Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali siap mendukung konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas pada kendaraan bermotor di lingkungan pemerintah tersebut.
"Pemerintah daerah selalu siap merealisasikan semua kebijakan pemerintah pusat, namun nantinya Pemkab Badung akan mengkoordinasikan dengan instansi sektor pendukung terkait kebijakan tersebut," kata Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Badung AA Raka Yuda di Mangupura, Jumat.
Ia menjelaskan, dalam merealisasikan program tersebut diperlukan berbagai sektor penunjang untuk mendukung konversi BBM ke BBG yakni teknis perubahan sistem pada kendaraan dinas dan anggaran.
Oleh sebab itu, Pemkab Badung tetap optimis bisa merealisasikan bahkan untuk menjadi instansi pertama di Bali menyukseskan program tersebut.
"Pemkab Badung terbukti menjadi instansi pertama menggunakan BBM nonsubsidi pada kendaraan dinas sesuai surat edaran larangan kendaraan di instansi pemerintah menggunakan BBM subsidi," ujarnya.
Namun untuk program konversi BBM saat ini, pihaknya mengaku belum ada langkah kongkrit, karena belum ada kebijakan secara resmi.
Ke depannya Pemkab Badung akan menunggu kebijakan tersebut dan siap menyukseskan program yang dicanangkan pemerintah pusat.
Sebelumnya Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik mendorong Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) untuk terus membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas.
"Dengan adanya SPBG maka akan mempermudah program pemerintah dalam merealisasikan program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas," katanya.
Jero juga berharap sudah bisa meresmikan salah satu SPBG di Bali sebelum pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).
Menurut dia, konversi BBM ke BBG itu bukan pekerjaan mudah, namun dirinya tetap optimistis mampu menyukseskan program pemerintah tersebut.
Salah satu alasanya dalam konversi BBM tersebut adalah produksi BBM di Indonesia saat ini terus menurun sedangkan permintaan masyarakat terus meningkat mengakibatkan pembengkakan subsidi BBM.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Pemerintah daerah selalu siap merealisasikan semua kebijakan pemerintah pusat, namun nantinya Pemkab Badung akan mengkoordinasikan dengan instansi sektor pendukung terkait kebijakan tersebut," kata Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Badung AA Raka Yuda di Mangupura, Jumat.
Ia menjelaskan, dalam merealisasikan program tersebut diperlukan berbagai sektor penunjang untuk mendukung konversi BBM ke BBG yakni teknis perubahan sistem pada kendaraan dinas dan anggaran.
Oleh sebab itu, Pemkab Badung tetap optimis bisa merealisasikan bahkan untuk menjadi instansi pertama di Bali menyukseskan program tersebut.
"Pemkab Badung terbukti menjadi instansi pertama menggunakan BBM nonsubsidi pada kendaraan dinas sesuai surat edaran larangan kendaraan di instansi pemerintah menggunakan BBM subsidi," ujarnya.
Namun untuk program konversi BBM saat ini, pihaknya mengaku belum ada langkah kongkrit, karena belum ada kebijakan secara resmi.
Ke depannya Pemkab Badung akan menunggu kebijakan tersebut dan siap menyukseskan program yang dicanangkan pemerintah pusat.
Sebelumnya Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik mendorong Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) untuk terus membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas.
"Dengan adanya SPBG maka akan mempermudah program pemerintah dalam merealisasikan program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas," katanya.
Jero juga berharap sudah bisa meresmikan salah satu SPBG di Bali sebelum pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).
Menurut dia, konversi BBM ke BBG itu bukan pekerjaan mudah, namun dirinya tetap optimistis mampu menyukseskan program pemerintah tersebut.
Salah satu alasanya dalam konversi BBM tersebut adalah produksi BBM di Indonesia saat ini terus menurun sedangkan permintaan masyarakat terus meningkat mengakibatkan pembengkakan subsidi BBM.
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013