Denpasar (Antara Bali) - Puluhan aktivis lingkungan hidup Bali yang terdiri dari Walhi, Frontier, Komisi Kerja Advokasi Lingkungan Hidup, BEM Universitas Udayana serta beberapa musisi dan seniman menggelar aksi teaterikal dalam menyuarakan penolakan reklamasi Teluk Benoa.
Para demonstran memerankan investor, pemerintah, dan nelayan kecil yang sedang melaut dalam aksi teatrikal di depan kantor Gubernur Bali di kawasan Renon, Denpasar, Rabu.
Suryadi Darmoko selaku koordinator mengatakan reklamasi di perairan Tanjung Benoa untuk membangun sejumlah akomodasi wisata dan berbagai fasilitas pendukung lainnya oleh PT TWBI dengan melakukan pengkaplingan Teluk Benoa seluas 838 hektare sangat bertentangan dengan moratorium pembangunan berbagai akomodasi wisata yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
Selain itu, lnjut dia, pengkaplingan tersebut sangat merugikan nelayan dan rakyat Bali, memperbesar abrasi, mempersempit wilayah tangkap nelayan pesisir dan sebagainya.
Gubernur sendiri yang mengeluarkan moratorium bahwa di Bali bagian selatan itu penuh oleh bangunan akomodasi pariwisata. Makanya dihentikan sementara seluruh pembangunan fasilitas dan akomodasi pariwisata di wilayah Bali selatan.
"Kenyataannya sekarang sudah ada investor yang mau bangun dengan cara mereklamasi lagi. Ini sangat aneh," kata Suryadi Darmoko.
Seusai menggelar aksi unjuk rasa para demonstran membubarkan diri secara damai dengan pengawalan aparat kepolisian. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
Para demonstran memerankan investor, pemerintah, dan nelayan kecil yang sedang melaut dalam aksi teatrikal di depan kantor Gubernur Bali di kawasan Renon, Denpasar, Rabu.
Suryadi Darmoko selaku koordinator mengatakan reklamasi di perairan Tanjung Benoa untuk membangun sejumlah akomodasi wisata dan berbagai fasilitas pendukung lainnya oleh PT TWBI dengan melakukan pengkaplingan Teluk Benoa seluas 838 hektare sangat bertentangan dengan moratorium pembangunan berbagai akomodasi wisata yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
Selain itu, lnjut dia, pengkaplingan tersebut sangat merugikan nelayan dan rakyat Bali, memperbesar abrasi, mempersempit wilayah tangkap nelayan pesisir dan sebagainya.
Gubernur sendiri yang mengeluarkan moratorium bahwa di Bali bagian selatan itu penuh oleh bangunan akomodasi pariwisata. Makanya dihentikan sementara seluruh pembangunan fasilitas dan akomodasi pariwisata di wilayah Bali selatan.
"Kenyataannya sekarang sudah ada investor yang mau bangun dengan cara mereklamasi lagi. Ini sangat aneh," kata Suryadi Darmoko.
Seusai menggelar aksi unjuk rasa para demonstran membubarkan diri secara damai dengan pengawalan aparat kepolisian. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013