Negara (Antara Bali) - Masyarakat dua desa dan satu kelurahan di Kabupaten Jembrana minta Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ditingkatkan, dari sisi penyakit yang ditanggung maupun pelayanan bagi penggunanya.
"Pelayanan jangan dibedakan antara pasien yang tidak menggunakan JKBM, dengan pasien yang menggunakan JKBM," kata Bendesa Adat Sangkaragung, I Ketut Gama saat hadir dalam simakrama atau silaturahmi Bupati Jembrana, I Putu Artha, Jumat di Negara.
Menurut Gama, pengguna JKBM rata-rata berasal dari masyarakat miskin, yang mereka berharap bisa mendapatkan pelayanan seperti halnya masyarakat yang mampu.
"Kami minta jangan ada diskriminasi pelayanan bagi pasien kayak maupun miskin. Selain itu, obatnya juga harus berkualitas," ujarnya.
Menanggapi masukan ini, Bupati Artha mengatakan, pihaknya akan mengawasi penanganan terhadap pasien JKBM, agar pelayanannya memuaskan.
"Untuk yang sampai dirawat di RSU Sanglah di Denpasar, juga akan kami awasi. Pasien yang dirawat itu bukannya gratis, tapi tetap membayar dengan pihak rumah sakit mengajukan klaim kepada pengelola JKBM, sehingga sudah semestinya pasien mendapatkan pelayanan yang bagus," katanya.
Bupati Artha juga menegaskan, kelanjutan JKBM tidak ada hubungannya dengan Pilgub Bali, karena siapapun yang terpilih menjadi pemimpin di provinsi ini, program jaminan kesehatan tersebut tetap berjalan.
Sementara Wakil Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan yang ikut dalam simakrama ini mengatakan, jenis pelayanan pasien JKBM dipastikan meningkat karena anggaran yang dialokasikan pemerintah juga naik.
Menurut Kembang, tahun 2013 dalam APBD Jembrana dianggarkan Rp10 miliar untuk sharring pendanaan JKBM dengan Pemerintah Provinsi Bali.
"Anggaran untuk meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp7 miliar. Peningkatan anggaran ini, tentu saja akan dibarengi dengan peningkatan pelayanan," katanya.
Peningkatan pelayanan tersebut antara lain biaya cuci darah yang ditanggung seumur hidup, biaya bagi korban kecelakaan tunggal serta operasi bagi penderita hydrocephalus serta bayi tanpa anus.
"Terkait dengan kualitas obat, pemberiannya tentu disesuaikan dengan jenis penyakitnya, dan JKBM sudah memiliki standar untuk hal tersebut," ujar Kembang.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Pelayanan jangan dibedakan antara pasien yang tidak menggunakan JKBM, dengan pasien yang menggunakan JKBM," kata Bendesa Adat Sangkaragung, I Ketut Gama saat hadir dalam simakrama atau silaturahmi Bupati Jembrana, I Putu Artha, Jumat di Negara.
Menurut Gama, pengguna JKBM rata-rata berasal dari masyarakat miskin, yang mereka berharap bisa mendapatkan pelayanan seperti halnya masyarakat yang mampu.
"Kami minta jangan ada diskriminasi pelayanan bagi pasien kayak maupun miskin. Selain itu, obatnya juga harus berkualitas," ujarnya.
Menanggapi masukan ini, Bupati Artha mengatakan, pihaknya akan mengawasi penanganan terhadap pasien JKBM, agar pelayanannya memuaskan.
"Untuk yang sampai dirawat di RSU Sanglah di Denpasar, juga akan kami awasi. Pasien yang dirawat itu bukannya gratis, tapi tetap membayar dengan pihak rumah sakit mengajukan klaim kepada pengelola JKBM, sehingga sudah semestinya pasien mendapatkan pelayanan yang bagus," katanya.
Bupati Artha juga menegaskan, kelanjutan JKBM tidak ada hubungannya dengan Pilgub Bali, karena siapapun yang terpilih menjadi pemimpin di provinsi ini, program jaminan kesehatan tersebut tetap berjalan.
Sementara Wakil Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan yang ikut dalam simakrama ini mengatakan, jenis pelayanan pasien JKBM dipastikan meningkat karena anggaran yang dialokasikan pemerintah juga naik.
Menurut Kembang, tahun 2013 dalam APBD Jembrana dianggarkan Rp10 miliar untuk sharring pendanaan JKBM dengan Pemerintah Provinsi Bali.
"Anggaran untuk meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp7 miliar. Peningkatan anggaran ini, tentu saja akan dibarengi dengan peningkatan pelayanan," katanya.
Peningkatan pelayanan tersebut antara lain biaya cuci darah yang ditanggung seumur hidup, biaya bagi korban kecelakaan tunggal serta operasi bagi penderita hydrocephalus serta bayi tanpa anus.
"Terkait dengan kualitas obat, pemberiannya tentu disesuaikan dengan jenis penyakitnya, dan JKBM sudah memiliki standar untuk hal tersebut," ujar Kembang.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013