Nusa Dua (Antara Bali) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa 34,6 persen persoalan yang dihadapi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia menyangkut perjalanan dinas dengan nilai temuan mencapai Rp47,46 miliar dari tahun anggaran 2010-2011.
"Sebagian besar persoalan perjalanan dinas yakni hampir 35 persen dihadapi DPRD, makanya kami undang pimpinan dan juga sekretaris dewan, kalau ada yang tidak datang,kemudian ada masalah, ya hadapi saja," kata Anggota BPK Rizal Djalil pada Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penyelesaian Temuan BPK RI terkait DPRD di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis.
Menurut dia, persoalan ketidakjelasan perjalanan dinas tersebut bisa dilihat dari rentang waktu yang berlebih, nama pada tiket yang tidak ada dalam daftar hasil konfirmasi kepada maskapai penerbangan, dan nama yang tidak sesuai dengan jadwal dan rute penerbangan.
Kepada ratusan pimpinan, anggota, dan sekretaris dewan se-Indonesia Timur itu, Djalil mengungkapkan selain faktor tersebut, indikasi yang ditemukan yakni harga dalam tiket pada pertanggungjawaban lebih tinggi dari harga sebenarnya setelah dikonfirmasi kepada maskapai penerbangan, hingga adanya pertanggungjawaban namun orangnya ternyata tidak bepergian.
Sementara itu nilai total belanja operasional DPRD hasil temuan BPK selama tahun 2010-2011 sebanyak 246 temuan termasuk perjalanan dinas itu mencapai Rp96,62 miliar.
"Sebagian besar yang mengurus tiket itu staf di dewan. Kami cukup kesulitan mencari tiket pesawat belum lagi jadwal penerbangan yang padat dengan jumlah armada yang terbatas apabila ada kegiatan di saat hari raya," ujar Gusti salah seorang anggota DPRD dari Kalimantan Barat. (DWA/IGT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Sebagian besar persoalan perjalanan dinas yakni hampir 35 persen dihadapi DPRD, makanya kami undang pimpinan dan juga sekretaris dewan, kalau ada yang tidak datang,kemudian ada masalah, ya hadapi saja," kata Anggota BPK Rizal Djalil pada Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penyelesaian Temuan BPK RI terkait DPRD di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis.
Menurut dia, persoalan ketidakjelasan perjalanan dinas tersebut bisa dilihat dari rentang waktu yang berlebih, nama pada tiket yang tidak ada dalam daftar hasil konfirmasi kepada maskapai penerbangan, dan nama yang tidak sesuai dengan jadwal dan rute penerbangan.
Kepada ratusan pimpinan, anggota, dan sekretaris dewan se-Indonesia Timur itu, Djalil mengungkapkan selain faktor tersebut, indikasi yang ditemukan yakni harga dalam tiket pada pertanggungjawaban lebih tinggi dari harga sebenarnya setelah dikonfirmasi kepada maskapai penerbangan, hingga adanya pertanggungjawaban namun orangnya ternyata tidak bepergian.
Sementara itu nilai total belanja operasional DPRD hasil temuan BPK selama tahun 2010-2011 sebanyak 246 temuan termasuk perjalanan dinas itu mencapai Rp96,62 miliar.
"Sebagian besar yang mengurus tiket itu staf di dewan. Kami cukup kesulitan mencari tiket pesawat belum lagi jadwal penerbangan yang padat dengan jumlah armada yang terbatas apabila ada kegiatan di saat hari raya," ujar Gusti salah seorang anggota DPRD dari Kalimantan Barat. (DWA/IGT)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013