Denpasar (Antara Bali) - Ombudsman RI Perwakilan Bali meminta masyarakat supaya tidak mudah percaya dengan iming-iming calo yang menjanjikan bisa meloloskan dalam perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
"Bagi yang mau mengikuti tes CPNS, carilah info seluas-luasnya. Jangan mudah terpengaruh oknum tertentu, apalagi tesnya sudah berubah dan banyak dirancang dengan menggunakan sistem komputerisasi atau computer assited test," kata Asisten Ombudsman RI Perwakilan Bali Bidang Pencegahan Ni Nyoman Sri Widhiyanti di Denpasar, Rabu.
Oleh karena itu, pihaknya juga meminta penyelenggara perekrutan CPNS dapat membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.
"Kalau pendaftaran CPNS dengan sistem "online", tolong juga mengumumkan informasi pendaftaran tersebut secara manual," ujarnya.
Menurut dia, meskipun sekarang ini sudah era teknologi informasi tetapi belum semua masyarakat paham internet dan tahu ada pendaftaran CPNS secara "online" sehingga pemerintah daerah seharusnya dapat mempublikasikan lebih luas.
"Dengan informasi pendaftaran yang lebih luas, partisipasi masyarakat pun akan lebih tinggi dan dapat dipilih putra-putri terbaik untuk menjadi abdi negara," ucapnya.
Di sisi lain terkait dengan Posko Pengaduan CPNS yang sudah dibuka Ombudsman, hingga hari ketiga memang belum ada masyarakat yang mengajukan pengaduan.
"Kami tidak hanya pasif menunggu pengaduan masyarakat tetapi juga akan turun langsung ke kabupaten/kota memantau keseluruhan proses perekrutan CPNS seperti ke Kabupaten Karangasem, Jembrana dan Kota Denpasar," katanya.
Pihaknya dalam kunjungan ke daerah sekaligus untuk mengklarifikasi berbagai laporan lainnya yang masuk ke Ombudsman Bali.
"Untuk Posko Pengaduan CPNS memang dijadwalkan dibuka dari 16 September sampai 4 Desember 2013. Namun setelah tanggal itu akan tetap dibuka karena biasanya laporan masuk terjadi justru setelah pengumuman CPNS seperti yang terjadi di Kabupaten Badung," ujar Widhiyanti. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Bagi yang mau mengikuti tes CPNS, carilah info seluas-luasnya. Jangan mudah terpengaruh oknum tertentu, apalagi tesnya sudah berubah dan banyak dirancang dengan menggunakan sistem komputerisasi atau computer assited test," kata Asisten Ombudsman RI Perwakilan Bali Bidang Pencegahan Ni Nyoman Sri Widhiyanti di Denpasar, Rabu.
Oleh karena itu, pihaknya juga meminta penyelenggara perekrutan CPNS dapat membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.
"Kalau pendaftaran CPNS dengan sistem "online", tolong juga mengumumkan informasi pendaftaran tersebut secara manual," ujarnya.
Menurut dia, meskipun sekarang ini sudah era teknologi informasi tetapi belum semua masyarakat paham internet dan tahu ada pendaftaran CPNS secara "online" sehingga pemerintah daerah seharusnya dapat mempublikasikan lebih luas.
"Dengan informasi pendaftaran yang lebih luas, partisipasi masyarakat pun akan lebih tinggi dan dapat dipilih putra-putri terbaik untuk menjadi abdi negara," ucapnya.
Di sisi lain terkait dengan Posko Pengaduan CPNS yang sudah dibuka Ombudsman, hingga hari ketiga memang belum ada masyarakat yang mengajukan pengaduan.
"Kami tidak hanya pasif menunggu pengaduan masyarakat tetapi juga akan turun langsung ke kabupaten/kota memantau keseluruhan proses perekrutan CPNS seperti ke Kabupaten Karangasem, Jembrana dan Kota Denpasar," katanya.
Pihaknya dalam kunjungan ke daerah sekaligus untuk mengklarifikasi berbagai laporan lainnya yang masuk ke Ombudsman Bali.
"Untuk Posko Pengaduan CPNS memang dijadwalkan dibuka dari 16 September sampai 4 Desember 2013. Namun setelah tanggal itu akan tetap dibuka karena biasanya laporan masuk terjadi justru setelah pengumuman CPNS seperti yang terjadi di Kabupaten Badung," ujar Widhiyanti. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013