Nusa Dua (Antara Bali) - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mendukung pembahasan isu korupsi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Nusa Dua, Bali, pada 1-8 Oktober 2013.
"Menurut saya bagus, kalau isu korupsi juga dibahas dalam forum ini. Memang korupsi itu harus dilawan. Kami setuju," katanya di sela-sela meninjau kesiapan pusat media atau "media center" KTT APEC di gedung Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) II, Kabupaten Badung, Jumat.
Namun, dia tidak menginginkan KTT APEC akan kehilangan fokus utamanya membahas masalah ekonomi, bisnis, usaha kecil dan menengah, serta obat-obatan tradisional.
"Kalau ada pembahasan lain, seperti isu korupsi silakan saja. LSM bisa memanfaatkan momen ini untuk membahas isu korupsi," kata Menkominfo.
Terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penyuapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Tifatul mengakui sebagai fenomena hukum yang sangat mengejutkan.
"Tentu perlu waktu bagi MK untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, karena MK itu lembaga yang memutuskan perkara hukum secara final," tukasnya. (M038)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Menurut saya bagus, kalau isu korupsi juga dibahas dalam forum ini. Memang korupsi itu harus dilawan. Kami setuju," katanya di sela-sela meninjau kesiapan pusat media atau "media center" KTT APEC di gedung Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) II, Kabupaten Badung, Jumat.
Namun, dia tidak menginginkan KTT APEC akan kehilangan fokus utamanya membahas masalah ekonomi, bisnis, usaha kecil dan menengah, serta obat-obatan tradisional.
"Kalau ada pembahasan lain, seperti isu korupsi silakan saja. LSM bisa memanfaatkan momen ini untuk membahas isu korupsi," kata Menkominfo.
Terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penyuapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Tifatul mengakui sebagai fenomena hukum yang sangat mengejutkan.
"Tentu perlu waktu bagi MK untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, karena MK itu lembaga yang memutuskan perkara hukum secara final," tukasnya. (M038)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013