Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan pemerintah kabupaten/kota segera menerapkan pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR) secara "online" untuk mengurangi kebocoran pendapatan daerah.
"Mau tidak mau, kami (pemerintah provinsi) harus turut campur untuk persoalan PHR ini untuk meningkatkan pendapatan daerah yang ujung-ujungnya dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat," katanya di sela-sela memimpin rapat evaluasi pelaksanaan program Bali Mandara tahun 2013 di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, selama ini perkembangan pariwisata di Bali sudah demikian pesatnya dan sekaligus juga telah memberikan beban. "Namun, apa yang kita peroleh, sehingga PHR online adalah cara untuk mengurangi kemungkinan potensi bocornya pendapatan," ujarnya.
Mengutip data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jumlah penduduk miskin di Pulau Dewata hingga September 2013 mencapai 186 ribu orang (4,49 persen). Jumlah tersebut naik sebesar 24 ribu orang atau 0,54 persen jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang berjumlah 162 ribu orang (3,95 persen).
Pastika menambahkan, jika pendapatan daerah lebih besar, salah satunya melalui PHR "online" sehingga semakin banyak anggaran yang bisa dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan.
"Anggaran pengentasan kemiskinan di Pemprov Bali saja sudah meningkat tajam, pada 2008 yang hanya sebesar Rp80 miliar menjadi Rp637 miliar pada tahun ini. Apalagi pengentasan kemiskinan jika ikut dikeroyok oleh pemerintah kabupaten/kota tentu akan lebih cepat selesai," katanya.
Ia mencontohkan progran Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) yang diluncurkan Pemprov Bali sejak 2012 menjadi upaya untuk "mengeroyok" percepatan pengentasan kemiskinan. Apalagi di desa tersebut juga ditambahkan bantuan program pertanian, PNPM Mandiri, pendidikan, pelatihan kerja, bedah rumah dan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri).
Di sisi lain, Pastika juga meminta para pejabat struktural untuk berperan aktif memikirkan solusi pengendalian pertambahan penduduk yang saat ini semakin membludak di Bali.
"Juga diperlukan pengaturan tata ruang khususnya pengendalian hotel baru di wilayah Bali selatan, yang saat ini sudah terlalu kelebihan namun minimnya jasa layanan, mengingat daya dukung Bali yang terbatas," katanya. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Mau tidak mau, kami (pemerintah provinsi) harus turut campur untuk persoalan PHR ini untuk meningkatkan pendapatan daerah yang ujung-ujungnya dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat," katanya di sela-sela memimpin rapat evaluasi pelaksanaan program Bali Mandara tahun 2013 di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, selama ini perkembangan pariwisata di Bali sudah demikian pesatnya dan sekaligus juga telah memberikan beban. "Namun, apa yang kita peroleh, sehingga PHR online adalah cara untuk mengurangi kemungkinan potensi bocornya pendapatan," ujarnya.
Mengutip data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jumlah penduduk miskin di Pulau Dewata hingga September 2013 mencapai 186 ribu orang (4,49 persen). Jumlah tersebut naik sebesar 24 ribu orang atau 0,54 persen jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang berjumlah 162 ribu orang (3,95 persen).
Pastika menambahkan, jika pendapatan daerah lebih besar, salah satunya melalui PHR "online" sehingga semakin banyak anggaran yang bisa dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan.
"Anggaran pengentasan kemiskinan di Pemprov Bali saja sudah meningkat tajam, pada 2008 yang hanya sebesar Rp80 miliar menjadi Rp637 miliar pada tahun ini. Apalagi pengentasan kemiskinan jika ikut dikeroyok oleh pemerintah kabupaten/kota tentu akan lebih cepat selesai," katanya.
Ia mencontohkan progran Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) yang diluncurkan Pemprov Bali sejak 2012 menjadi upaya untuk "mengeroyok" percepatan pengentasan kemiskinan. Apalagi di desa tersebut juga ditambahkan bantuan program pertanian, PNPM Mandiri, pendidikan, pelatihan kerja, bedah rumah dan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri).
Di sisi lain, Pastika juga meminta para pejabat struktural untuk berperan aktif memikirkan solusi pengendalian pertambahan penduduk yang saat ini semakin membludak di Bali.
"Juga diperlukan pengaturan tata ruang khususnya pengendalian hotel baru di wilayah Bali selatan, yang saat ini sudah terlalu kelebihan namun minimnya jasa layanan, mengingat daya dukung Bali yang terbatas," katanya. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014