Denpasar (Antara Bali) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berpandangan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali perlu didukung dengan aturan atau regulasi yang lebih detail supaya implementasinya lebih efektif.
"Pemerintah Provinsi Bali harus cepat membuat regulasi detailnya supaya ada kepastian hukum. Jika tidak, maka dalam suasana abu-abu ini dapat memberikan peluang bagi pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan tetapi tidak mengindahkan budaya Bali," kata Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, di Denpasar, Sabtu.
Pihaknya melihat perda tersebut hingga kini belum dapat 100 pesen berjalan karena hal-hal yang diatur mengenai kepariwisataan budaya masih perlu diredefinisikan kembali.
"Diredefinisikan dalam konteks kekinian baik secara fisik, perilau maupun nilai-nilai lainnya yang perlu dipertahankan," ujarnya yang juga mantan Bupati Gianyar itu.
Pria yang akrab dipanggil Cok Ace itu mencontohkan pada perda tidak disebutkan persyaratan ketinggian bangunan.
"Di sisi lain, bangunan-bangunan penunjang pariwisata dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sudah marak dibangun mengarah ke bawah. Hal seperti ini juga tidak diatur dalam perda, termasuk penampilan bangunan yang dipersyaratkan mendukung pariwisata budaya juga perlu didetailkan," ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, apa yang sudah dirumuskan dalam perda masih banyak yang perlu diredefinisikan agar sesuai dengan perkembangan zaman yang dicirikan dengan penggunaan berbagai teknologi baru.
"Regulasi detailnya bisa saja dalam bentuk peraturan gubernur ataupun peraturan daerah lainnya, yang intinya sesuai dengan mekanisme dalam penyusunan aturan. Termasuk diperlukan aturan di tingkat kabupaten/kota," ujarnya.
Menurut dia, kalau perda tidak bisa diimplementasikan, sama artinya hanya akan menjadi "macan kertas". (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Pemerintah Provinsi Bali harus cepat membuat regulasi detailnya supaya ada kepastian hukum. Jika tidak, maka dalam suasana abu-abu ini dapat memberikan peluang bagi pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan tetapi tidak mengindahkan budaya Bali," kata Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, di Denpasar, Sabtu.
Pihaknya melihat perda tersebut hingga kini belum dapat 100 pesen berjalan karena hal-hal yang diatur mengenai kepariwisataan budaya masih perlu diredefinisikan kembali.
"Diredefinisikan dalam konteks kekinian baik secara fisik, perilau maupun nilai-nilai lainnya yang perlu dipertahankan," ujarnya yang juga mantan Bupati Gianyar itu.
Pria yang akrab dipanggil Cok Ace itu mencontohkan pada perda tidak disebutkan persyaratan ketinggian bangunan.
"Di sisi lain, bangunan-bangunan penunjang pariwisata dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sudah marak dibangun mengarah ke bawah. Hal seperti ini juga tidak diatur dalam perda, termasuk penampilan bangunan yang dipersyaratkan mendukung pariwisata budaya juga perlu didetailkan," ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, apa yang sudah dirumuskan dalam perda masih banyak yang perlu diredefinisikan agar sesuai dengan perkembangan zaman yang dicirikan dengan penggunaan berbagai teknologi baru.
"Regulasi detailnya bisa saja dalam bentuk peraturan gubernur ataupun peraturan daerah lainnya, yang intinya sesuai dengan mekanisme dalam penyusunan aturan. Termasuk diperlukan aturan di tingkat kabupaten/kota," ujarnya.
Menurut dia, kalau perda tidak bisa diimplementasikan, sama artinya hanya akan menjadi "macan kertas". (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013