada pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas layanan publik pada titik-titik yang tidak kami ketahui," ujarnya. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Seluruh aparatur negara hendaknya benar-benar mengedepankan asas umum pemerintahan yang baik, jangan berpihak dalam proses dinamika politik karena nanti yang menjadi korban adalah masyarakat. Kami tidak ingin itu terjadi," katanya di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, potensi penyalahgunaan penyelenggara negara dalam tahun-tahun politik cukup besar.
"Kita bisa melihat bagaimana produk-produk kebijakan yang tidak lazim pada tahun sebelumnya dimunculkan. Ini yang harus menjadi bagian penting dalam pengawasan Ombudsman," ujarnya.
Selain itu, tambah Danang, aparat penegak hukum juga diharapkan dapat mengambil peran dalam pengawasan menjelang Pemilu Legislatif 2014 seperti mengawasi dugaan tindak pidana korupsi dan potensi gratifikasi dalam proses politik tersebut.
"Kalau kami hanya mempunyai kewenangan pengawasan dari sisi mala-administrasi pelayananan publik saja," ucap Danang.
Di sisi lain, ia mengharapkan agar terjalin saling tukar informasi dengan media massa karena banyak sekali masalah-masalah pelayanan publik yang belum tersuarakan.
"Dengan peran kerja sama media, diharapkan dapat menjadi penghubung bagi Ombudsman untuk bisa melakukan fungsi pengawasan pada pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas layanan publik pada titik-titik yang tidak kami ketahui," ujarnya. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014